Breaking News
light_mode

Warga Desa Oki Baru Antusias Ikuti Penyuluhan Penanganan Akses Reforma Agraria

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
  • visibility 33
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Namrole,Tajukmaluku.com-Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan memulai tahapan Program Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran 2026 melalui kegiatan penyuluhan yang digelar di Balai Desa Oki Baru, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Kamis (25/6/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal pelaksanaan program Reforma Agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.

Penyuluhan dibuka secara resmi oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan yang hadir mewakili Kepala Kantor Pertanahan.

Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa program penanganan akses merupakan tahapan lanjutan setelah pelaksanaan penataan aset, sehingga manfaat Reforma Agraria tidak berhenti pada pemberian kepastian hukum atas tanah, tetapi berlanjut pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Program ini dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki desa. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan, khususnya pada proses pemetaan sosial. Data yang diperoleh dari kegiatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sekitar 200 peserta menghadiri kegiatan tersebut, terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok nelayan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pemerintah Kecamatan Namrole, Pemerintah Desa Oki Baru, Dinas Pertanian Kabupaten Buru Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Buru Selatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok tani dan kelompok nelayan.

Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang tidak hanya berorientasi pada penataan kepemilikan tanah, tetapi juga pada pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Melalui Program Penanganan Akses Reforma Agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan berharap masyarakat dapat memanfaatkan aset tanah yang telah memiliki kepastian hukum untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, sehingga Reforma Agraria benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buru Selatan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dihadapan Wagub, Warga Haya; Lindungi Tanah Adat Dari Dampak Tambang Waragonda

    Dihadapan Wagub, Warga Haya; Lindungi Tanah Adat Dari Dampak Tambang Waragonda

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah, terus bergulir. Perwakilan masyarakat Haya yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga Saniri Negeri secara langsung menemui Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, di kediamannya di Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Rabu, (23/04/2025). Dalam pertemuan itu mereka menyuarakan satu sikap menolak […]

  • HTI Bangkit dari Kubur? PW GP Ansor Maluku Kecam Gerakan yang Mengancam NKRI

    HTI Bangkit dari Kubur? PW GP Ansor Maluku Kecam Gerakan yang Mengancam NKRI

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang telah resmi dibubarkan pemerintah pada 19 Juli 2017, kembali menampakkan diri di sejumlah daerah. Aksi pengibaran bendera HTI di Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang, serta penyebaran buletin bernuansa khilafah, menjadi sinyal bahwa kelompok ini masih beroperasi secara terselubung. Menanggapi fenomena ini, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Maluku, […]

  • RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional

    RUU Administrasi Pertanahan Jadi Instrumen Strategis untuk Memperkuat Sistem Pertanahan Nasional

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (06/07/2026). Dalam pertemuan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan latar belakang dan urgensi penyusunan RUU Administrasi Pertanahan. “RUU Administrasi Pertanahan […]

  • Ada Bau Tidak Sedap Dalam Seleksi Jabatan BUMD PDAM Ambon, GARDA NKRI Desak Akuntabilitas

    Ada Bau Tidak Sedap Dalam Seleksi Jabatan BUMD PDAM Ambon, GARDA NKRI Desak Akuntabilitas

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang harus diterapkan oleh setiap perusahan untuk memastikan kinerja yang efektif, transparan, dan akuntabel. Hal inilah yang harus jadi prinsip dalam seleksi jabatan seperti di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon. Dalam proses seleksi jabatan BUMD PDAM kota Ambon, tercium bau tak sedap, […]

  • Watubun Dorong Perda Masyarakat Adat: Payung Hukum Seluruh Daerah di Maluku

    Watubun Dorong Perda Masyarakat Adat: Payung Hukum Seluruh Daerah di Maluku

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Hukum Adat yang berlaku, sebagai payung hukum bagi seluruh daerah di Maluku. Kehadiran regulasi itu dinilai menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat adat. Pernyataan itu disampaikan Watubun usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) tentang […]

  • Dokter Saleh Tualeka Terpilih Lagi jadi Ketua IDI Maluku

    Dokter Saleh Tualeka Terpilih Lagi jadi Ketua IDI Maluku

    • calendar_month Sabtu, 23 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dokter Saleh Tualeka terpilih kembali sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Provinsi Maluku, Sabtu (23/8/2025). Terpilihnya dokter spesialis mata itu sebagai nahkoda IDI secara aklamasi untuk periode 2025-2028 melalui Musyawarah Wilayah (Muswil). Dimana yang hadir memberikan suara sebanyak delapan cabang dari total 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Saat diwawancarai, dr. Saleh mengaku siap membentuk […]

expand_less