Ambon,Tajukmaluku.com-Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Marasabessy, menanggapi kritikan yang disampaikan Sekwil GMPI Maluku, Sutrisno Hatapayo kepada Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Maluku, Marsekal Pertama (Marsma) TNI R. Harys Soeryo Mahendro. Faisal menegaskan bahwa kehadiran Kepala BIN dalam berbagai kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bukanlah sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari strategi koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Maluku.
“Kepala BIN daerah memang memiliki tugas utama dalam intelijen strategis, tetapi itu tidak berarti harus sepenuhnya bekerja di balik layar. Koordinasi dengan Forkopimda merupakan bagian penting dari tugasnya untuk memastikan sinergi antar-lembaga dalam menjaga keamanan daerah,” ujar Faisal dalam keterangannya kepada media tajukmaluku.com, Kamis (27/3/2025).
Ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2012 tentang BIN yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2020, peran Kepala BIN Daerah semakin diperjelas dan diperkuat. Dalam aturan terbaru tersebut, BIN memiliki tugas yang tidak hanya mencakup pengumpulan dan analisis intelijen, tetapi juga keterlibatan aktif dalam koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional.
“Perubahan dalam Perpres No. 79 Tahun 2020 menunjukkan bahwa BIN tidak hanya bekerja di balik layar, tetapi juga harus terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis di tingkat daerah. Koordinasi lintas sektor, termasuk dalam forum seperti Forkopimda, adalah bagian dari tugas utama Kabinda untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan,” jelasnya.
Marasabessy juga menanyakan dasar kritik yang menyebut bahwa Kabinda Maluku terlalu sering terlibat dalam agenda Forkopimda hingga berpotensi mengabaikan tugas utama dalam bidang intelijen. “Apakah benar ada indikasi Kabinda Maluku mengabaikan tugas intelijen? atau apakah ada kemungkinan bahwa kritik yang disampaikan ini bermuatan politis ataukah hanya berdasarkan persepsi tanpa data konkret? Jika tidak ada bukti konkret, maka kritik tersebut bersifat asumtif. BIN tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menjaga stabilitas keamanan,” tegasnya.
Terkait kritik yang menyebutkan bahwa Kabinda Maluku terlalu sering hadir di Forkopimda, Faisal menilai hal tersebut seharusnya dilihat dari sudut pandang yang lebih komprehensif. “Kita perlu memahami tugas dan fungsi BIN sebagaimana diatur dalam regulasi. Keamanan adalah tanggung jawab bersama, dan koordinasi antar-lembaga sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia juga mengajak semua pihak dapat berdiskusi secara konstruktif dalam menilai peran strategis BIN di daerah. “Mari bersama-sama mendukung upaya menjaga keamanan di Maluku, dengan memahami peran masing-masing institusi secara lebih utuh,”Pungkasnya.*(01-F)
