Hadiri Dialog Publik DPW GEMA Mathla’ul Anwar Maluku, Hendrik Lewerissa Ingatkan Terus Jaga Kemajemukan di Maluku

Ambon,Tajukmaluku.com-Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri dialog publik bertema “Moderasi Beragama Sebagai Fondasi Harmoni Antar Umat Beragama di Maluku” yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPW GEMA Maluku) di New Baileo Cafe, Ambon, Jumat (27/2/2026).

Forum ini mempertemukan unsur Pemerintah Provinsi Maluku, akademisi lintas kampus, dan generasi muda.

Ketua DPW Gema Mathla’ul Anwar Maluku, Bansa Hadi Sella, menegaskan bahwa dialog ini bukan sekadar seremoni. “Moderasi beragama adalah kebutuhan riil Maluku. Kita punya pengalaman pahit 1999. Jangan ada lagi ruang bagi narasi perpecahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, generasi muda Mathla’ul Anwar ingin memastikan ruang-ruang dialog terus hidup agar kohesi sosial tidak hanya menjadi jargon pemerintah, melainkan praktik sehari-hari warga.

Stabilitas dan Investasi

Sebagai Narasumber dalam dialog publik tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menekankan bahwa kemajemukan Maluku adalah anugerah sekaligus keniscayaan yang harus dijaga secara serius. Ia menegaskan pentingnya menjaga kehidupan horizontal antarwarga sebagai fondasi stabilitas daerah.

Ia mengapresiasi kegiatan-kegiatan bertemakan moderasi agama dan menyatakan bahwa gerakan-gerakan civil society terkait perdamaian harus terus digencarkan. Menurutnya, menjaga Maluku tetap damai merupakan bagian dari misi Sapta Cita Lawamena, khususnya dalam menjaga dan merawat kohesi sosial.

Gubernur juga menegaskan bahwa stabilitas keamanan menjadi prasyarat masuknya investasi. Konflik komunal, kata dia, akan menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Ia mengajak masyarakat mendukung Polri, TNI, serta seluruh stakeholder dalam menjaga keragaman dan kedamaian di tengah masyarakat.

Terkait dinamika informasi publik, Gubernur menekankan pentingnya etika jurnalisme di era digital.

Ia mengingatkan agar tidak terjebak pada isu hoaks atau framing negatif yang tidak berdasar, termasuk tudingan bahwa dirinya anti-Islam. Ia menyatakan tidak anti kritik dan menerima masukan, namun kritik harus berbasis data, fakta, konfirmasi, dan verifikasi.

“Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, maka biarlah proses hukum yang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Jangan sampai kita terjebak pada solidaritas sempit yang justru menyeret persoalan pribadi menjadi konflik komunal,” ungkapnya.

Generasi Muda dan Tanggung Jawab Publik

Sisi lain, Politisi PPP Maluku, Rovik Akbar Afifudin, menyoroti peran generasi muda dalam ruang publik. Ia menegaskan bahwa pemuda memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Peran generasi muda tidak hanya sebagai konsumen informasi.

Ia menyatakan bahwa apabila ada pihak yang membangun kembali narasi perpecahan, maka pihak tersebut sedang mundur ke belakang, bukan maju ke depan.

Menurut Rovik, setiap pemuda bertanggung jawab meninggalkan legacy bagi generasi berikutnya. Harmoni dan persatuan harus menjadi warisan utama generasi saat ini.

Tafsir, Sejarah, dan Luka 1999

Akademisi UIN A.M. Sangadji Ambon, Dr. M. Asrul Pattimahu menegaskan bahwa keragaman adalah realitas yang tak terhindarkan.

Ia mengutip Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang penciptaan manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal.

Menurutnya, tidak ada peradaban yang dibangun dalam komunitas homogen. Pengetahuan justru tumbuh dalam masyarakat plural karena adanya perjumpaan antarbangsa dan pertukaran budaya.

Asrul mencontohkan praktik keagamaan Islam di Maluku sebagai refleksi akulturasi peradaban: baju koko berakar dari budaya Tiongkok, gamis dari Arab, jas dari Eropa, dan sarung dari Nusantara. Identitas keagamaan di Maluku terbentuk melalui interaksi lintas budaya.

Ia mengingatkan bahwa manusia hidup dalam dunia tafsir. Yang sering dibela bukan agamanya secara murni, melainkan tafsir-tafsir atas agama tersebut.

Asrul juga menyinggung fragmentasi sosial pasca konflik 1999. Sebelum konflik, masyarakat hidup berdampingan dalam satu kompleks antara basudara Muslim dan Kristen. Setelah konflik, terjadi pemisahan sosial berbasis identitas agama.

Terkait fenomena media sosial, ia menyampaikan bahwa ruang digital kerap gagal membedakan mana yang benar dan salah. Fenomena post-truth membuat kebenaran diukur dari seberapa banyak informasi dibagikan, bukan dari validitasnya.

Menurut Asrul memperbanyak perjumpaan langsung. Intensitas pertemuan antarwarga akan mendorong pertukaran informasi dan memperkecil prasangka.

Jembatan Lintas Iman

Dari kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku, Pdt. Grace S. Surwuy menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam memperkuat harmoni sosial.

Ia mencontohkan praktik konkret di dunia pendidikan, di mana terdapat doktor dan tokoh-tokoh Islam yang menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Itu, menurutnya, menjadi jembatan relasi lintas iman yang nyata.

Kolaborasi lintas institusi dan lintas agama, kata Grace, adalah fondasi membangun harmoni yang indah dan berkelanjutan di Maluku.*(01-F)