Breaking News
light_mode

Rovik Afifuddin Sarankan Pengelolaan Pasar Mardika Dikembalikan ke Pemkot Ambon

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
  • visibility 134
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin menyarankan pengelolaan Pasar Mardika harus kembali ke Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Kita tidak usah lagi berspekulasi bahwa itu tanah atau aset milik siapa dan sebagainya, gak ada urusan disitu,” kata Rovik, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, saran tersebut telah diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian tugas dan kewenangan.

Selain itu juga diatur dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah, serta Antara Daerah dengan Pihak Ketiga.

Apa akibatnya jika kewenangan itu tidak dikembalikan ke Pemkot, pengelolaannya sekarang tidak jelas, sehingga semua terkatung-katung.

“Siapa yang mau mengangkut sampah? itu ada di Kota Ambon. Soal penertiban di pasar itu dilakukan oleh Satpol PP Kota Ambon,” tuturnya.

Menurutnya, Pemprov Maluku tidak punya armada pengangkut sampah dan juga tempat pembuangan sampah.

Semua milik pemkot, begitu pun soal ketertiban pasar.

Jadi apa yang diamanatkan dalam UU itu sudah benar, bahwa pengelolaan pasar itu ada pada kabupaten/kota.

Nah, untuk Pasar Mardika, itu kewenangan pengelolaan ada di Pemkot Ambon, nanti baru bagi hasil.

“Sebagai Sekretaris DPW PPP dan anggota DPRD Maluku, kalau ditanya sikap saya, saya tegas kembalikan kewenangan pengelolaan pasar ke Pemkot Ambon,” tegasnya.

Tarik ulur pengelolaan Pasar Mardika Kota Ambon masih terus bergulir. Hingga kini hak pengelolaan masih menuai kontroversi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku masih saling mengklaim kewenangan atas pengelolaan pasca pasar tersebut selesai direvitalisasi.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin kepada wartawan mengatakan, kewenangan pengelolaan Pasar Mardika itu ada pada Pemkot Ambon.(M-M)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hanya Karena Ganti Nasi jadi Ubi untuk Menu MBG, Ahli Gizi Ini Langsung Dipecat

    Hanya Karena Ganti Nasi jadi Ubi untuk Menu MBG, Ahli Gizi Ini Langsung Dipecat

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tajukmaluku.com-Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Mataram, Hermawan Riadi mengaku telah memecat seorang ahli gizi karena yang bersangkutan mengganti menu nasi menjadi ubi untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Padahal, menu makanan yang telah ditetapkan oleh ahli gizi itu merupakan sumber karbohidrat yang seharusnya serupa dengan nasi, serta telah melalui proses koreksi beberapa […]

  • Temui Menteri PU Pekan Depan, Komisi III Bahas Pencopotan Kepala BPJN Maluku

    Temui Menteri PU Pekan Depan, Komisi III Bahas Pencopotan Kepala BPJN Maluku

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi III DPRD Provinsi Maluku agendakan pekan depan tancap gas temui Menteri Pekerja Umum (PU) di Jakarta bahas rotasi dan pencopotan Yana Astuti sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan dan Jembatan (BPJN) Maluku. Ketua Komisi III Alhidayat Wajo kepada wartawan menegaskan, agenda pertemuan bersama Menteri PU untuk memastikan dua agenda penting, pertama soal sikap Yana Astuti […]

  • DPRD Nilai Pengelolaan Pariwisata Maluku Gagal, PAD Hanya Serap Rp300 Juta

    DPRD Nilai Pengelolaan Pariwisata Maluku Gagal, PAD Hanya Serap Rp300 Juta

    • calendar_month Selasa, 8 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menilai pengelolaan sektor pariwisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi belum memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat. Minimnya inovasi dan gagalnya menjalin kemitraan dengan pihak ketiga menjadi catatan penting dalam rapat bersama OPD mitra, Selasa (8/7/2025). Wakil Ketua Komisi IV, Dali Syarifudin, menilai potensi wisata […]

  • PT BPT Diduga Sunat Setoran Ruko Pasar Mardika, DPRD Minta Proses Hukum Kipe

    PT BPT Diduga Sunat Setoran Ruko Pasar Mardika, DPRD Minta Proses Hukum Kipe

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendesak aparat penegak hukum menindak tegas Kuasa Direktur PT Bumi Perkasa Timur (BPT), Franky Gaspary Thiopelus alias Kipe, bersama seluruh pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan pengelolaan aset Ruko Pasar Mardika. Desakan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi III bersama sejumlah instansi teknis dan warga penyewa ruko di […]

  • Ngopi Bareng Kamtibmas di Buru Selatan sekaligus Momen Deklarasi Damai

    Ngopi Bareng Kamtibmas di Buru Selatan sekaligus Momen Deklarasi Damai

    • calendar_month Sabtu, 17 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Buru,Tajukmaluku.com-Sejumlah OKP-Cipayung bersama Ormas, Pemerintah Daerah dan Polres Buru Selatan bersepakat menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan damai di Kabupaten Buru Selatan (Bursel). Komitmen tersebut diwujudkan dengan digelarnya deklarasi damai, komitmen bersama masyarakat Kabupaten Buru Selatan untuk mewujudkan Kamtibmas yang aman dan damai, yang berlangsung di Pantai Wisata Tanjung Merpati Desa […]

  • DPRD Maluku Bakal Kawal Permintaan Pembangunan SMA Negeri di Kairatu Barat

    DPRD Maluku Bakal Kawal Permintaan Pembangunan SMA Negeri di Kairatu Barat

    • calendar_month Selasa, 13 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pemerintah negeri Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku, tengah mendorong pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan pendidikan di wilayah tersebut. Menurut Anggota DPRD Provinsi Maluku Komisi IV, Julius Rutasouw, meskipun sarana pendidikan menengah atas di Kecamatan Kairatu saat ini sudah ada, namun pertumbuhan penduduk yang […]

expand_less