Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota DPRD Provinsi Maluku, Zain Syaiful Latukaisupy, menilai langkah Bupati menghentikan sementara operasional PT SIM sebagai bentuk blunder serius yang berdampak luas, khususnya terhadap tenaga kerja. Kebijakan itu dinilai gegabah dan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial yang ditimbulkannya.
“Centol, kenapa Pak Bupati ini bisa buat blunder seperti itu? Akhirnya terjadi penghentian sementara, lalu berapa banyak pegawai yang terdampak? Ini bukan persoalan kecil,” tegas Zain saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Maluku, Selasa (30/7/2025).
Menurut Zain, buntut dari kebijakan tersebut tidak hanya menyebabkan mandeknya aktivitas ekonomi, tapi juga memicu tindakan anarkis di lapangan.
“Sudah terjadi pembakaran alat berat, ini kan sinyal bahwa masyarakat mulai resah. Bisa saja ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi ini olehnya itu kami minta Polda Maluku dan jajaran usut hingga tuntas kasus pembakaran alat alat berat itu,” ujarnya.
Zain juga menyinggung pernyataan Gubernur Maluku yang sebelumnya meminta Bupati untuk meninjau ulang kebijakannya dan mempertimbangkan pencabutan keputusan tersebut.
“Sikap Gubernur tepat, tapi kalau cuma sekadar meninjau ulang tanpa langkah konkret, ya tidak cukup. Apalagi kalau ternyata yang salah bukan PT SIM, tapi kebijakan sepihak dari Bupati,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Provinsi akan mengambil langkah politik dengan memanggil Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memberikan penjelasan resmi di hadapan Komisi.
“PT SIM sendiri sudah pernah dikunjungi Gubernur dan disana juga ada Bupati sehingga Kami akan minta pertanggungjawaban. Ini sudah menyangkut nasib masyarakat, jangan sampai rakyat yang dikorbankan hanya karena satu keputusan yang tidak matang,” tegas politisi dapil SBB itu
Lebih lanjut, Zain juga menyatakan DPRD akan mendukung langkah-langkah penyelamatan situasi agar konflik tidak meluas.
“Kita perlu langkah cepat. Kalau tidak, yang dirugikan bukan hanya perusahaan atau pemerintah, tapi rakyat yang cari makan,” tutupnya (01-F)
