Bantah Tudingan Pencitraan, Rudy Wajo Tunjukkan Kerja Nyata
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 3 Apr 2025
- visibility 355
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bula,Tajukmaluku.com-Tudingan pencitraan terhadap anggota DPRD Seram Bagian Timur (SBT), Rudy Wajo, mencuat setelah ia mengawal langsung peningkatan layanan listrik di Pulau Watubela dari enam jam menjadi dua belas jam per hari. Namun, Anak Muda Seram Bagian Timur, Aldin Keliangin menilai tudingan itu tidak berdasar.
Menurut Aldin, kehadiran legislator dalam pengawalan kebijakan publik adalah bagian dari tugas konstitusional, bukan ajang pencitraan. Ia mengingatkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Kalau seorang anggota DPRD turun langsung mengawal layanan publik seperti listrik, itu bukan pencitraan. Itu kerja nyata, bagian dari fungsi pengawasan agar pemerintah daerah dan instansi terkait benar-benar menjalankan tugasnya,” kata Aldin, Selasa, 2 April 2025.
Aldin menilai, koordinasi yang dilakukan Rudy Wajo dengan Buberapa pihak merupakan langkah strategis untuk memastikan hak masyarakat atas listrik terpenuhi. Ia juga menepis anggapan bahwa keterlibatan DPRD dalam kebijakan pelayanan publik adalah upaya mencari popularitas semata.
“Tanpa dorongan dari DPRD, banyak program bisa terhambat. Legislator yang aktif di lapangan menunjukkan bahwa mereka menjalankan mandat rakyat,” ujarnya.
Aldin juga memberikan apresiasi kepada PLN UIW Maluku-Maluku Utara di bawah komando General Manager Awat Tuhuloula, yang dinilai berhasil mempercepat peningkatan layanan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil. “Komitmen PLN dalam menghadirkan listrik di pulau-pulau kecil seperti Watubela adalah bagian dari keadilan energi yang harus didukung,” katanya.
Ia menambahkan, tudingan pencitraan terhadap Rudy Wajo justru menunjukkan kurangnya pemahaman sebagian pihak terhadap mekanisme pemerintahan daerah. “Jika ada hasil konkret yang bisa dirasakan masyarakat, lantas di mana pencitraannya?” ujar Aldin.
Peningkatan layanan listrik dari 6 jam menjadi 12 jam di Pulau Watubela membuktikan bahwa advokasi politik bisa berujung pada perubahan nyata. Kini, upaya untuk meningkatkan layanan hingga 24 jam menjadi target berikutnya.(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar