#Kadis DPMDes SBT

Jakarta,Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat untuk memahami perbedaan layanan pengecekan sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Kedua layanan tersebut memiliki fungsi berbeda dan digunakan sesuai kebutuhan dalam administrasi pertanahan. “Dengan memahami perbedaan pengecekan sertipikat dan SKPT, masyarakat dapat memilih layanan yang sesuai kebutuhan serta terhindar dari kekeliruan dalam pengurusan […]

Lima Puluh Kota, Tajukmaluku.com-Sertipikat tanah ulayat menjadi pegangan penting bagi masyarakat adat di Sumatera Barat dalam menjaga aset nagari agar tetap terlindungi dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagi masyarakat Nagari Sitapa di Kabupaten Lima Puluh Kota, kepastian hukum atas tanah ulayat sangatlah memperkuat posisi ninik mamak dalam melindungi tanah adat dari berbagai potensi permasalahan. […]

Ambon,Tajukmaluku.com-Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAAKI) Maluku mengingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) untuk segera menuntaskan kelengkapan administrasi 18 desa persiapan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Direktur KAAKI Maluku, Poyo Sohilauw mengatakan, hal itu lantaran saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2026 dan sebentar lagi memasuki tahun 2027. Mengingat, kelengkapan administrasi tersebut seharusnya sudah […]

Jakarta,Tajukmaluku.com-Maluku wajib mempertanyakan hak sebagai pemilik Blok Masela sejak dini. Sebab, empiris menunjukkan hampir semua daerah penghasil tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat. Selain itu, pengelolaan PI 10 persen tidak boleh dialihkan ke swasta. Hal ini terungkap dalam Webinar Nasional “Blok Masela, Rakyat Maluku Dapat Apa?” yang digelar Archipelago Solidarity Foundation bersama Politeknik Negeri Ambon, Rabu […]

Jakarta,Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (13/05/2026). Salah satu pesan yang Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tekankan dalam Rakor tersebut adalah soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Pada prinsipnya, yang penting […]