Breaking News
light_mode

Kepala Kantor Pertanahan Bursel Serahkan Sertipikat Hak Pakai untuk Pembangunan Rumah Sakit

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
  • visibility 116
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Kepala Kantor Pertanahan Buru Selatan (Bursel), Kuswandono, S.H menyerahkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk lahan yang akan dibangun Rumah Sakit Tipe C di Kota Namrole, Selasa (17/2/2026).

Usai penyerahan, Kuswandono menekankan pentingnya tertib administrasi dalam setiap agenda pembangunan daerah.

Menurut dia, kepastian hukum atas tanah mencegah potensi sengketa di kemudian hari dan memberi rasa aman bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran.

“Kami memastikan setiap bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan publik memiliki dasar hukum yang jelas. Sertipikat Hak Pakai ini menjadi instrumen penting agar pembangunan rumah sakit berjalan tanpa hambatan administrasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen jajarannya dalam memberikan pelayanan optimal, termasuk di luar hari kerja.

“Pelayanan pertanahan tidak boleh berhenti hanya karena kalender libur. Ketika menyangkut kepentingan masyarakat luas, kami harus responsif,” katanya.

Langkah ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Bursel dalam mengawal proyek strategis daerah.

Sementara itu Bupati Bursel, La Hamidi, yang menerima langsung sertipikat tersebut mengatakan, dokumen itu menjadi penanda penting dimulainya tahapan pembangunan fasilitas kesehatan rujukan di kabupaten tersebut.

Pemerintah daerah menempatkan pembangunan Rumah Sakit Tipe C sebagai agenda prioritas. Mengingat selama ini, keterbatasan layanan kesehatan rujukan memaksa sebagian warga Bursel berobat ke luar daerah.

Kehadiran rumah sakit tipe C di Namrole diharapkan memperpendek jarak pelayanan dan menekan biaya yang selama ini ditanggung masyarakat.

Bupati La Hamidi menilai legalitas lahan menjadi fondasi utama sebelum pemerintah melangkah ke tahap fisik pembangunan.

“Kami tidak ingin pembangunan berdiri di atas masalah. Sertipikat ini memastikan kepastian hukum atas tanah milik pemerintah daerah. Dari sini kami bergerak ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya. Rumah sakit tipe C menjadi kebutuhan dasar warga Buru Selatan.

Dengan penyerahan sertipikat tersebut, maka legalitas lahan kini berada di tangan pemerintah kabupaten. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi eksekusi yakni memastikan rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Namrole tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar berdiri dan melayani warga Buru Selatan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PLN UP3 Sofifi Sukses Nyalakan Kantor BPKP Maluku Utara, Perkuat Infrastruktur Pemerintahan Regional

    PLN UP3 Sofifi Sukses Nyalakan Kantor BPKP Maluku Utara, Perkuat Infrastruktur Pemerintahan Regional

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sofifi,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung infrastruktur pemerintahan dan pembangunan daerah. Melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sofifi, PLN secara resmi berhasil menyalakan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara dengan pasokan listrik berkapasitas daya sebesar 690 kVA. Keberhasilan ini […]

  • Serap Aspirasi, WL Apresiasi Partisipasi masyarakat

    Serap Aspirasi, WL Apresiasi Partisipasi masyarakat

    • calendar_month Minggu, 6 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan (Dapil) kabupaten Maluku tengah, Wahid Laitupa mengungkapkan dirinya sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam mengikuti Reses Masa sidang II DPRD Provinsi Maluku (Serap aspirasi) yang dilaksanakannya pada Minggu, 6 April 2025. Ia mengungkapkan, kegiatan reses ini begitu penting bagi setiap anggota DPR baik dari pusat sampai di tingkat kabupaten kota. […]

  • PLN UP3 Ambon Energize RSUD Kabupaten Buru 865 kVA, Perkuat Infrastruktur Layanan Kesehatan di Maluku

    PLN UP3 Ambon Energize RSUD Kabupaten Buru 865 kVA, Perkuat Infrastruktur Layanan Kesehatan di Maluku

    • calendar_month Senin, 16 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namlea,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik melalui penyediaan pasokan listrik yang andal. Salah satunya diwujudkan melalui keberhasilan penyalaan (energizing) pelanggan potensial Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru dengan daya sebesar 865 kVA oleh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon […]

  • PPP Maluku Solid, Deklarasi Dukung Agus Suparmanto–Gus Taj Yasin Maimoein di Muktamar X

    PPP Maluku Solid, Deklarasi Dukung Agus Suparmanto–Gus Taj Yasin Maimoein di Muktamar X

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku bersama seluruh DPC dan badan otonom partai menyatakan sikap politiknya jelang Muktamar X PPP tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 27-29 September mendatang. Maluku tegas mendukung pasangan H. Agus Suparmanto sebagai calon Ketua Umum dan Gus Taj Yasin Maimoein sebagai Sekjen DPP PPP […]

  • Membaca Ulang Pesisir: Kemiskinan dan Tantangan Kesejahteraan Nelayan Buru Selatan

    Membaca Ulang Pesisir: Kemiskinan dan Tantangan Kesejahteraan Nelayan Buru Selatan

    • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Yatsrib Akbar Sowakil S.Pi, M.SI Ambon,Tajukmaluku.com-Masalah kemiskinan yang terjadi di daerah pedesaan di kabupaten buru Selatan merupakan hasil dari beberapa faktor antara lain: pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan rendahnya produktivitas sehingga ini menjadi kegagalan pemerintah daerah. Salim (2017), menyatakan kemiskinan melekat atas diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki asset produksi […]

  • Jadi Bagian dari Satgas PKH, Kementerian ATR/BPN Kawal Kepastian Hukum dan Tata Kelola Kawasan Hutan

    Jadi Bagian dari Satgas PKH, Kementerian ATR/BPN Kawal Kepastian Hukum dan Tata Kelola Kawasan Hutan

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan, tata kelola pertanahan, dan keberlanjutan lingkungan, yang diwujudkan salah satunya melalui keterlibatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (21/05/2026). Rapat tersebut membahas pelepasan kawasan hutan terhadap lahan […]

expand_less