Breaking News
light_mode

Menteri Nusron Serahkan 1.029 Sertipikat Tanah Wakaf dan 3 SHM dalam ICOP 2026

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
  • visibility 77
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta,Tajukmaluku.com-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 1.029 sertipikat tanah wakaf dan 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan, dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 dan Penyerahan Sertipikat Wakaf, yang diselenggarakan di Universitas Darunnajah, Jakarta, Sabtu (06/06/2026).

Momen ini juga digunakan Menteri Nusron untuk mengajak para penerima berkontribusi memperluas gerakan sertipikasi tanah wakaf di berbagai daerah.

“Bapak/Ibu yang tanahnya sudah disertipikatkan, kami mohon menjadi contoh dan pionir untuk mengajak nazir masjid, musala, dan pondok pesantren lainnya yang belum tersertipikatkan agar bekerja sama dengan Kementerian Agama dan ATR/BPN. Ayo kita sertipikatkan bersama-sama,” ujar Menteri Nusron.

Dari total 1.032 sertipikat yang diserahkan dalam kesempatan ini, sebanyak 251 sertipikat adalah aset dari Banten, 687 dari Jawa Barat, dan 94 dari DKI Jakarta.

Kementerian ATR/BPN juga menggandeng berbagai organisasi masyarakat dan pondok pesantren untuk mempercepat proses sertipikasi wakaf, dengan target seluruh sertipikat tanah wakaf rampung sebelum 2029 sebagai warisan pengamanan aset umat.

“Target kami, tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100% selesai tanah wakaf ini,” kata Menteri Nusron.

Kepada seluruh peserta dan penerima sertipikat di ICOP 2026, Menteri Nusron juga menjelaskan bahwa tanah wakaf merupakan salah satu dari lima jenis tanah dalam sistem pertanahan nasional. Kelima jenis tanah tersebut, yaitu tanah negara, tanah hak, tanah ulayat atau tanah adat, tanah aset, serta tanah wakaf yang telah diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Secara nasional, dari sekitar 126,7 juta bidang tanah yang terdaftar di Indonesia, sebanyak 97 juta bidang telah bersertipikat. Sementara itu, khusus tanah wakaf tercatat ada sebanyak 522.026 bidang, namun baru 306.189 bidang yang telah bersertipikat. Jika dibandingkan, tingkat sertipikasi tanah wakaf saat ini baru mencapai sekitar 58,65%.

Meski demikian, langkah menjamin keamanan tanah-tanah wakaf ini terus berproses. Sejak 2016, jumlah bidang tanah wakaf bersertipikat meningkat signifikan, dari 100.144 bidang menjadi tambahan sekitar 206.045 bidang atau naik lebih dari 200%.

Di momen ini, Menteri Nusron mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyertipikatkan tanah wakaf.

“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” tutur Menteri Nusron.

Dalam rangkaian acara ini, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT, dan Mitra Kerja, Ana Anida; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat beserta jajaran.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Membaca Amsal Sitepu Relasi Eksploitatif dan Ekstraksi Nilai bagi Pekerja Kreatif

    Membaca Amsal Sitepu Relasi Eksploitatif dan Ekstraksi Nilai bagi Pekerja Kreatif

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Abdul Kayum N (Direktur Bakornas Lapmi PB HMI) Tajukmaluku.com-Kasus yang menimpa videografer Amsal Sitepu tidak bisa lagi dibaca sebagai sekadar polemik antara pekerja kreatif dan klien. Ia merupakan cermin dari persoalan yang lebih dalam yakni ketidakpahaman struktural terhadap nilai kerja kreatif di Indonesia. Pernyataan bahwa editing dan dubbing “seharusnya gratis” bukan hanya keliru, tetapi […]

  • Kantah Buru Selatan Serahkan Sertipikat Hak Pakai Kementerian Pertanian, Imbau Warga Beralih ke Sertipikat Elektronik

    Kantah Buru Selatan Serahkan Sertipikat Hak Pakai Kementerian Pertanian, Imbau Warga Beralih ke Sertipikat Elektronik

    • calendar_month Senin, 5 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan menyerahkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (5/10/2026). Penyerahan ini merupakan hasil layanan pemeliharaan data pertanahan melalui penyesuaian wilayah administrasi dan penggantian blangko sertipikat lama. Proses tersebut dilakukan untuk memperbarui dokumen hak atas tanah agar sesuai dengan administrasi kewilayahan yang berlaku. Penyesuaian ini sekaligus menjadi bagian […]

  • PLN UP3 Tual Hadirkan Khitanan Massal Gratis, Wujud Kepedulian bagi Generasi Sehat

    PLN UP3 Tual Hadirkan Khitanan Massal Gratis, Wujud Kepedulian bagi Generasi Sehat

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tual,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tual melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN menghadirkan kegiatan khitanan massal gratis bagi masyarakat di Kota Tual dan sekitarnya. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian PLN dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung akses layanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak. General Manager PLN Unit […]

  • Buka Masa Persidangan III, DPRD Maluku Fokus Sejumlah Agenda Prioritas

    Buka Masa Persidangan III, DPRD Maluku Fokus Sejumlah Agenda Prioritas

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Provinsi Maluku resmi membuka Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 dengan menyiapkan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi fokus pembahasan dalam beberapa bulan ke depan. Agenda tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan, penganggaran, dan pembentukan regulasi daerah. Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubunmengatakan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, APBD Perubahan […]

  • PMPI Desak Audit Forensik Galian C di Kota Ambon

    PMPI Desak Audit Forensik Galian C di Kota Ambon

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Persatuan Mahasiswa Pecinta Indonesia (PMPI) Maluku, Risman Solissa, mendesak audit forensik terhadap praktik galian C ilegal di Kota Ambon. Ia menilai audit diperlukan untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses perizinan dan pelaksanaan eksplorasi. Menurut Risman, izin pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap suatu larangan. Karena itu, kegiatan yang memperoleh izin eksplorasi harus memenuhi ketentuan, termasuk […]

  • Sejumlah Kasus Mandek, PMPI Maluku Demo Desak Kapolda Copot Kapolres Bursel

    Sejumlah Kasus Mandek, PMPI Maluku Demo Desak Kapolda Copot Kapolres Bursel

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Mahasiswa Pecinta Tanah Air Indonesia (DPW PMPI) Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan markas Polda Maluku, Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIT. Demo digelar salah satunya untuk mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku mengevaluasi dan mencopot Kapolres Buru Selatan, AKBP Andi Parningotan Lorena terkait tidak adanya penanganan lanjutan atas sejumlah perkara […]

expand_less