Breaking News
light_mode

Serikat Pekerja PLN Tolak Dominasi Swasta dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 10 Jan 2026
  • visibility 111
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Tajukmaluku.com-Serikat Pekerja PLN (SP PLN) menolak dengan tegas dominasi swasta dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

Penolakan ini bukan tanpa alasan. Sejarah kelistrikan nasional mencatat luka mendalam yang pernah dialami rakyat, salah satunya pemadaman total (blackout) di Pulau Nias pada tahun 2016, yang berlangsung hingga 13 hari.

Dalam sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang digelar pada 8 Januari 2026, SP PLN menghadirkan saksi fakta dari Nias untuk mengingatkan bahwa kelistrikan bukan sekadar persoalan bisnis, melainkan urat nadi kedaulatan negara dan hajat hidup rakyat.

Saksi fakta atas nama Herdin Hironimus Zebua, mantan Operator Tenaga Alih Daya (TAD) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Gunungsitoli milik PLN, mengungkap langsung kondisi lapangan saat Nias mengalami pemadaman total pada tahun 2016.

Saat itu, Herdin masih aktif bertugas sebagai operator PLTD yang dikelola PLN. Ia menjelaskan bahwa pemadaman terjadi setelah pembangkit swasta (IPP) bernama American Power Rent berhenti beroperasi, sehingga pasokan listrik di Nias lumpuh total.

Selama hampir dua minggu, listrik harus diatur secara bergilir, bahkan hanya dapat dipasok ke fasilitas vital seperti kantor pemerintah, rumah sakit, puskesmas, dan sekolah dengan bantuan genset yang didatangkan dari luar Pulau Nias.

Situasi sosial pun memanas. Warga berdatangan ke lokasi PLTD, mempertanyakan pemadaman, hingga terjadi aksi pelemparan batu dan ancaman pembakaran pembangkit swasta. Aparat keamanan akhirnya turun tangan untuk meredam situasi. Aktivitas masyarakat lumpuh, sekolah terganggu, ekonomi rakyat terhenti, dan kehidupan sehari-hari berubah menjadi perjuangan bertahan hidup.

“Masyarakat itu hanya tahu kalau listrik padam yang dikejar PLN, padahal pembangkit saat itu dimatikan oleh pihak swasta karena PLN belum bayar hutang sehingga Swasta menghentikan pasokan listrik, kan ngeri kita bahkan pernah dikejar pakai parang,” ungkap saksi.

“Kami tidak ingin kejadian Nias 2016 terulang kembali. Listrik adalah kebutuhan dasar, bukan komoditas spekulasi,” tambah saksi di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, Ketua Umum DPP SP PLN, M. Abrar Ali menegaskan bahwa kelistrikan nasional tidak boleh dipandang semata sebagai urusan ekonomi dan investasi.

Namun, listrik juga menyangkut hukum, karena merupakan amanat konstitusi. Kemudian politik, karena menyangkut kedaulatan energi. Dan keamanan nasional, karena berdampak langsung pada stabilitas sosial.

“Dominasi swasta dalam pembangkitan, jika tidak dikendalikan, berpotensi menempatkan negara hanya sebagai pembeli listrik, kehilangan kendali atas sistem kelistrikan nasional, dan membuka jalan bagi unbundling sektor kelistrikan,” ucapnya.

SP PLN menyoroti masuknya skema power wheeling ke dalam RUPTL 2025–2034 sebagai salah satu dasar utama gugatan. Skema ini dinilai membuka ruang besar bagi dominasi swasta dan berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa sistem ketenagalistrikan harus dikelola secara terintegrasi, mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan tenaga listrik dan tidak boleh dipisahkan (unbundling).

Diketahui, sidang PTUN ini turut dihadiri oleh perwakilan DPD SP PLN dari seluruh Indonesia sebagai bentuk solidaritas nasional dan dukungan moral terhadap saksi yang memperjuangkan suara rakyat daerah terluar.

SP PLN berharap, melalui gugatan ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat meninjau ulang dan membatalkan RUPTL 2025–2034 agar tragedi pemadaman total seperti yang dialami masyarakat Nias pada tahun 2016 tidak kembali terulang di wilayah lain se-Indonesia.

Kuasa Hukum SP PLN. Dr. Redyanto Sidi Jambak, menyampaikan sidang selanjutnya akan menghadirkan AHLI HAN Prof. Kamarullah, Pengamat Politik Ekonomi Indonesia Dr. Ichsanuddin Noorsy, dan Intelektual Publik Indonesia Rocky Gerung.

“Kita akan hadirkan para ahli pada persidangan berikutnya, ada Prof Kamarullah, Pak Ichsanuddin Noorsy dan Bung Rocky Gerung, Insyaallah ,” tuturnya.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PLN UP3 Sofifi Perketat Pengawasan BBM, Komitmen Keandalan Listrik Malut

    PLN UP3 Sofifi Perketat Pengawasan BBM, Komitmen Keandalan Listrik Malut

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sofifi,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sofifi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap proses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pelabuhan Sofifi untuk memastikan pasokan ke Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berlangsung aman, tepat jumlah, dan sesuai prosedur. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis PLN menjaga keandalan listrik di Maluku Utara yang memiliki […]

  • Wasekjend Semmi: “Abdullah Vanath ‘Asal Bicara’, Kabid PTKP HMI Cabang Ambon ‘Asal Berpikir’?

    Wasekjend Semmi: “Abdullah Vanath ‘Asal Bicara’, Kabid PTKP HMI Cabang Ambon ‘Asal Berpikir’?

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pernyataan Calon Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, tentang “Pemimpin Islam Tartau Malu” menuai kritik dari Ali Alkatiri, Wakil Sekretaris Jenderal PB SEMMI, terhadap pernyataan Vanath ditanggapi oleh Kabid PTKP HMI Cabang Ambon, Sahrul Soulissa, dalam rilisan berita di salah satu media online, ia (Sahrul) menyebutkan bahwa kritikan Ali Alkatiri tersebut dianggap menggeneralisir situasi dan tidak […]

  • Kakek Pelka: Penjaga Amanah dan Panji Hijau PPP di Desa Kabauw

    Kakek Pelka: Penjaga Amanah dan Panji Hijau PPP di Desa Kabauw

    • calendar_month Sabtu, 4 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, Pelemesen Karepesina atau sering dikenal dengan kakek Pelka, menghabiskan separuh hidupnya di Desa Kabauw, Kecamatan P.Haruku, Maluku Tengah. Desa kecil yang jauh dari hiruk pikuk kota ini tak menyulut semangat dan loyalitasnya kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meski sudah di penghujung senja. Bagi beliau, Desa ini adalah […]

  • DPRD Maluku Jadwalkan Paripurna Perdana Gubernur Maluku 5 Maret Nanti

    DPRD Maluku Jadwalkan Paripurna Perdana Gubernur Maluku 5 Maret Nanti

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menjadwalkan paripurna perdana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di 5 Maret 2025 nanti. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun Kepada wartawan di Baileo Karang Panjang Ambon, Selasa (25/2/2025). Menurutnya jadwal sidang paripurna perdana untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, […]

  • Raja Negeri Batu Merah Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas Jelang Nataru

    Raja Negeri Batu Merah Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas Jelang Nataru

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Raja Negeri Batu Merah, Kota Ambon, Ali Hatala mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) demi terciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Imbauan itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan adat dalam menjaga persatuan serta keharmonisan hidup orang basudara di […]

  • Irawadi Soroti Masalah Listrik, Air Bersih, Hingga Akses Transportasi di Malteng

    Irawadi Soroti Masalah Listrik, Air Bersih, Hingga Akses Transportasi di Malteng

    • calendar_month Sabtu, 6 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Tengah (Malteng) pada 5–7 September tahun 2025. Usai reses, Irawadi menyampaikan sejumlah persoalan yang ditemui di wilayah tersebut, khususnya di Kecamatan Banda. Menurut Irawadi, masyarakat di tiga negeri di Kecamatan Banda selama ini menghadapi berbagai kendala, mulai dari masalah listrik, air bersih, […]

expand_less