2 Tahun Kepemimpinan Prabowo Tak Pernah Kunjungi Maluku, Bukan Provinsi Prioritas atau Daya Tawar Politik Lemah?

Tajukmaluku.com-Sejak dilantik pada 20 oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto belum sama sekali menginjakan kaki di tanah Maluku. Situasi ini tampak berbeda dengan Jokowi. yang berdasarkan data, lebih dari lima kali mengunjungi Maluku selama menjabat sebagai presiden.

Perbedaan kunjungan kerja tersebut memicu pelbagai pertanyaan mendasar tentang posisi Maluku dalam agenda nasional. Apakah provinsi kepulauan ini belum menjadi prioritas pemerintah pusat? Ataukah Maluku memiliki daya tawar politik yang lemah sehingga kepentingannya belum cukup kuat menarik perhatian Presiden?.

Hal itu juga tampak setelah Prabowo mengunjungi Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Lewat kunjungan tersebut, Presiden meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 180 triliun rupiah. Angka fantastis bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

Kunjungan itu juga memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap pengembangan industri dan pengolahan sumber daya alam di Maluku Utara.

Di sisi lain, belum adanya kunjungan Prabowo ke Provinsi Maluku memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah pusat menempatkan provinsi bertetangga itu dalam agenda pembangunan nasional.

Maluku memiliki persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari konektivitas antarpulau, tingginya biaya logistik, keterbatasan infrastruktur, hingga ketimpangan akses pelayanan publik di wilayah terpencil.

Meski Frekuensi kunjungan Presiden tidak otomatis menentukan besarnya anggaran, keberhasilan pembangunan, atau kualitas kebijakan pemerintah terhadap suatu daerah. Namun, kunjungan Presiden memiliki arti strategis.

Kehadiran kepala negara dapat mendorong percepatan koordinasi kementerian, memperkuat pengawasan proyek, dan meningkatkan perhatian terhadap persoalan yang membutuhkan keputusan pemerintah pusat.

Sudah selayaknya situasi ini jadi pintu masuk untuk menguji seberapa kuat kepentingan Maluku diperjuangkan di Jakarta.

Absennya Prabowo dari Maluku layak menjadi bahan evaluasi. Pemerintah daerah perlu menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk mengundang Presiden, sedangkan pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat Maluku memperoleh tempat yang pasti dalam agenda nasional.

Momentum Prabowo di Malut beberapa waktu lalu menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Maluku untuk memperkuat agenda pembangunan provinsi.

Maluku butuh konsolidasi politik yang melampaui kepentingan partai dan kelompok. Para pemimpin daerah serta wakil rakyat perlu membawa agenda bersamadihadapan pemerintah pusat.

Tanpa konsolidasi semacam itu, persoalan Maluku yang kompleks berisiko terus disampaikan secara terpisah, tanpa tekanan politik yang cukup untuk mendorong perubahan kebijakan.

Dua tahun tanpa kunjungan Prabowo seharusnya jadi pukulan telak bagi Maluku untuk mengevaluasi posisi tawarnya di Jakarta. Sebab, persoalan sebenarnya bukan hanya kapan Presiden datang, melainkan seberapa kuat kepentingan posisi tawar Maluku dihadapan presiden.*