Breaking News
light_mode

KNPI Buru Desak Tindak Tegas Tambang Ilegal Gunung Botak

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 1 Feb 2025
  • visibility 121
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Bendahara Umum DPD II KNPI Kabupaten Buru, Abdullah Umar, menegaskan bahwa wilayah pertambangan Gunung Botak seharusnya dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bukan menjadi ajang eksploitasi segelintir pihak.

Menurutnya, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah menunjukkan kelemahan dalam menangani persoalan tambang emas di Gunung Botak yang hingga kini masih berstatus ilegal. “Aktivitas di wilayah pertambangan semakin hari semakin buruk, terutama dalam hal pencemaran lingkungan yang akan berdampak serius bagi anak cucu kita ke depan,” ujarnya.

DPD II KNPI Kabupaten Buru mendesak agar pemerintah daerah segera menjalin koordinasi yang lebih baik dengan Polres Buru dan Dandim 1506/Namlea untuk melakukan langkah penertiban serta menghentikan peredaran bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk ke wilayah pertambangan. Umar juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam mendukung masuknya B3 ke Gunung Botak.

“Jika tidak segera ditertibkan, aktivitas tambang ilegal ini akan terus merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat Buru. Kami di KNPI berkomitmen untuk mengawal segala bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di Gunung Botak,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam dan mempertahankan nilai-nilai Kaiwait—sebuah filosofi lokal tentang harmoni dan keberlanjutan. “Jangan biarkan Gunung Botak menjadi proyek pribadi segelintir orang yang hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak bagi masyarakat kecil dan generasi mendatang,” pungkasnya.*Redaksi

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gagal Framing, Jais Ely Jadi Simbol Amburadulnya Birokrasi Maluku

    Gagal Framing, Jais Ely Jadi Simbol Amburadulnya Birokrasi Maluku

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Jais Ely, yang menyalahkan Efrita Trifena Lamerkabel dalam polemik Miss Youth Indonesia justru menjadi cermin birokrasi yang tidak empatik, miskin inisiatif, dan gagal membaca arah kepemimpinan. Polemik finalis Miss Youth Indonesia asal Maluku, Efrita Trifena Lamerkabel, membuka aib lama soal OPD yang hanya sibuk membangun citra, tapi abai pada […]

  • Ini 5 Poin Hasil Audiensi IDI Maluku dengan Kapolda

    Ini 5 Poin Hasil Audiensi IDI Maluku dengan Kapolda

    • calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Maluku meminta Kepolisian Daerah Maluku melibatkan organisasi profesi dokter dalam setiap dugaan pelanggaran hukum dan etik sebelum masuk ke Majelis Disiplin Profesi. Permintaan ini disampaikan langsung kepada Kapolda Maluku dalam audiensi di Markas Polda Maluku, Kamis (5/2/2026). Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Maluku, dr. Saleh Tualeka, menegaskan bahwa keterlibatan organisasi […]

  • Pasok Sianida, PERMAHI : Kapolda Maluku Harus Tangkap Pitoyo Bersama Anteknya

    Pasok Sianida, PERMAHI : Kapolda Maluku Harus Tangkap Pitoyo Bersama Anteknya

    • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Pengurus Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Ambon mendesak Kapolda Maluku segera menangkap Pitoyo terkait dugaan penyeludupan Siadina di Pulau Buru. Pitoyo merupakan salah satu pengusaha yang sudah meraup untung besar dari perdagangan sianida di Pulau Buru. “Sebagaimana diberitakan media, dan juga dibincangkan banyak kalangan, maka Kapolda Maluku harus segera memerintahkan anak buahnya […]

  • KNPI Maluku Soroti Keterpurukan Infrastruktur Jalan di Kota Ambon yang Dinilai Buruk

    KNPI Maluku Soroti Keterpurukan Infrastruktur Jalan di Kota Ambon yang Dinilai Buruk

    • calendar_month Sabtu, 18 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-KNPI Provinsi Maluku menyoroti keterpurukan infrastruktur jalan di Kota Ambon yang dinilai saat ini dalam kondisi buruk. Hal itu disampaikan Wasekbid Hukum dan HAM KNPI Maluku, Fahrudin Rahakbauw melalui pers rilis yang diterima Tajukmaluku.com, Sabtu (18/10/2025). “Infrastruktur jalan yang buruk di Maluku, khususnya di Kota Ambon, wilayah Kebun Cengkeh dan Stain, merupakan masalah serius yang […]

  • PLN UP3 Ambon Dorong Sosialisasi Keselamatan Listrik Jelang HUT RI ke-80: Pastikan Perayaan Meriah dan Aman

    PLN UP3 Ambon Dorong Sosialisasi Keselamatan Listrik Jelang HUT RI ke-80: Pastikan Perayaan Meriah dan Aman

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon menginisiasi kegiatan sosialisasi keselamatan kelistrikan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh para Team Leader Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dari seluruh Unit Layanan Pelanggan (ULP) di […]

  • BEMNus Maluku Kritik Rencana Peminjaman Dana SMI Rp1,5 Triliun: Potensi Dampak ke Gaji PPPK

    BEMNus Maluku Kritik Rencana Peminjaman Dana SMI Rp1,5 Triliun: Potensi Dampak ke Gaji PPPK

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNus) Provinsi Maluku memberikan kritik tajam terkait rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mengajukan pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 1,5 Triliun. Menurut Ketua BEMNus Maluku, Adam Rahantan, rencana peminjaman dana bakal diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur ini bisa berdampak buruk ke berbagai hal, salah satunya bagi PPPK Penuh dan […]

expand_less