Kakanwil Kemenag Maluku Temui Menteri Nasaruddin Umar, Perkuat Moderasi Beragama Berbasis Keluarga
- account_circle Admin
- calendar_month 2 jam yang lalu
- visibility 42
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Jakarta,Tajukmaluku.com-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, H. Yamin, mendampingi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku audiensi bersama Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, di kantor pusat Kementerian Agama Republik Indonesia, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menguatkan peran keluarga sebagai benteng utama dalam merawat harmoni sosial dan kerukunan umat beragama di tengah masyarakat yang majemuk di Maluku.
Dalam audiensi tersebut, Yamin hadir mendampingi rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua TP PKK Maluku, Kasrul Selang dan jajaran pengurus, sekaligus memperkuat sinergi antara program pembinaan keluarga pemerintah daerah dengan agenda nasional penguatan moderasi beragama.
Turut hadir dalam rombongan antara lain Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII, Fransisko Alimudin Kolatlena, serta sejumlah pejabat daerah dari Maluku.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai agama, toleransi, dan kebersamaan. Menurutnya, penguatan ketahanan keluarga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus merawat kerukunan di tengah masyarakat yang beragam.
“Program pembinaan keluarga berbasis nilai religius harus terus diperkuat. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti PKK sangat penting karena mereka memiliki jaringan langsung hingga ke tingkat keluarga,” ujar Nasaruddin.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap praktik kerukunan antarumat beragama di Maluku, khususnya di Ambon. Menurutnya, hubungan harmonis antar pemuka agama di wilayah tersebut menjadi contoh nyata kehidupan toleran yang patut dijadikan teladan nasional.
“Saya senang sekali ketika berkunjung ke Maluku. Di sana koordinasi lintas umat beragama sangat solid. Pastor, pendeta, dan ulama tidak memiliki jarak. Ini membuat Ambon menurut saya luar biasa,” ujarnya.
Bagi Ka.Kanwil Kemenag Maluku, H. Yamin, pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa Maluku memiliki modal sosial yang kuat untuk terus memperkuat program moderasi beragama. Ia menilai pengalaman kerukunan yang telah terbangun selama ini harus terus dirawat melalui pendidikan keluarga dan literasi keagamaan yang inklusif.
“Pak Menteri sangat mengapresiasi inisiatif TP-PKK Maluku. Proposal yang disampaikan dalam pertemuan ini akan diteruskan kepada para direktorat jenderal terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kondisi anggaran yang ada,” kata Yamin.
Dalam pertemuan itu, TP-PKK Maluku juga menyerahkan proposal hasil evaluasi dan monitoring kegiatan yang dilakukan oleh Ketua TP-PKK Maluku, Maya Baby Lewerissa, di 11 kabupaten/kota hingga tingkat desa.
Jaringan PKK yang menjangkau hingga desa-desa saat ini merupakan kekuatan strategis dalam membangun ketahanan keluarga sekaligus menanamkan nilai keagamaan yang moderat.
“PKK memiliki jaringan sampai ke desa dan berhubungan langsung dengan keluarga. Karena itu kami mendorong agar moderasi beragama dimulai dari keluarga,” ujarnya.
Selain penguatan moderasi beragama berbasis keluarga, TP-PKK Maluku juga mengusulkan sejumlah program dukungan kepada Kementerian Agama, di antaranya pelatihan keluarga sakinah, parenting religius, serta peningkatan peran penyuluh agama bagi perempuan di desa.
Yamin menambahkan, salah satu isu penting yang turut dibahas dalam audiensi tersebut adalah persoalan pasangan suami istri yang telah menikah namun belum memiliki buku nikah resmi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan itu, jumlahnya di Maluku diperkirakan mendekati 5.000 keluarga.
“Ini menjadi perhatian serius. Pak Menteri berkomitmen untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, dan TP-PKK Maluku diharapkan dapat membantu memfasilitasi hingga ke kabupaten, kota bahkan desa,” ujar Yamin.
Ia menegaskan, selama ini PKK telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi masyarakat di tingkat desa, khususnya dalam penguatan ketahanan keluarga. Sejumlah program PKK, kata dia, bahkan sejalan dengan program pembinaan keluarga yang dijalankan Kementerian Agama.
“Yang ingin kita pastikan adalah moderasi beragama dimulai dari rumah. Keluarga adalah benteng pertama dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa,” tegas Yamin.
Dengan jaringan PKK yang menjangkau hingga pelosok desa dan dukungan pembinaan dari Kementerian Agama, Maluku diharapkan mampu memperkuat model moderasi beragama berbasis keluarga yang tidak hanya menjaga kerukunan daerah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi Indonesia.*(01-F)
- Penulis: Admin





Saat ini belum ada komentar