Breaking News
light_mode

DPRD Maluku Minta Pemprov Tegas dalam Menertibkan Pedagang di Pasar Mardika Ambon

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
  • visibility 90
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Maluku meminta Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah tegas dalam menata dan menertibkan pedagang guna memastikan aktivitas perdagangan berjalan tertib sesuai aturan.

“Beberapa kali kami telah melakukan pengawasan dan peninjauan kelapangan khususnya Pasar Baru Mardika guna melihat kondisi penataan pedagang serta pelaksanaan kebijakan pemerintah,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Johanis Lewerissa di Ambon, Sabtu (8/6/2026).

Menurut Johan, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, sedangkan kewenangan penertiban dan penegakan aturan berada pada pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif.

“Legislatif fungsinya mengawasi, sedangkan yang memiliki tugas mengeksekusi kebijakan adalah pemerintah daerah sehingga diperlukan sikap tegas dalam melakukan pendekatan hukum maupun langkah-langkah penertiban,” ujarnya.

Ia mengatakan aparat keamanan dapat dilibatkan untuk mendukung proses penataan dan menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Namun, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Johan menegaskan para pedagang tetap harus dihormati karena mereka merupakan bagian dari masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan.

“Kami menghormati para pedagang, tetapi semua pihak juga harus patuh terhadap aturan. Jika aturan tidak dijalankan, kehidupan sosial dan hubungan kemasyarakatan dapat terganggu,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah yang tepat, konsisten, dan berkeadilan dalam melakukan penataan pedagang.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kantah Buru Selatan Serahkan SHM Milik Wasuria di Desa Labuang

    Kantah Buru Selatan Serahkan SHM Milik Wasuria di Desa Labuang

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Wasuria, warga Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Rabu (16/9/2026). Penyerahan sertipikat dilakukan melalui loket pelayanan Kantah Buru Selatan. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh petugas loket, Falda Umasugi, setelah seluruh tahapan administrasi pendaftaran tanah yang diajukan pemohon diselesaikan. Proses tersebut mencakup tahapan pengukuran bidang tanah hingga […]

  • Kunjungi Negeri Kailolo, Kapolresta Ambon: Beta Perasaan Sangat Sejuk dan Nyaman Disini

    Kunjungi Negeri Kailolo, Kapolresta Ambon: Beta Perasaan Sangat Sejuk dan Nyaman Disini

    • calendar_month Minggu, 20 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Kunjungan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol. Andrias Susanto Nugroho ke Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berlangsung dalam suasana penuh keakraban, Sabtu (19/9/2026). Andrias tidak hanya bertemu pemerintah negeri dan tokoh masyarakat. Ia berdialog langsung dengan warga di Balai Desa Negeri Kailolo untuk membicarakan keamanan, kedamaian, serta peran bersama dalam […]

  • Pemuda Kailolo Kecam Penyerangan di Jembatan Jodoh: Hentikan Provokasi, Biarkan Polisi Bekerja

    Pemuda Kailolo Kecam Penyerangan di Jembatan Jodoh: Hentikan Provokasi, Biarkan Polisi Bekerja

    • calendar_month Rabu, 26 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pemuda Negeri Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah, Ongen Tuasamu angkat suara atas peristiwa penyerangan di kawasan Jembatan Jodoh, Rabu (26/11/2025) dini hari. Dia menyatakan sikap tegas, bahwa insiden kriminal terhadap Gozi Rumain, 23 tahun, mahasiswa UIN AMSA Ambon, tidak boleh diseret ke isu rasis, apalagi diarahkan untuk menjustifikasi satu kampung atau kelompok tertentu. “Ini tindakan kriminal […]

  • Terkait Dinamika Penjualan Tiket di Pelabuhan Waipirit-Hunimua. Begini Kata Ketwil GMPI Maluku

    Terkait Dinamika Penjualan Tiket di Pelabuhan Waipirit-Hunimua. Begini Kata Ketwil GMPI Maluku

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pelabuhan penyeberangan kapal feri Waipirit-Hunimua terus menjadi perhatian publik, terutama terkait praktik penjualan tiket di sekitarnya. Para agen tiket non-resmi yang beroperasi di luar sistem resmi ASDP menawarkan kemudahan akses tiket dengan harga yang sedikit lebih tinggi, sekitar 10.000 Rupiah di atas tarif resmi, meski banyak pihak menyebut mereka sebagai “calo”, kenyataannya mereka adalah agen […]

  • Gelar Rapat Pendataan TORA dan Pengembangan Akses, Kantah Bursel Dorong Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Dukung Usaha dan Akses Pasar

    Gelar Rapat Pendataan TORA dan Pengembangan Akses, Kantah Bursel Dorong Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Dukung Usaha dan Akses Pasar

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan menyelenggarakan Rapat Pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pengembangan Penataan Akses Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pilar Reforma Agraria nasional melalui keterpaduan antara penataan kepemilikan aset tanah dan penataan akses pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. Dalam pemaparannya, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantah […]

  • Kepala PSDKP Ambon Johanis J. Medea Nilai RUU Daerah Kepulauan Bisa Akhiri Ketimpangan di Maluku

    Kepala PSDKP Ambon Johanis J. Medea Nilai RUU Daerah Kepulauan Bisa Akhiri Ketimpangan di Maluku

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon, Johanis J. Medea menilai Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Kepulauan bisa mengakhiri ketimpangan di Maluku. Kata dia, wilayah Maluku membutuhkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpijak pada karakter wilayah kepulauan. Salah satu instrumen yang dinilai penting untuk menjawab ketimpangan itu adalah pengesahan RUU dimaksud. Pernyataan itu disampaikan […]

expand_less