Alhidayat Wajo Terima Laporan Soal Dugaan Ilegal Fishing Kapal Nelayan Asal Bitung di Perairan Laut Seram
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 23 Feb 2026
- visibility 22
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo menerima laporan warga terkait dugaan aktivitas ilegal fishing oleh kapal nelayan asal Bitung di perairan laut Seram.
Katanya, aksi tersebut sangat merugikan nelayan kecil setempat sehingga dirinya turut prihatin atas laporan yang diterima dari masyarakat nelayan.
“Pencurian Ikan di Rompong Nelayan Pesisir Seram Utara dan SBT yang diduga di akukan oleh Kapal Nelayan dari Bitung tak bisa dibiarkan seperti ini. Warga sangat terdampak dan mengalami kerugian. Kejahatan seperti ini harus ditindak,” tegas Alhidayat, Senin (23/2/2026)
Politisi PDI Perjuangan itu merincikan, sekitar puluhan kapal nelayan Bitung yang beroperasi pada malam hadi di perairan Serut dan SBT.
“Jumlah kapal Nelayan Bitung di Laut Seram kurang lebih sekitar 15 Kapal yang di malam hari mengambil ikan di Rompong Milik Nelaya,” ungkapnya.
Menurutnya, tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk perampasan sumber penghidupan nelayan pesisir yang menggantungkan hasil tangkapan pada rompong yang mereka pasang dan rawat sendiri.
“Mereka mengambil ikan di Rompong milik warga nelayan pesisir, ini menyebabkan nelayan dirugikan,” kesal dia.
Atas nama masyarakat, Komisi III DPRD Maluku mendesak aparat keamanan untuk segera meningkatkan patroli serta melakukan penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.
“Atas nama rakyat kami meminta Pihak Kemanan untuk melakukan patroli secara intensif agar kejadian seperti ini tidak terjadi dan apabila di temukan maka di tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” pinta dia.
Alhidayat menegaskan, masyarakat pesisir saat ini tengah fokus mencari nafkah di tengah tekanan ekonomi. Jika hasil tangkapan yang sudah diprediksi justru diambil pihak lain, dampaknya sangat serius bagi keberlangsungan hidup keluarga nelayan.
“Masyarakat sekarang lagi fokus untuk mencari nafkah kalau hasil yang sudah di prediksi di ambil oleh pihak lain maka sangat merugikan warga nelayan pesisir,” tutupnya
DPRD Maluku menilai pengawasan yang lemah di wilayah perairan berpotensi memicu konflik horizontal antarnelayan lintas daerah. Karena itu, langkah cepat dan terukur dari aparat keamanan menjadi kunci untuk memastikan keadilan serta menjaga kedaulatan sumber daya perikanan di Maluku.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar