Breaking News
light_mode

GP Ansor Kecam Tindakan Represif Kepolisian KPYS Ambon

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 20 Des 2024
  • visibility 399
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Gerakan Pemuda Ansor Maluku mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh oknum polisi Kepolisan sektor Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) Ambon terhadap salah satu kadernya, Rizal Serang, pada Jumat (20/12/2024).

Insiden ini dinilai mencoreng integritas Kepolisian dan sangat bertentangan dengan pesan Kapolda Maluku untuk menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik.

Berdasarkan kronologi Kejadian, peristiwa bermula saat Rizal Serang (Korban), yang juga merupakan staf ahli Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, hendak menjemput istri Ketua Fraksi Golkar di pelabuhan Yosudarso Ambon.

Mantan ketua Rayon PMII Syariah IAIN Ambon itu memprotes tindakan diskriminatif seorang anggota polisi yang memperbolehkan kendaraan lain masuk pelabuhan, sementara kendaraan yang dikendarai korban dialihkan.

Protes Rizal terhadap ketidakadilan tersebut dengan menyebut, “Jangan nepotisme, jangan pilih kasih,” justru tidak diterima oleh salah satu oknum kepolisian KPYS Ambon.

Oknum polisi tersebut dilaporkan memukul mobil Rizal, kemudian mendekat dan membanting Rizal hingga tak sadarkan diri.

Setelah sadar, RS diborgol selama dua jam tanpa dasar hukum yang jelas, seolah-olah ia pelaku kriminal berat. Tindakan ini dianggap mencederai prinsip kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pengurus GP Ansor Maluku menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Tindakan represif ini disebut sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme dan netralitas aparat penegak hukum.

“Kami sudah melaporkan kejadian ini melalui jalur hukum dan memastikan pendampingan terhadap kader kami oleh LBH Ansor. Tindakan represif ini tidak hanya mencoreng nama baik Kepolisian, tetapi juga mengancam kepercayaan publik terhadap institusi negara,” tegas, Nuren Rahayaan, Kader GP Ansor Maluku.

GP Ansor menyoroti ketidaksesuaian antara tindakan oknum polisi tersebut dengan pesan moral yang disampaikan Kapolda Maluku dalam Gelar Operasional Semester II pada 19 Desember 2024. Dalam kegiatan itu, Kapolda menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dengan tidak melakukan pelanggaran.

“Tindakan represif ini justru bertentangan dengan arahan Kapolda. Kami mendesak agar pelaku diberi sanksi tegas sebagai bentuk komitmen Kepolisian terhadap integritas dan keadilan,” ujarnya.

Seluruh Kader dan Pengurus GP Ansor berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Selain itu, organisasi ini juga akan terus menyuarakan pentingnya reformasi di tubuh Kepolisian, terutama dalam penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

“Kami menyerukan kepada seluruh pihak, khususnya masyarakat Ambon, untuk bersama-sama mengawal proses hukum ini. Keadilan harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian,” tutupnya.*Redaksi

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PLN UIW MMU Pererat Silaturahmi Natal 2025 Bersama Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon

    PLN UIW MMU Pererat Silaturahmi Natal 2025 Bersama Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon

    • calendar_month Sabtu, 27 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dalam semangat Natal 2025 yang penuh damai dan kebersamaan, PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melaksanakan kegiatan silaturahmi Natal dengan jajaran pimpinan daerah di Provinsi Maluku. Silaturahmi tersebut dilakukan ke kediaman Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, serta Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, Kamis (25/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen PLN UIW […]

  • Stok Bantuan Bencana Habis, DPRD Desak Pemprov Maluku Terbitkan SK  Tanggap Darurat

    Stok Bantuan Bencana Habis, DPRD Desak Pemprov Maluku Terbitkan SK Tanggap Darurat

    • calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi III DPRD Provinsi Maluku bakal memanggil Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bappeda dan BPKAD untuk menggelar rapat bersama terkait penanganan darurat bencana. Langkah ini diambil menyusul informasi bahwa stok bantuan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah habis, sementara bencana terus melanda sejumlah wilayah akibat cuaca ekstrem. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Jafet Jemmy […]

  • Ketua DPRD Benhur Watubun Desak Polisi Tingkatkan Patroli dan Berantas Balap Liar di Ambon

    Ketua DPRD Benhur Watubun Desak Polisi Tingkatkan Patroli dan Berantas Balap Liar di Ambon

    • calendar_month Minggu, 12 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-etua DPRD Maluku, Benhur Watubun mendesak aparat kepolisian untuk meningkatkan patroli dan berantas balap liar di Kota Ambon. Pasalnya, beberapa hari terakhir kerap terjadi bentrokan antar pemuda di Ambon yang awalnya dipicu karena adanya balap liar. “Mesti polisi tingkatkan patroli dan berantas balap-balap liar di Kota Ambon. Insiden seperti ini tidak mesti harus terjadi,” kata […]

  • Sambut Baik Niat Gubernur, DPRD Desak Dinas Pendidikan Gerak Cepat Bayar TPP Guru

    Sambut Baik Niat Gubernur, DPRD Desak Dinas Pendidikan Gerak Cepat Bayar TPP Guru

    • calendar_month Sabtu, 5 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota DPRD Provinsi Maluku, Yan Zamora Noach, mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Jimmy Leiwakabessy, agar segera mempercepat proses administrasi pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para guru SMA/SMK di Maluku. Hal ini disampaikan Noach menyusul pernyataan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menegaskan komitmennya untuk segera membayarkan TPP guru. Menurut politisi PDI Perjuangan […]

  • Dianggap Tidak Kooperatif, Komisi III Desak Pencopotan Kepala BPJN Maluku

    Dianggap Tidak Kooperatif, Komisi III Desak Pencopotan Kepala BPJN Maluku

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengambil langkah tegas dengan mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Yana Astuti. Desakan ini muncul akibat ketidakkooperatifan Kepala BPJN, dalam berdiskusi dengan DPRD terkait pembangunan jalan di Maluku. Dalam rapat yang berlangsung hari ini, anggota Komisi III DPRD Provinsi […]

  • Irigasi D1 BUBI Mangkrak; RUMMI Minta APH Periksa BWS Maluku dan Kontraktor

    Irigasi D1 BUBI Mangkrak; RUMMI Minta APH Periksa BWS Maluku dan Kontraktor

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Bula,Tajukmaluku.com-Proyek Pembangunan irigasi di BUBI Kabupaten SBT yang bernilai 226,9 Miliaran sampai saat ini belum difungsikan dan tidak bisa digunakan alias ( mangkrak ), karena diduga keras ada permainan tidak sehat dalam pelaksanaan proyek pembangunan irigasi yang mulai dikerjakan tahun 2017-2020 itu.(10/03/2025) Proyek ini sudah terhitung memakan waktu pekerjaan selama 4 tahun namun petani tidak […]

expand_less