Reses di Babar Timur MBD, Warga Sampaikan Sejumlah Keluhan ke Yan Noach

Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Fraksi PDI Perjuangan, Yan Zamora Noach menggelar reses di Babar Timur, Maluku Barat Daya, Kamis (2/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Yan Noach melihat, mendengar dan menyerap langsung berbagai kebutuhan dasar masyarakat dari tiga desa, yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, koperasi, pertanian, perikanan, infrastruktur, hingga perhubungan.

Aspirasi yang disampaikan didominasi oleh kebutuhan dasar yang hingga kini dinilai belum terpenuhi secara maksimal.

“Pada sektor pendidikan, masyarakat mengeluhkan keterbatasan sarana dan prasarana yang berdampak pada proses belajar mengajar. Warga meminta penambahan ruang belajar di SMA Negeri 1 MBD, serta pembangunan pagar di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 MBD demi menunjang keamanan dan kenyamanan siswa,” kata Yan Noach.

Selain itu, lanjutnya, rehabilitasi SMK PGRI Ahapari juga diusulkan, termasuk peningkatan status sekolah tersebut menjadi SMK Negeri.

“Ini bukan sekadar permintaan, tapi kebutuhan mendasar agar kualitas pendidikan anak-anak di Babar Timur bisa lebih baik,” tambah Yan.

Pada sektor kesehatan, lanjut Yan Noach, masyarakat menyoroti minimnya fasilitas layanan kesehatan, terutama di puskesmas. Mereka mengusulkan bantuan alat kesehatan, pengadaan mobil ambulans, serta penambahan tenaga dokter. Selain itu, pembangunan gedung rawat inap baru juga menjadi kebutuhan mendesak, mengingat keterbatasan fasilitas yang ada saat ini.

“Kondisi geografis wilayah kepulauan membuat akses layanan kesehatan menjadi tantangan. Karena itu, fasilitas di tingkat puskesmas harus diperkuat,” tegasnya.

Sementara itu, pada sektor koperasi, warga menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mulai dari terbatasnya gerai usaha, hingga rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengurus. Warga berharap adanya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi, serta penyederhanaan regulasi agar koperasi dapat berkembang lebih optimal.

Di sektor pertanian, masyarakat mengusulkan bantuan alat dan sarana produksi, seperti hand traktor dan traktor mini. Pembangunan jalan usaha tani di tiga desa juga menjadi prioritas, guna mempermudah akses petani ke lahan dan distribusi hasil panen. Selain itu, warga meminta bantuan bibit jagung dan padi, serta sarana transportasi roda tiga untuk mengangkut hasil pertanian.

“Kalau akses dan sarana pendukung diperbaiki, hasil pertanian masyarakat pasti akan meningkat,” kata Noach.

Potensi perikanan di Babar Timur juga turut menjadi perhatian. Nelayan setempat mengusulkan bantuan perahu fiber ukuran 1,5 GT dan mesin ketinting guna menunjang aktivitas melaut. Menurut Noach, dukungan terhadap sektor perikanan sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama penghidupan masyarakat pesisir.

“Wilayah ini kaya potensi laut, tapi belum didukung dengan sarana yang memadai,” ujarnya.

Selain itu, warga mendesak percepatan pembangunan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Letwurung hingga Tepa. Infrastruktur jalan tersebut dinilai sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya itu, dalam program MBG, masyarakat mengusulkan pembangunan dapur sehat untuk mendukung kebutuhan gizi siswa. Mereka juga berharap agar bahan pangan yang digunakan dalam program tersebut dapat dibeli dari masyarakat lokal, sehingga memberi dampak ekonomi secara langsung.

“Program seperti ini harus dirancang agar tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelas Noach.

Di sektor perhubungan, warga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap trayek kapal perintis yang dinilai belum menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Babar Timur secara optimal. Kondisi ini dinilai menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Noach menegaskan bahwa dirinya akan membawa dan memperjuangkan setiap usulan dalam pembahasan di DPRD Provinsi Maluku, agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun provinsi.

“Aspirasi masyarakat ini akan kami kawal. Ini menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan masyarakat di wilayah kepulauan,” tutup dia.*(01-F)