Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah Dinilai Perburuk Pengendalian HIV, Aktivis Minta Pemda Kaji Ulang Kebijakan

Ambon,Tajukmaluku.com-Kebijakan penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah dinilai perlu dikaji ulang. Lantatan kebijakan tersebut dinilai berdampak pada hilangnya sistem pengawasan terhadap kelompok berisiko tertular HIV.

Pandangan itu disampaikan Direktur Yayasan Harmoni Hati Beta, Madina, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi bahaya dan pencegahan HIV/AIDS bagi pelajar di SMA Negeri 11 Ambon. Kamis (23/7/2026).

Menurut Madina, selama ini pemerintah terlalu memandang persoalan prostitusi dari sisi moral dan agama, sementara aspek kesehatan masyarakat justru terabaikan.

“Ketika Tanjung Batu Merah ditutup, bukan berarti praktik prostitusi ikut hilang. Yang hilang justru sistem pengawasannya,” kata Madina.

Ia menjelaskan, sebelum lokalisasi ditutup, tenaga kesehatan dan pendamping dari LSM masih dapat menjangkau pekerja seks untuk memberikan edukasi, pemeriksaan HIV, distribusi alat pencegahan, hingga memastikan pasien yang terinfeksi tetap menjalani pengobatan.

Namun setelah lokalisasi dibubarkan, para pekerja seks berpencar ke berbagai tempat. Sebagian beroperasi melalui aplikasi digital, WhatsApp, Messenger, hotel, penginapan, rumah kos, hingga lokasi-lokasi yang sulit dipantau.

“Kalau mereka sudah menyebar, kita tidak tahu lagi mereka berada di mana. Kita tidak bisa melakukan intervensi. Kita juga tidak tahu apakah mereka masih di Ambon atau sudah berpindah ke daerah lain,” ujarnya.

Madina menegaskan, praktik prostitusi tidak lagi terpusat di satu lokasi. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi menjadikan Tanjung Batu Merah sebagai satu-satunya fokus pengawasan.

“Di era sekarang, pekerja seks bukan hanya berada di lokalisasi. Banyak transaksi berlangsung melalui media sosial dan aplikasi pesan. Aktivitasnya berpindah ke hotel, penginapan, rumah kos, bahkan tempat-tempat yang tidak terlihat,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut justru meningkatkan risiko penyebaran HIV karena kelompok berisiko semakin sulit dijangkau oleh petugas kesehatan.

Program HIV Bergantung DonorMadina juga mengkritik minimnya komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan program HIV/AIDS.

Menurutnya, hingga 2026, program penanggulangan HIV di Maluku masih bergantung pada pendanaan Global Fund. Sementara dukungan anggaran melalui APBD belum tersedia secara memadai.

“Kami bersama LSM, puskesmas, dan tenaga kesehatan tetap melakukan pendampingan. Tetapi program ini berjalan karena didukung Global Fund. Kalau pendanaan itu berhenti, siapa yang akan membiayai program HIV di Maluku?” ujarnya.

Ia menyebut pemerintah memiliki kewajiban menyediakan anggaran melalui APBD agar program pencegahan, pemeriksaan, pendampingan, dan pengobatan tidak bergantung pada donor internasional.

Di sisi lain, ia mengungkapkan sejumlah program HIV di kabupaten dan kota di Maluku tidak berjalan optimal karena tidak memiliki dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Madina juga mengingatkan bahwa posisi Maluku yang berada di peringkat ke-14 nasional berdasarkan jumlah kasus HIV bukanlah prestasi. Angka tersebut hanya menggambarkan kasus yang berhasil terdeteksi dan tercatat.

“Kasus HIV terus muncul setiap hari. Angka bisa meningkat kapan saja. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya pencatatan kasus, tetapi kebijakan yang berbasis kesehatan masyarakat,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah mengevaluasi kembali pendekatan penanggulangan HIV, termasuk dampak kebijakan penutupan lokalisasi, dengan mempertimbangkan aspek epidemiologi dan kesehatan publik.

“Persoalan ini jangan hanya dilihat dari aspek agama, dosa, atau moral. Lihat juga dari aspek kesehatan masyarakat. Ketika kelompok berisiko masih berada dalam sistem yang dapat diawasi, intervensi jauh lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, ketika mereka menyebar tanpa pengawasan, risiko penularan HIV justru semakin besar,” ujar Madina.*(01-F)