Kementerian ATR BPN

Tajukmaluku.com-Kabinet Merah Putih sudah berjalan selama dua tahun. Dalam periode tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare. Dari total luasan itu, 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen bidang tanahnya dialokasikan untuk Reforma Agraria, 5.702,13 hektare untuk Bank Tanah, dan […]

Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan Ekspose Manajemen Talenta di hadapan Badan Kepegawaian Negara (BKN) demi memastikan kesiapan sistem karier berbasis merit di Kementerian ATR/BPN. Kamis (05/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, menyatakan Kementerian ATR/BPN berkomitmen dalam memperkuat penerapan manajemen talenta yang mengedepankan meritokrasi. “Kualitas […]

Tajukmaluku.com-Redistribusi tanah yang dilakukan melalui Reforma Agraria sejak tahun 1961 hingga 2026, totalnya mencapai 4,39 juta hektare. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mencatat, hingga tahun ini sudah ada 11.576 kepala keluarga yang tersebar di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria, yang telah merasakan manfaat dari penataan aset dan akses. “Capaian ini tentunya […]

Tajukmaluku.com-Penanganan pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres. Rabu (04/11/2026). Kepala Biro Humas dan Protokol, Uunk Din Parunggi, memaparkan perkembangan penanganan terhadap 611 aduan masyarakat yang masuk terhitung sejak awal dibukanya saluran komunikasi […]

Tajukmaluku.com-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Serah Terima Jabatan serta Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Jakarta Senin (02/11/2026). Di momen ini, Wamen Ossy menitipkan pesan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal kepada Irjen baru Wahyu Widada yang yang dilantik Kamis (29/10/2026) lalu menggantikan Pudji […]

Tajukmaluku.com-Pemulihan hak masyarakat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian konflik agraria yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria. Mekanisme ini membuka jalan bagi masyarakat yang dapat membuktikan hak atas tanahnya, termasuk ketika terjadi persoalan pencatatan aset negara, baik yang berupa aset BMN/BMD maupun BUMN/D yang selama ini menjadi kendala dalam penyelesaian konflik. “Kalau pemulihan, misalnya, […]

Tajukmaluku.com-Keterbatasan waktu dan jauhnya jarak ke Kantor Pertanahan (Kantah), kerap menjadi kendala bagi sebagian masyarakat saat ingin mengurus tanahnya. Kini, dengan layanan ATR/BPN Dekat yang umumnya hadir di pusat keramaian kabupaten/kota, masyarakat bisa memperoleh layanan pertanahan secara lebih mudah. Dari mobil layanan keliling yang disediakan, masyarakat bisa mencari informasi pertanahan, konsultasi, dan mendapatkan sejumlah layanan […]

Tajukmaluku.com-Layanan pertanahan hadir lebih dekat ke masyarakat dan mudah diakses lewat ATR/BPN Dekat. Salah seorang warga Kalikabong, Kabupaten Purbalingga, Dian Aka Alfiani, mengutarakan apresiasinya terhadap layanan yang membuat masyarakat bisa lebih mudah mencari informasi dan mengonsultasikan urusan pertanahan. “Menurut saya, layanan ini bagus karena BPN sekarang bisa hadir lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kami tidak […]

Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA) yang dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi Undang-Undang. Badan ini dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta membantu penyelesaian konflik agraria secara nasional di bawah kepemimpinan langsung Presiden […]

Tajukmaluku.com-Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria disetujui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang digelar di Gedung DPR RI. Jakarta, Selasa (22/09/2026). “RUU (Pengaturan Reforma Agraria) ini diharapkan dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan […]