Murahnya Aktivis Maluku: Ngutang Sound System jadi Alasan Demonstrasi Batal

Ambon,Tajukmaluku.com– Kegiatan demonstrasi yang dilakukan sebagian aktivis Maluku dinilai merusak kredebilitas organisasi di mata publik.

Beberapa hari sebelum dilakukan aksi demonstrasi, biasanya diawali dengan flayer digital yang disebar luas melalui grup-grup WhatsApp dan media sosial. Sekilas, flayer yang beredar itu terlihat sangar dan menakutkan.

Dengan latar merah, huruf kapital tebal, dan kutipan beberapa tokoh kiri menghiasi desainnya. Di bagian atas biasanya tercantum lima hingga sepuluh logo organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Para aktivis juga melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi ke Polres setempat. Dengan jumlah massa yang tercantum di dalam surat 100 orang, padahal di lapangan tak sampai 10. Selain itu, mereka juga mencantumkan nama dan nomor telepon koordinator aksi dalam flayer tersebut.

Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan fenomena tersebut bukan hal baru di Maluku.

“Ini sudah jadi semacam kebiasaan. Mulanya Flayer disebar ke semua grup, surat aksi dimasukkan, tapi konsolidasi riilnya tidak ada,” ujarnya.

Menurut dia, dalam beberapa kasus, alasan ketidakhadiran massa hingga pembatalan aksi terdengar teknis. Tidak ada dana untuk menyewa mobil atau pengeras suara (Sound System). Ada pula yang menyebut koordinasi internal belum matang.

Pengamat gerakan mahasiswa di Ambon ini menilai praktik mencantumkan banyak logo organisasi di kop surat tidak selalu mencerminkan soliditas.

“Koalisi di atas kertas belum tentu solid di lapangan. Banyak yang hanya sebatas pencantuman nama” ujarnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan menggelembungkan estimasi massa Menurut dia, hal itu berisiko merusak kredibilitas organisasi di mata publik maupun aparat.

“Ketika angka di flayer berbeda jauh dengan realitas, kepercayaan publik bakal ikut tergerus. Harga aktivis Maluku jadi murah” Tegasnya

Media sosial dinilai turut memengaruhi pola ini. Penyebaran flayer secara masif menciptakan kesan gerakan besar. Namun efek digital tidak otomatis berbanding lurus dengan partisipasi secara langsung di lapangan.

Dalam sejumlah diskusi internal aktivis, persoalan pendanaan kerap menjadi hambatan klasik. Tidak semua organisasi memiliki sumber dana mandiri. Namun sebagian kalangan menilai ketergantungan pada logistik sebagai syarat aksi menunjukkan lemahnya militansi dan pengorganisasian massa.

Demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara. Ia menjadi instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Namun ketika aksi lebih sering berhenti pada formalitas administrasi dan publikasi digital serta urusan teknis yang remeh-temeh, substansinya justru hilang.

Narasumber itu juga menyebut kondisi ini sebagai krisis konsistensi. “Isu dan problem sosial di Maluku ini banyak. Ada korupsi, illegal oil, illegal logging, HAM, eksploitasi lingkungan, hak masyarat adat dan masih banyak lagi, tapi membangun gerakan yang konsisten soal itu yang sulit. Yang terlihat justru seremoni bahkan jadi bahan lucu-lucuan di ruang publik,” katanya.

“Di tengah berbagai persoalan daerah, Lima orang yang turun ke jalan sebenarnya bukan masalah, selama sikap dan argumennya jelas. Yang menjadi soal adalah ketidaksesuaian antara klaim dan kenyataan, apalagi berhenti demo karna hal-hal teknis” tutupnya.*(01-F).