Pemuda Maluku Desak DPRD Tuntaskan Jalan Lingkar Ambalau
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 22 Sep 2025
- visibility 589
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Puluhan pemuda yang tergabung dalam Pemuda Maluku Bergerak (PMB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (22/09/2025).
Mereka menuntut percepatan pembangunan jalan lingkar Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, sepanjang 24 kilometer yang hingga kini belum rampung.Data terakhir menunjukkan, dari total panjang jalan, baru 10 kilometer yang beraspal, 7 kilometer berkerikil, sementara 6 kilometer lebih masih berupa tanah. Proyek yang berjalan lebih dari satu dekade ini disebut krusial sebagai jalur utama konektivitas dan penggerak ekonomi masyarakat Ambalau.
“Jalan lingkar Ambalau adalah sentral utama bagi masyarakat. Keterlambatan ini memperpanjang penderitaan rakyat, membuat Ambalau tetap terisolasi. Kami mendesak DPRD Maluku menjadikan pembangunan jalan ini prioritas, bahkan kalau perlu dialihkan statusnya ke provinsi atau BPJN agar ditangani dengan dana APBN,” tegas koordinator aksi, Arman Lesilawang.
PMB menilai keterbatasan APBD Kabupaten Buru Selatan menjadi penyebab utama mandeknya pembangunan. Mereka mendesak DPRD Maluku mendorong pengalihan kewenangan agar proyek bisa dibiayai APBN, sekaligus memastikan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan melalui AMDAL.
Tuntutan lain yang disampaikan yakni DPRD Maluku harus proaktif mengawal percepatan status jalan lingkar Ambalau, memanggil Pemkab Buru Selatan untuk menyelesaikan berkas administrasi, hingga melakukan kunjungan kerja langsung guna melihat kondisi di lapangan.
Massa akhirnya diterima anggota Komisi III DPRD Maluku, Rofik Afifudin. Ia menegaskan pembangunan jalan lingkar Ambalau tetap bisa diperjuangkan meski statusnya masih jalan kabupaten.
“Kalau lewat Inpres Jalan Daerah, maka APBN bisa masuk untuk membiayai tanpa harus naik status jadi jalan nasional. Tinggal political will saja, apakah pemerintah kabupaten dan provinsi serius memperjuangkan atau tidak,” kata Rofik.
Menurutnya, DPRD Maluku akan mengusulkan agar pembangunan jalan ini dimasukkan dalam APBD 2026 bila tak tersentuh Inpres Jalan Daerah.
“Jumlah anggarannya tidak sampai ratusan miliar. Tinggal kemauan politik saja. Apalagi masyarakat sudah menyerahkan lahannya. Kalau jalan ini dibuka, bukan hanya akses sekolah yang mudah, tapi ekonomi rakyat Ambalau akan bergerak maju,” ujarnya.
Aksi ini menandai puncak kesabaran warga Ambalau yang selama ini terkurung dalam janji-janji pembangunan yang tak pernah selesai.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar