Breaking News
light_mode

Stok Bantuan Bencana Habis, DPRD Desak Pemprov Maluku Terbitkan SK Tanggap Darurat

  • account_circle Admin
  • calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
  • visibility 335
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi III DPRD Provinsi Maluku bakal memanggil Pemerintah Provinsi Maluku melalui Bappeda dan BPKAD untuk menggelar rapat bersama terkait penanganan darurat bencana. Langkah ini diambil menyusul informasi bahwa stok bantuan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah habis, sementara bencana terus melanda sejumlah wilayah akibat cuaca ekstrem.

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Jafet Jemmy Pattiselanno, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. “Rapat tadi membahas mitigasi bencana di Maluku, dan BPBD sudah menyampaikan bahwa stok bantuan darurat seperti tenda dan kebutuhan dasar lainnya sudah habis,” kata Pattiselanno kepada wartawan usai rapat bersama BPBD, Balai Jalan, dan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Maluku di Kantor DPRD Provinsi. Rabu (16/7/2025).

Ia menambahkan, pihaknya akan segera menggelar rapat lanjutan dengan pemprov, khususnya fokus pada penanganan bencana dan penguatan anggaran penanggulangan.

“Komisi III akan undang kembali instansi-instansi teknis yang relevan untuk merancang langkah konkret, termasuk usulan penambahan alokasi anggaran mitigasi,” ujarnya.

Pattiselanno juga menyoroti bahwa jika stok di BPBD kosong, kemungkinan besar Dinas Sosial mengalami hal yang sama. Ia menegaskan DPRD berkomitmen memperkuat sistem penanganan bencana di Maluku dan meminta pemerintah provinsi memberi perhatian serius terhadap persoalan ini.

“Kita tahu saat ini satu-satunya celah fiskal yang tersedia hanya dari anggaran tak terduga. Tapi dana itu belum bisa digunakan karena Gubernur belum menandatangani SK penetapan status tanggap darurat,” tegasnya.

Komisi III mendesak agar SK tersebut segera diterbitkan guna mempercepat respon dan alur pembiayaan penanganan bencana.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nazaruddin Resmi Pimpin Indonesia Pickleball Federation Periode 2026–2031

    Nazaruddin Resmi Pimpin Indonesia Pickleball Federation Periode 2026–2031

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Muhammad Nazaruddin resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation (IPF) periode 2026–2031 dalam Musyawarah Nasional (Munas) IPF yang berlangsung di ARTOTEL Gelora Senayan, Selasa (31/3/2026). Munas yang dihadiri oleh 29 delegasi pengurus provinsi IPF dari seluruh Indonesia tersebut menetapkan Nazaruddin secara aklamasi untuk memimpin organisasi pickleball nasional lima tahun ke depan. Ia […]

  • Putri Hastari Nilai Dua Draf Kepemimpinan Bertentangan dengan Mekanisme Konfercab HMI Ambon

    Putri Hastari Nilai Dua Draf Kepemimpinan Bertentangan dengan Mekanisme Konfercab HMI Ambon

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dinamika Konferensi Cabang (Konfercab) ke-XXXIV Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon menuai berbagai sorotan. Munculnya dua draf kepemimpinan dinilai berpotensi melemahkan konsolidasi dan mencederai mekanisme organisasi. Putri Hastari, Ketua Bidang Agraria dan Kemaritiman HMI Cabang Ambon demisioner menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam proses demokrasi merupakan hal wajar. Namun, menurutnya, perbedaan tersebut tidak boleh memicu pada perpecahan […]

  • DPRD Maluku Ingatkan Penempatan PPPK Harus Sesuai Bidang Kompetensi

    DPRD Maluku Ingatkan Penempatan PPPK Harus Sesuai Bidang Kompetensi

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi I DPRD Provinsi Maluku ingatkan Pemerintah Provinsi Maluku untuk menempatkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai bidang kompetensi yang dimiliki masing-masing. Hal itu agar meminimalisir penempatan yang dilakukan asal-asalan atau berdasarkan kepentingan tertentu. Ini berlaku untuk PPPK penuh waktu maupun paruh waktu di seluruh instansi pemerintahan dibawah kewenangan Pemprov Maluku. Hal itu disampaikan […]

  • Komisi I DPRD Maluku Sesalkan Ketidakhadiran Kodam XV/Pattimura dalam RDP Sengketa Tanah OSM

    Komisi I DPRD Maluku Sesalkan Ketidakhadiran Kodam XV/Pattimura dalam RDP Sengketa Tanah OSM

    • calendar_month Senin, 22 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi I DPRD Maluku menyesalkan ketidakhadiran pihak Kodam XV/Pattimura dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait penyelesaian sengketa tanah di kawasan OSM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin (22/6/2026). RDP yang berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon itu dihadiri oleh masyarakat, kuasa hukum warga, serta Kantor Pertanahan Kota Ambon. Namun, pihak Kodam XV/Pattimura yang diundang secara […]

  • PLN Berhasil Pulihkan 100% Kelistrikan Bali, Seluruh Pelanggan Kembali Menyala

    PLN Berhasil Pulihkan 100% Kelistrikan Bali, Seluruh Pelanggan Kembali Menyala

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Denpasar,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) dengan cepat memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Bali yang sebelumnya mengalami gangguan pada Jumat (2/5) sekitar pukul 16.00 WITA. Kurang dari 12 jam atau pada Sabtu (3/5) pukul 03.30 WITA, seluruh pelanggan PLN di Bali telah menikmati listrik secara normal kembali. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang memimpin langsung pemulihan sistem di […]

  • Kantah Buru Selatan dan UPTD KPH Verifikasi Hutan Hak di Desa Oki Lama

    Kantah Buru Selatan dan UPTD KPH Verifikasi Hutan Hak di Desa Oki Lama

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Namrole,Tajukmaluku.com-Kantor Pertanahan Kabupaten Buru Selatan bersama UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Buru Selatan melaksanakan kegiatan verifikasi Hutan Hak di Desa Oki Lama, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Senin (21/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas instansi dalam mendukung tertib administrasi pertanahan dan kepastian hukum atas tanah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara […]

expand_less