Perbaikan Jalan Ambalau Bergantung Situasi Keuangan Pemprov Maluku
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
- visibility 10
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Pembangunan sejumlah infrastruktur di Maluku, termasuk penanganan ruas jalan di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, masih terkendala kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku.
Anggota DPRD Maluku, Julius Rutasouw, mengatakan keterbatasan fiskal membuat sejumlah kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD belum dapat direalisasikan. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pembangunan jalan di Ambalau, tetapi juga berbagai proyek infrastruktur di kabupaten dan kota se-Maluku.
Menurut Julius, pemerintah daerah saat ini berupaya mencari sumber pembiayaan lain, termasuk melalui skema pinjaman kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).
“Kalau langkah-langkah yang dijelaskan Pak Richard Rahakbuw terkait upaya pemerintah daerah untuk pinjaman ke Bank BPD dan sebagainya berhasil, maka mungkin ada solusi untuk mengondisikan pembangunan jalan tersebut,” kata Julius bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, saat menerima aspirasi mahasiswa Ambalau di ruang Komisi IV DPRD Maluku, Kamis (6/8/2026).
Julius menjelaskan, penundaan anggaran tidak hanya terjadi pada program pembangunan jalan Ambalau. Hampir seluruh kegiatan yang telah dialokasikan melalui APBD, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan prasarana lainnya, masih mengalami penundaan.
“Bukan hanya jalan Ambalau saja, tetapi hampir seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur jalan dan prasarana lainnya, untuk sementara masih dipending,” ujarnya.
Ia mengatakan, realisasi pembangunan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah memperkuat kapasitas pembiayaan. Jika upaya memperoleh pinjaman dapat terealisasi, pemerintah memiliki ruang fiskal tambahan untuk kembali menjalankan sejumlah program yang saat ini tertunda.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembangunan jalan di Ambalau tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Kemampuan fiskal pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menentukan kapan proyek tersebut dapat kembali dijalankan.
Bagi wilayah kepulauan seperti Maluku, penundaan pembangunan infrastruktur jalan juga berdampak pada konektivitas antarkawasan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Karena itu, penyelesaian ruas jalan di Ambalau perlu ditempatkan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur yang mempertimbangkan karakter geografis dan keterbatasan fiskal daerah.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar