Anggota DPRD SBB Fredy Pentury Dinilai Gagal Paham Soal Kasus MBG Kairatu, “Terlalu Cari Panggung”
- account_circle Admin
- calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
- visibility 329
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Polemik kasus keracunan makanan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kairatu kembali memantik perdebatan baru. Kali ini, pernyataan Ketua Komisi I DPRD Seram Bagian Barat (SBB) Recyson Fredy Pentury di laman Facebook pribadinya menuai reaksi keras dari kalangan pemuda.
Dalam unggahan video berdurasi 4 menit 53 detik, Anggota DPRD fraksi PDIP itu menyerukan agar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten segera mengevaluasi, bahkan untuk sementara menghentikan program MBG.
Pernyataan itu langsung dibantah oleh Muslim Azhari Saleh Lussy, pemuda asal SBB. Ia menilai komentar Fredy Pentury justru menunjukkan ketidakpahaman terhadap struktur dan mekanisme program nasional tersebut.
“Bung Fredy Pentury gagal paham dan terkesan cari panggung,” sindir Muslim Azhari kepada Tajukmaluku.com, Rabu (22/10/2025).
Menurutnya, dapur pengelola MBG sepenuhnya berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). Karena itu, jika terjadi kasus seperti di Kairatu, pihak yang patut disorot adalah BGN dan pengelola dapur MBG setempat, bukan Pemerintah Daerah atau Bupati.
“Itu yang tepat dan pas sasaran. Bukan malah menyalahkan Pemda atau Bupati. Saya pikir itu tidak rasional dan hanya terkesan cari panggung agar dilirik masyarakat,” tegasnya.
Lussy menekankan bahwa MBG adalah program nasional dengan kelembagaan yang terbentuk dari pusat. Karena itu, evaluasi seharusnya dilakukan oleh BGN, bukan dengan menggiring opini publik untuk menyalahkan pemerintah daerah.
“Kasus ini murni kelalaian BGN dan dapur pengelola. Mereka terlalu mendominasi pengelolaan MBG tanpa melibatkan Pemda, baik Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Puskesmas, maupun Posyandu,” ujarnya.
Ia menyebut lemahnya koordinasi menjadi akar persoalan di lapangan. Untuk mencegah kasus serupa, Lussy mendorong BGN agar segera bekerja sama dengan Pemda dalam membentuk tim pengawasan dan monitoring program MBG di tingkat daerah.
“Kalau Pemda dilibatkan secara aktif, kecil kemungkinan kasus keracunan seperti ini terjadi. Karena daerah lebih paham kondisi wilayahnya dari hulu ke hilir,” tutupnya.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar