KAHMI Maluku Dorong Revisi Aturan Perikanan dan Hilirisasi SDA

Ambon,Tajukmaluku.com-Pertemuan Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Ternate, 23–24 Agustus, menjadi momentum konsolidasi kepentingan pembangunan berbasis potensi daerah. Forum dua hari itu dihadiri Presidium KAHMI Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, bersama Koordinator Presidium KAHMI Nasional Rifqynizami Karsayuda, Wakil Menteri Desa A. Riza Patria, serta Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Presidium KAHMI Maluku, Bin Raudha Arief Hanoeboen, menyebut pertemuan ini menghasilkan piagam rekomendasi, baik internal organisasi maupun eksternal terkait kebijakan pemerintah daerah.

“Pokok pikiran MW KAHMI Maluku kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi. Ada yang bersifat internal, ada pula yang menyasar kebijakan nasional,” kata Raudha melalui keterangan tertulis yang diterima Redaksi Tajukmaluku.com. Minggu, (24/08/ 2025).

Di Internal sendiri, KAHMI Maluku menekankan penguatan potensi kader di pemerintahan, penyelenggara pemilu, partai politik, serta konsolidasi organisasi di semua tingkatan. Pengembangan kapasitas kader, termasuk melalui beasiswa, juga masuk dalam agenda utama.

Sementara di eksternal, KAHMI Maluku menyorot kebijakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan mekanisme Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Aturan ini dinilai merugikan daerah kepulauan seperti Maluku.

“Eksploitasi perikanan oleh kapal industri besar tanpa pencatatan di pelabuhan lokal mengurangi DBH dan PAD daerah. Regulasi sentralistik justru memiskinkan daerah,” ujar Raudha.

Selain mendesak percepatan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), KAHMI Maluku juga mendukung beroperasinya Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, dengan catatan ada Participating Interest (PI) yang dikelola Maluku Energi Abadi atau BUMD daerah.

Rekomendasi lain mencakup pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, hilirisasi sektor strategis (perikanan, pertanian, migas, pariwisata), hingga dukungan pada program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih dengan mendorong pelibatan penuh kader HMI.

Pertemuan regional ini turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, serta presidium KAHMI wilayah dan daerah se-Indonesia Timur.Raudha berharap rekomendasi itu segera ditindaklanjuti oleh Majelis Nasional KAHMI.

“Forum ini strategis untuk mengagregasi kepentingan Maluku dalam agenda pembangunan nasional. Kami ingin pokok pikiran KAHMI Maluku masuk dalam pusaran kebijakan ke depan,” kata akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti itu.*(01-F)