Breaking News
light_mode

Kenapa Megawati Bisa Sangat Kuat? (Bagian I)

  • account_circle Admin
  • calendar_month 4 jam yang lalu
  • visibility 16
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tajukmaluku.com-Lahir di bawah naungan megah nama Soekarno tak lantas membawa Megawati Soekarno Putri melangkah mulus ke panggung politik.

Ia justru dibentuk menjadi seorang penyintas politik tangguh, yang sering disebut mampu mengubah trauma sejarah keluarganya menjadi sebuah kontrol kekuasaan yang sangat kuat.

Megawati muncul sebagai paradoks dalam demokrasi Indonesia. Di satu sisi, dipuja sebagai Ibu Wong Cilik yang menjadi rahim lahirnya institusi demokrasi seperti KPK. Namun di sisi lain ia menjalankan partai dengan tangan besi yang sangat sentralistik.

Kehadirannya menunjukkan sebuah kontradiksi yang besar. Di mana ia berperan sebagai penjaga gawang reformasi sekaligus simbol abadi politik dinasti yang sulit ditembus.

Lantas pertanyaannya, apakah ia benar-benar memimpin sebagai seorang demokrat yang merdeka serta berpihak pada rakyat atau sebenarnya Megawati hanyalah seorang anak yang tidak bisa keluar dari bayangan besar nama bapaknya?

Berikut catatan singkat tentang Megawati Soekarno Putri…

Trauma Sejarah Sebagai Kompas Politik Megawati

Memahami manuver politik Megawati Soekarno Putri hingga hari ini, berarti harus juga melihat bagaimana luka masa lalunya tercipta.

Bagi Megawati, politik bukan sekadar urusan administrasi negara atau retorika di atas podium. Justru baginya, politik adalah ruang trauma yang pernah menghancurkan dunia masa kecilnya secara brutal.

Anatomi luka ini bermula pada transisi kekuasaan paling berdarah dalam sejarah Indonesia, yakni kejatuhan Bung Karno Pasca 1965.

Bayangkan perasaan seorang putri Presiden yang menyaksikan bapaknya sang proklamator berjuluk penyambung lidah rakyat yang dipuja dunia. Peranannya dipereteli, kehormatannya dikurung dalam kesunyian Wisma Yaso hingga wafat tanpa penanganan medis yang sistematis.

Peristiwa de-Soekarnoisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru bukan hanya upaya menghapus sejarah bangsa, tetapi merupakan serangan langsung terhadap martabat keluarganya.

Pengalaman menyaksikan pengkhianatan elit dan ketidakberdayaan seorang pemimpin besar di tangan militer menanamkan pelajaran pahit bahwa dalam politik, loyalitas adalah mata uang yang sangat tidak stabil dan kekuasaan tanpa kontrol ketat adalah jalan menuju kehinaan.

Trauma ini kemudian bermutasi menjadi apa yang bisa kita sebut sebagai “Musim Dingin Orde Baru”.

Selama lebih dari 3 dekade pemerintahan Soeharto, Megawati dan saudara-saudaranya tidak hanya kehilangan akses pada fasilitas negara, tetapi juga hidup dalam kondisi karantina politik yang mencekam.

Mereka diawasi secara ketat oleh intelijen. Ruang geraknya dibatasi dan setiap langkah mereka dipandang sebagai potensi ancaman bagi stabilitas rezim.

Hidup dalam pengawasan ini membentuk sige mentality atau mentalitas terkepung dalam diri Megawati. Ia belajar untuk tidak mudah mempercayai orang di luar lingkaran intim darah biru keluarganya.

Kecurigaan yang mendarah daging ini bukan tanpa alasan. Karena memang, selama puluhan tahun, lingkungan di sekitarnya penuh dengan penyusup dan mata-mata yang ingin memastikan trah Soekarno tetap terkubur dalam sejarah.

Dampaknya sangat terasa hingga hari ini. Salah satunya terlihat jelas dari bagaimana Megawati membangun PDIP bukan sebagai organisasi terbuka yang cair, melainkan sebagai benteng yang kedap udara dengan security system internal yang sangat ketat untuk mencegah terulangnya infiltrasi dan pengkhianatan masa lalu.

Luka sejarah inilah yang kemudian melahirkan gaya kepemimpinan Megawati yang unik, yaitu kepemimpinan dalam kesunyian.

Masa Orde Baru, ketika para politisi lain sibuk bermanuver atau berkoalisi dengan penguasa, Megawati memilih untuk diam. Namun diamnya Megawati bukanlah tanda ketidaktahuan, melainkan sebuah strategi bertahan yang sangat cerdas.

Ia memahami betul bahwa bicara terlalu banyak di bawah rezim otoriter adalah sebuah kerentanan dan membawanya menuju bahaya.

Dengan diam, ia justru menjadi simbol perlawanan pasif yang kuat. Megawati membiarkan rakyat memproyeksikan penderitaan dan kerinduan mereka pada sosok Soekarno ke dalam kesunyian.

Strategi Walt and See ini sering ia terapkan kelak dalam mengambil keputusan krusial. Seperti penentuan calon presiden atau AR koalisi yang sebenarnya merupakan hasil dari pengamatan panjang terhadap bagaimana ambisi yang meledak-ledak seringkali menghancurkan diri sendiri.

Ia memilih menjadi jangkar di lautan politik yang tetap tenang di dasar laut saat badai politik berkecamuk di permukaan. Sebuah mekanisme pertahanan yang lahir dari pengalaman pahit melihat bagaimana bapaknya dihantam badai politik yang tak berbelas kasih.

Namun anatomi luka ini juga memiliki sisi gelap yang menjadi beban bagi demokrasi internal partainya.

Karena kompas politiknya digerakkan oleh trauma pengkhianatan, Megawati cenderung menempatkan buta di atas kompetensi intelektual atau prestasi kader.

Sikap dingin, dan tertutup yang ia bangun sebagai tameng perlindungan diri pun seringkali membuat partainya terlihat gagap dalam berdialog dengan aspirasi baru yang lebih cair dan demokratis.

Ia seolah membangun tembok yang begitu tebal untuk melindungi dirinya dari luka masa lalu. Hingga terkadang ia sendiri sulit melihat perubahan landscap politik di luar tembok tersebut.

Jalan Terjal Menuju PDI-P dan Mengklaim Kembali Mandat Rakyat

Perjalanan Megawati menuju puncak kekuasaan bukanlah sebuah garis lurus yang nyaman, melainkan sebuah pendakian di atas tebing curam yang penuh dengan jebakan politik rezim.

Untuk memahami bagaimana PDIP menjadi raksasa politik hari ini, kita harus melihat kembali titik mulanya.

Di tahun 1987, Saat dirinya memutuskan masuk ke Partai Demokrasi Indonesia atau PDI sebuah wadah hasil fusi paksa yang didesain Orde Baru untuk menjinakan kekuatan nasionalis. Masuknya Megawati ke PDI adalah sebuah perjudian sejarah yang sangat berisiko.

Bagi Rezim Soeharto, ia awalnya dianggap hanya sebagai pemanis surat suara untuk menarik basis masa Partai Nasional Indonesia atau PNI yang rindu pada Bung Karno.

Namun bagi Megawati, ini adalah penyusupan balik untuk menanamkan pengaruhnya di dunia politik. Ia menggunakan struktur yang diciptakan untuk mengontrolnya sebagai kuda troya untuk menghidupkan kembali nafas nasionalisme Soekarno yang sempat mati suri.

Ia tidak masuk dengan orasi yang menggelegar seperti bapaknya, melainkan muncul dengan kepribadian yang tenang, yang justru memicu “Demam Megawati” di kalangan rakyat bawah yang selama dua dekade merasa kehilangan identitas politiknya.

Ketegangan antara popularitas Megawati dan ketakutan rezim mencapai puncaknya. Pada pertengahan 1990-an, ketika Megawati terpilih sebagai ketua umum PDI dalam Kongres Luar Biasa atau KLB di Surabaya pada tahun 1993, Jakarta mulai panik. Rezim Orde Baru menyadari bahwa magnet Megawati telah melampaui kendali mereka.

Puncak ketegangan ini adalah tragedi berdarah 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Peristiwa “Kudatuli”.

Penyerbuan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro oleh kelompok PDI versi pemerintah, pemimpin Soerjadi yang didukung militer adalah skema kasar untuk memenggal kepemimpinan Megawati. Namun secara ironis, kekerasan tersebut justru menjadi titik balik yang fatal bagi Rezim. Dalam satu malam Megawati bertransformasi dari seorang korban politik menjadi simbol perlawanan nasional.

Luka fisik pada pendukungnya dan pengusiran paksa tersebut memberikan legitimasi moral yang tidak bisa dibeli dengan uang.

Dari peristiwa tersebut, rakyat tidak hanya melihatnya sebagai putri Soekarno, tetapi sebagai pemimpin yang berani berdiri tegak di depan moncong senapan, juga menjadikannya ikon perlawanan sipil terhadap otoriteranisme pada masa itu.

Pasca tumbangnya Soeharto pada tahun 1998, Megawati melakukan langkah strategis yang menentukan arah politik Indonesia modern.

Menyadari bahwa struktur PDI yang lama masih sarat dengan kaki tangan rezim dan rentan disusupi. Ia memilih jalan memutar dengan mendirikan partai baru yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Pada tahun 1999, penambahan kata “Perjuangan” bukan sekadar hiasan kata belaka, melainkan sebuah pernyataan perang terhadap status quo. PDIP lahir sebagai kristalisasi dari kemarahan, harapan, dan loyalitas buta terhadap trah Soekarno.

Di sinilah terjadi perubahan mendalam, dimana partai yang dulunya adalah alat kontrol rezim orde baru Soeharto kini bermutasi menjadi benteng pribadi keluarga Soekarno.

Megawati memastikan bahwa di dalam PDIP tidak boleh ada lagi pengkhianatan seperti yang ia alami di masa lalu.

Ia membangun arsitektur partai yang sangat sentralistik. Di mana garis komando berakhir pada satu meja di rumahnya di Jln. Teuku Umar. Sehingga memastikan bahwa mandat rakyat yang telah ia klaim kembali tidak akan pernah dicuri lagi oleh penyusup manapun.

Namun di balik kegemilangan PDIP sebagai pemenang pemilu di tahun 1999 menyisakan kritik tajam mengenai masa depan demokrasi internalnya.

Evolusi dari pergerakan rakyat menjadi benteng pribadi ini menciptakan sebuah struktur yang sangat bergantung pada figur tunggal.

Di satu sisi, model ini membuat PDIP menjadi partai paling solid dan kedap badai politik di Indonesia. Di sisi lain, ia menciptakan hambatan bagi kaderisasi organik yang sehat.

Seseorang bisa memiliki kapasitas intelektual yang luar biasa. Namun tanpa restu ideologis dan loyalitas absolut kepada Megawati, karir politiknya bakal menginjak pecahan beling.

Bersambung……

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Proyek Asrama Seminari, Bos PT Nailaka Indah Takut Hadir di Komisi III

    Soal Proyek Asrama Seminari, Bos PT Nailaka Indah Takut Hadir di Komisi III

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dibiayai dana jumbo Rp. 14.854 Miliar dari APBN, Proyek Gedung Asrama Seminari Keuskupan Amboina di Air Low,  Kecamatan Nusaniwe yang dikerjakan PT. Nailaka Indah itu diduga syarat masalah hukum. Terbaru, hasil on the spot Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama BPBPK, Satker Penangan Stategis dan Romo Agus Ulahyanan ditemukan sejumlah pekerjaan bermasalah. Mulai dari pemasangan […]

  • Peran IKA ISMEI dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Timur dan Amanat Konstitusi

    Peran IKA ISMEI dalam Menjawab Tantangan Pendidikan Timur dan Amanat Konstitusi

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Safitra Arif Tajukmaluku.com-Hak pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Hak konstitusi ini menjadi bagi dasar negara untuk memastikan bahwa tidak ada anak bangsa yang tertinggal, termasuk di wilayah timur Indonesia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa […]

  • Resmi Nakhodai Kosgoro Maluku: Friady Toisuta Dorong Penguatan Pemuda Dalam Pembangunan Daerah

    Resmi Nakhodai Kosgoro Maluku: Friady Toisuta Dorong Penguatan Pemuda Dalam Pembangunan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Friady Toisuta resmi terpilih dan dilantik sebagai Ketua Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 Provinsi Maluku dalam Musyawarah Daerah (Musda) I yang berlangsung di Zest Hotel Ambon, Jumat (24/4/2026). Forum ini menjadi penanda konsolidasi awal organisasi sekaligus ruang perumusan strategi pembangunan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Musda I BMK 1957 Maluku mengusung tema “Menjaga Stabilitas […]

  • Gelar Rakor, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B jadi Kewenangan Daerah

    Gelar Rakor, Menteri Nusron: Penentuan Lokasi LP2B jadi Kewenangan Daerah

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (13/05/2026). Salah satu pesan yang Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tekankan dalam Rakor tersebut adalah soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Pada prinsipnya, yang penting […]

  • UU ITE Sudah Direvisi, Wali Kota Ambon Masih Pakai Cara Lama?

    UU ITE Sudah Direvisi, Wali Kota Ambon Masih Pakai Cara Lama?

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Praktisi Hukum, Jack Wenno menyampaikan analisis hukumnya terkait kedudukan advokat dalam pelaporan pencemaran nama baik kepala daerah. Hal ini menyusul beredarnya flayer seruan aksi yang menyeret nama Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena. Dalam flayer itu bertuliskan “Tangkap dan penjarakan Wali Kota Ambon atas penerimaan retribusi dari tambang yang diduga ilegal, serta semua pihak yang terlibat […]

  • DPRD Maluku Minta Pemprov Operasi Pasar Jaga Stabilitas Bahan Pokok Selama Ramadan

    DPRD Maluku Minta Pemprov Operasi Pasar Jaga Stabilitas Bahan Pokok Selama Ramadan

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui dinas teknis untuk lebih rutin menggelar operasi pasar guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kota Ambon. Menurut Nita, berdasarkan pantauannya langsung di Pasar Mardika Ambon, harga sejumlah komoditas strategis hingga kini masih relatif […]

expand_less