Nurlina Kawal Aspirasi Tiga Kecamatan: Pendidikan, Infrastruktur, dan Lahan Terlantar

Taliabu,Tajukmaluku.com-Dalam masa reses persidangan ke-II DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, anggota legislatif Wa Ode Nurlina A.Md.Keb,menyambangi tiga kecamatan dengan seabrek masalah lama yang tak kunjung selesai. Dari pendidikan yang stagnan, infrastruktur yang rapuh, hingga pengelolaan bantuan sosial yang amburadul, keluhan masyarakat terus berulang. Namun kali ini, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bergabung dengan H. La Putu S.Pi salah satu anggota DPRD Maluku Utara Daerah Pemilihan V yang juga asal PKS. Kedua bertatap muka dan mendengar langsung keluhan dan aspirasi warga.

Reses yang berlangsung sejak 9 hingga 29 Mei 2025 itu meliputi Desa Pancuran di Kecamatan Taliabu Barat, Desa Bapenu di Taliabu Selatan, dan Desa Wai Kadai di Kecamatan Taliabu Timur Selatan. Di Bapenu, Nurlina turut didampingi anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara dari Fraksi PKS, H. La Putu, S.Pi.

Dalam catatan resesnya, Nurlina menyoroti buruknya kondisi jembatan gantung penghubung antara Bapenu dan Desa Kilo yang hanya tersisa beberapa lembar papan untuk melintasi. Tak jauh dari lokasi itu, warga juga meminta pembangunan pemecah ombak sepanjang 100 meter di area sekolah SMP dan SMA yang rawan abrasi.

“Di Desa Bapenu, kami turun bersama Komisi I DPRD Provinsi. Mereka akan mengawal aspirasi warga yang menyangkut kewenangan provinsi, terutama soal pembangunan jalan tani, pemecah ombak, dan jembatan penghubung yang sudah tidak layak,” ujar Nurlina dalam keterangannya kepada Tajukmaluku, Minggu, 1 Juni 2025.

Nurlina juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait lambannya penyelesaian ganti rugi lahan di Desa Nggoli yang telah tertunda sejak 2022. “Ada delapan warga terdampak yang belum mendapat kompensasi. Ini harus dikawal bersama komisi yang bermitra dengan Dinas PUPR,” katanya.

Di sektor pendidikan, Nurlina menyebut problemnya struktural dan berulang. Kekurangan guru SD, tidak adanya guru Matematika dan Bahasa Inggris di SMP, serta pembayaran Dana Daerah Khusus (Dacil) yang mandek, menjadi persoalan yang terus disuarakan warga di tiga desa.

Ia bahkan mengungkap dugaan manipulasi data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang menyebabkan ketimpangan distribusi tunjangan. “Ada guru yang hanya titip nama tapi menerima Dacil, sementara yang benar-benar mengajar justru tidak dibayar. Parahnya, mereka juga dimintai pungutan Rp3,5 hingga 10 juta untuk mencairkan dana itu,” ujar politisi perempuan itu.

Tak hanya itu, masyarakat Desa Pancuran juga menuntut pergantian kepala sekolah SMK dan SMP yang dinilai abai terhadap tanggung jawab dan pengembangan mutu pendidikan. Mereka menilai kepala sekolah lalai memanfaatkan program keahlian sesuai kebutuhan lokal, seperti perikanan.

Di sektor pemberdayaan, pemuda-pemuda di Wai Kadai mengusulkan pelatihan teknis seperti perbengkelan untuk membuka peluang usaha mandiri. “UMKM tidak bisa berkembang kalau keterampilan dasar saja tidak disediakan,” kata Nurlina.

Keluhan lain juga datang dari para petani kelapa (kopra) yang tak memiliki akses ke pestisida dan alat pertanian. Di Desa Pancuran dan Wai Kadai, permintaan mesin pemotong rumput, pupuk, dan bibit menjadi aspirasi dominan.

Warga juga mengeluhkan keterbatasan layanan dasar seperti gedung Pustu, tenaga medis, jaringan internet, listrik, hingga buruknya jalan desa. Permintaan untuk mengganti kepala desa yang dinilai tidak aspiratif juga muncul dari beberapa wilayah.

Nurlina menyebut bahwa dirinya tidak sekadar mencatat aspirasi, melainkan akan membawa seluruh keluhan itu ke rapat-rapat komisi yang relevan. “Ini bukan daftar masalah. Ini mandat politik warga yang harus kami kawal sampai ada kebijakan nyata,” ucapnya.

Komitmen serupa juga ditunjukkan Komisi I DPRD Provinsi yang turun bersama Nurlina. Menurutnya, sinergi DPRD kabupaten dan provinsi sangat penting, terutama untuk menyelesaikan masalah infrastruktur strategis yang bukan menjadi kewenangan kabupaten semata.

Hasil Reses Desa Bapenu, Kecamatan Taliabu Selatan

1. Renovasi jembatan penghubung Desa Bapenu ke beberapa desa lainnya, khususnya jembatan gantung kayu merah-putih di perbatasan Bapenu dan Desa Kilo.
2. Permintaan keterbukaan informasi dari Dinas Pendidikan terkait penyuluhan atau sosialisasi mengenai kuota sekolah untuk anak-anak tingkat SD dan SMP.3. Pengadaan fasilitas penunjang untuk Ibu-ibu PKK, terutama peralatan memasak yang digunakan saat acara pernikahan maupun kedukaan.
3. Pengadaan fasilitas penunjang untuk Ibu-ibu PKK, terutama peralatan memasak yang digunakan saat acara pernikahan maupun kedukaan.
4. Pembangunan pemecah ombak di sekitar area SMP dan SMA, masing-masing sepanjang 100 meter.
5. Pengawalan oleh DPRD, khususnya Komisi yang bermitra dengan Dinas PUPR, untuk menindaklanjuti ganti rugi lahan sejak tahun 2022 di Desa Ngoli (sekitar 8 orang terdampak).
6. Permintaan bantuan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk Desa Bapenu dan Desa Tumpana, serta desa-desa lain yang belum memiliki fasilitas TPA.

Hasil Reses Desa Pancuran, Kecamatan Taliabu Barat

1. Pembangunan jalan setapak.
2. Penyediaan lampu jalan bertenaga surya
3. Kolaborasi DPRD Komisi II dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan pembinaan terhadap guru-guru SD, SMP, dan SMK agar memenuhi standar mutu pelayanan pendidikan. Dikeluhkan bahwa guru-guru hanya datang setelah jam pelajaran selesai.
4. Tindak lanjut terhadap Kepala Sekolah SMK yang dianggap tidak bertanggung jawab dan melakukan pembiaran terhadap program pendidikan. SMK seharusnya fokus pada bidang perikanan dan sejenisnya.
5. Dana Tunjangan Daerah Khusus (Dacil) yang belum dibayarkan hingga saat ini.
6. Praktik pungutan biaya untuk pengambilan ijazah.
7. Kebutuhan fasilitas perumahan guru, termasuk mesin air dan tenaga surya.
8. Permintaan pergantian Kepala Sekolah SMP dan SMK, serta penambahan tenaga guru.
9. Pergantian Kepala Desa Pancuran.
10. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).
11. Penambahan kampung di wilayah Desa Dufo.
12. Pengawasan dan tindak lanjut oleh DPRD Komisi I Provinsi terkait BLT yang belum terbayarkan, khususnya di Desa Pancuran.

Bidang Pertanian:

•Permintaan bantuan dari Dinas dan melalui Pokir DPRD, berupa alat mesin rumput, pupuk, obat-obatan pertanian, dan bibit tanaman.

Hasil Reses Desa Wai Kadai, Kecamatan Taliabu Timur Selatan

Bidang Pendidikan:

1. Penambahan guru SD.
2. Penambahan guru SMP, khususnya guru Matematika dan Bahasa Inggris.
3. Dana Dacil yang belum terbayarkan.
4. Permintaan pergantian Kepala Sekolah SD dan SMP.
5. Sistem pendidikan yang dianggap belum memadai dan perlu perbaikan.

Bidang Pertanian

1. Permintaan obat hama untuk petani kelapa (Kopra)
2. Pengadaan mesin pemotong rumput.

Sebagai tambahan, masyarakat juga menginginkan ketersediaan gedung Pustu dan ketersediaan obat-obatan dan tenaga kesehatan. Selain itu, ada permintaan pergantian kepala desa dan pembangunan kantor desa yang representatif. Soal anggaran pembangunan disesuaikan dengan alokasi yang tersedia. Masalaj jalan beraspal, dan jaringan telekomunikasi serta kelistrikan juga menjadi kebutuhan warga yang selama ini dikeluhkan.

“Apapun yang dituntut akan kami upayakan untuk direalisasikan.” Kata Nurlina dalam pesan pendeknya kepada redaksi Tajukmaluku.com

Nurlina juga menambahkan, problem mendasar yang dihadapi pemerintah saat ini yakni soal efisiensi, meski demikian apa yang telah disampaikan itu akan tetap diperjuangkannya. *(01-F)