Ketwil PPP Maluku: Menolak Agus Suparmanto Sama Saja Menutup Jalan Bangkit
- account_circle Admin
- calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
- visibility 235
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Jelang pembukaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), wacana pencalonan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum memicu polemik. Sejumlah kalangan menolak dengan alasan Agus disebut sebagai “orang luar” PPP.
Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu, menilai alasan itu tidak objektif. Menurut dia, setelah gagal menempatkan wakil di parlemen pada Pemilu 2024, PPP justru membutuhkan energi baru untuk bangkit.
“Sejarah mencatat, PPP pernah memberi ruang kepada figur eksternal. Menolak Agus Suparmanto dengan alasan ia ‘orang luar’ adalah sikap inkonsisten yang justru melemahkan argumen itu sendiri,” kata Aziz dalam keterangan pers, Sabtu (27/9/2025).
Aziz mencontohkan penunjukan Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka sebagai Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara pada 2023. Menurutnya, itu bukti keterbukaan partai terhadap figur non-kader.
“PPP sudah di luar parlemen. Kalau masih terjebak dalam perdebatan lama soal siapa kader siapa bukan, maka kita hanya akan terus tenggelam dalam nostalgia, bukan bangkit untuk masa depan,” ujarnya.
Aziz menilai pengalaman Agus Suparmanto sebagai mantan Menteri Perdagangan RI adalah modal politik berharga. Dengan rekam jejak dan jaringan nasional, Agus diyakini bisa memberi energi baru jika disinergikan dengan basis kader di akar rumput.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar ketua umum, tetapi pemimpin yang berani menyalakan kembali mesin partai agar PPP kembali menjadi rumah besar umat Islam,” tegasnya.
Selain soal kepemimpinan, Aziz mengungkapkan DPW PPP Maluku akan mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) pada Muktamar X. Usulan itu diharapkan langsung berlaku setelah diputuskan dalam forum tertinggi partai.
Menurut Aziz, perubahan AD/ART penting untuk menyesuaikan kebutuhan partai dengan dinamika politik nasional, termasuk membuka ruang bagi tokoh berpengalaman di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Figur dengan rekam jejak positif, katanya, bisa mengambil peran penting dalam membesarkan PPP secara nasional.
“PPP adalah kapal besar warisan ulama. Kalau kita menolak energi baru hanya karena alasan emosional, jangan salahkan kalau kapal ini karam di tengah samudera politik,” tutup Aziz.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar