Oleh: M Kashai Ramdhani Pelupessy
(Dosen Psikologi di UIN A.M Sangadji; Peneliti Psikologi Lingkungan dan Masyarakat Adat)
Tajukmaluku.com-Sudah menjadi cerita lama yang terus diulang bahwa “orang Maluku itu malas karena alamnya terlalu kaya raya”. Ungkapan ini sering kita dengar di berbagai tempat. Baik saat kita santai di warung kopi maupun dalam ruang-ruang diskusi formal tentang pembangunan daerah. Karena ikan mudah ditangkap dan sayur-mayur tumbuh subur di mana-mana, masyarakat Maluku tidak memiliki dorongan kuat untuk bekerja keras.
Namun, kita perlu berhati-hati dengan pandangan bahwa “orang Maluku itu malas karena alamnya terlalu kaya raya”. Pasalnya, pandangan seperti ini justru menjerumuskan kita pada cara berpikir dangkal.
Pandangan tersebut sebetulnya lahir dari paradigma kolonial dan modernis yang memandang kerja sebagai ukuran moralitas dan kemajuan. Dalam pandangan itu, manusia “baik” adalah yang bekerja tanpa henti, yang terus memproduksi dan menaklukkan alam.
Ketika masyarakat hidup lebih santai, dekat dengan ritme alam, mereka segera dicap malas, tertinggal, atau tidak produktif. Padahal, bagi masyarakat kepulauan seperti Maluku, relasi dengan alam bukan semata urusan produksi, melainkan soal keseimbangan, kebersamaan, dan keberlanjutan hidup.
Jika kita tengok sejarah, masyarakat Maluku telah lama hidup dari laut dan tanahnya dengan pengetahuan ekologis yang mendalam. Masyarakat Maluku sangat pandai memahami musim, arus laut, dan siklus tanam dengan presisi yang tidak kalah dari sains modern. Sistem tradisional seperti sasi menunjukkan kesadaran ekologis yang tinggi. Sasi bukan tanda kemalasan, melainkan bukti bahwa orang Maluku memahami pentingnya memberi waktu bagi alam untuk pulih.
Akan tetapi, ketika logika kapitalistik mulai masuk, nilai-nilai itu perlahan bergeser. Pembangunan dipahami sebagai peningkatan produksi tanpa henti, bukan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung alam. Akibatnya, orang Maluku yang hidup selaras dengan alam malah dianggap tidak maju. Padahal, yang disebut “kemajuan” justru sering membawa kerusakan ekologis di banyak tempat.
Lebih jauh, pandangan yang menyalahkan alam sebagai penyebab “kemalasan” juga berbahaya karena telah menggeser tanggung jawab sosial. Seolah-olah kemiskinan atau keterbelakangan di Maluku terjadi karena masyarakatnya sendiri tidak mau bekerja, bukan karena ketimpangan pembangunan, minimnya akses, atau kebijakan ekonomi yang sentralistis.
Akibatnya, pandangan bahwa “orang Maluku itu pemalas karena alam kaya raya”, ini justru menyeret orang Maluku memilih jalan alternatif yakni mengeksploitasi alam agar produktif. Logika produktivitas dan masyarakat yang dikategorikan “maju” adalah jika harus keluar dari narasi kemalasan dengan cara mengeksploitasi alam di Maluku.
Itulah ironinya, karena manusia berusaha “melawan kehendak alam,” justru jatuh ke dalam perangkap eksploitasi. Keinginan untuk menunjukkan diri sebagai makhluk produktif dan modern akhirnya membuat manusia merusak sumber kehidupannya sendiri. Di Maluku, eksploitasi hutan, tambang, dan laut menjadi bukti nyata bagaimana semangat pembangunan bisa berubah menjadi perampasan ekologis.
Alih-alih malas, orang Maluku sebenarnya menjaga ritme hidup yang menghargai batas-batas alam. Dalam budaya orang Maluku tidak menebang pohon sembarangan, tidak menangkap ikan berlebihan, dan tidak menambang tanpa memikirkan dampaknya. Dalam logika ekonomi modern, hal ini mungkin tampak sebagai “tidak bekerja keras.” Tapi dalam logika ekologis dan spiritual masyarakat Maluku, ini adalah bentuk kerja yang paling bijak: kerja yang mempertahankan kehidupan.
Sayangnya, nilai-nilai semacam itu jarang mendapat tempat dalam wacana pembangunan daerah. Pembangunan masih diukur dengan angka produksi dan pertumbuhan ekonomi. Cara hidup yang sederhana dan selaras dengan alam malah dianggap sebagai tanda kemunduran.
Akibatnya, masyarakat lokal Maluku sering dipaksa menyesuaikan diri dengan model pembangunan yang tidak sesuai dengan konteks ekologis mereka.
Padahal, dunia kini sedang menghadapi krisis lingkungan global. Perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan krisis pangan menunjukkan bahwa paradigma eksploitasi terhadap alam telah gagal. Dalam situasi ini, pengetahuan ekologis lokal seperti yang dimiliki masyarakat Maluku justru bisa menjadi sumber inspirasi untuk model pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Sayangnya, pengetahuan tersebut sering diabaikan karena tidak sesuai dengan ukuran “rasionalitas modern.”Pandangan bahwa alam meninabobokan masyarakat Maluku juga mencerminkan ketidakmampuan sebagian pihak untuk memahami konsep “kecukupan”. Bagi masyarakat Maluku, bekerja bukan tentang produktif menumpuk kekayaan, tetapi memenuhi kebutuhan bersama.
Ketika hasil laut dan kebun cukup untuk makan dan berbagi, mengapa harus bekerja lebih dari yang diperlukan? Prinsip ini bukan kemalasan, tetapi bentuk kearifan ekologis—menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas.
Namun, ketika nilai-nilai ini dihadapkan pada sistem ekonomi global, terjadi benturan. Generasi muda Maluku sering merasa terjepit di antara dua pandangan, yakni (1) warisan leluhur yang mengajarkan keseimbangan, dan (2) tuntutan modernitas yang mengagungkan produktivitas tanpa henti. Di sinilah muncul dilema identitas ekologis: bagaimana menjadi modern tanpa kehilangan kebijaksanaan lokal.
Untuk itu, penting bagi kita merekonstruksi cara pandang terhadap masyarakat Maluku. Kita perlu berhenti mengulang narasi bahwa kekayaan alam membuat orang Maluku malas. Sebaliknya, kita perlu belajar bagaimana orang Maluku membangun relasi yang penuh hormat dengan alam. Dalam dunia yang sedang mencari cara untuk hidup berkelanjutan, orang Maluku sebenarnya sudah lama memiliki jawabannya.
Pemerintah dan lembaga pendidikan juga harus berperan dalam mengubah pandangan bahwa “orang Maluku malas karena alamnya kaya raya”. Dengan begitu, generasi muda dapat melihat bahwa menjaga alam bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan budaya dan moral.
Pada akhirnya, alam bukan penyebab kemalasan, melainkan cermin yang memperlihatkan cara kita memahami kehidupan. Alam Maluku yang kaya seharusnya tidak ditakuti sebagai sumber kemalasan, tetapi dirayakan sebagai sumber kebijaksanaan.*
