Breaking News
light_mode

Maraknya Penyelundupan B3 ke Gunung Botak, KNPI Buru Desak Polisi Bertindak

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 9 Mar 2025
  • visibility 226
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Buru,Tajukmaluku.com-Wakil Ketua DPD II KNPI Kabupaten Buru, Rizal Sutrisno, mendesak Polres Buru untuk segera tindak tegas terhadap maraknya penyelundupan dan distribusi ilegal bahan berbahaya dan beracun (B3) di wilayah Gunung Botak (GB). Ia melihat masih lemahnya pengawasan aparat terhadap peredaran merkuri dan sianida yang terus masuk ke daerah tersebut, terutama melalui jalur tol laut.

“Kami menerima banyak informasi dari para penambang dan masyarakat bahwa merkuri dijual bebas dan sangat mudah dimiliki oleh para penambang emas tanpa izin (PETI). Jalur masuknya pun diduga kuat melalui transportasi laut,” ujar Rizal dalam keterangannya pada media ini, Minggu (9/3/2025).

Menurutnya, Polres Buru sebagai institusi penegak hukum seharusnya menjalankan fungsi kontrol yang lebih ketat. Namun, kenyataannya, penyelundupan bahan berbahaya ini terus lolos sampai ke lokasi tambang ilegal itu.

“Ini menunjukkan kurangnya atensi dan ketegasan dari kepolisian terutama Polres Buru. Jika tidak ada tekanan yang serius, maka bukan tidak mungkin ada pembiaran terhadap transaksi ilegal ini. Polres Buru harus membuktikan komitmennya dalam memberantas penyelundupan ini demi melindungi masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.

Rizal juga memastikan bahwa KNPI Kabupaten Buru akan terus mengawal kebijakan Kapolres Buru dalam upaya pemblokiran jalur distribusi bahan beracun ini. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara seluruh institusi keamanan dan pemerintah daerah dalam menangkal ancaman ini.

“KNPI Kabupaten Buru akan menjadi mitra kritis bagi semua pihak terkait untuk memastikan tidak ada lagi penyelundupan B3 yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan,” pungkasnya.*Redaksi

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Skandal Blok Masella: Sikap Bahlil Buat Orang Tanimbar Jadi Penonton di Tanah Sendiri

    Skandal Blok Masella: Sikap Bahlil Buat Orang Tanimbar Jadi Penonton di Tanah Sendiri

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Aliansi Perjuangan Keadilan Rakyat Tanimbar (APKRT) menuding pelaksanaan Proyek Strategis Nasional LNG Blok Masela menyimpan banyak kejanggalan. Proyek migas raksasa senilai US$20,94 miliar atau sekitar Rp345,5 triliun yang disebut-sebut sebagai investasi asing terbesar di Indonesia itu, telah berjalan dengan pola eksploitatif. Minim transparansi, mengabaikan hak ulayat, dan menjauhkan rakyat Tanimbar dari janji kesejahteraan. “Situasi ini […]

  • Pemecatan ASN di SBT Dinilai Tak Adil Buntut Ibu Kandung Wakil Bupati Bebas Sanksi Meski Lama Tak Bertugas

    Pemecatan ASN di SBT Dinilai Tak Adil Buntut Ibu Kandung Wakil Bupati Bebas Sanksi Meski Lama Tak Bertugas

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Kasus pemecatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dinilai tak adil. Mengingat, penerapan sanksi ini tidak dilakukan secara merata bagi seluruh ASN, melainkan adanya praktik diskriminatif disertai unsur politik. Hal itu disampaikan Sabandarlisa Kelilauw, pengacara muda asal Maluku sekaligus putra daerah SBT kepada Tajukmaluku.com, Minggu (10/8/2025). “Keputusan pemecatan […]

  • PT. LSN-DLHP Sosialisasi Wajib Rertibusi Kebersihan Bagi Pedagang di Ambon

    PT. LSN-DLHP Sosialisasi Wajib Rertibusi Kebersihan Bagi Pedagang di Ambon

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon, PT. Las Sahapory Nurlembe (PT.LSN) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon terus mengedukasi para pengguna layanan untuk taat membayar retribusi, khususnya pada sektor jasa kebersihan. “Bersama dengan Pemerintah Kota Ambon, kami terus berusaha mengedukasi pedagang tentang kewajiban mereka membayar retribusi,” kata Direktur PT.Las Sahapory […]

  • PLN UIW MMU Raih Penghargaan Kontribusi Pemulihan Kelistrikan Bencana Sumatera

    PLN UIW MMU Raih Penghargaan Kontribusi Pemulihan Kelistrikan Bencana Sumatera

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU), Noer Soeratmoko, menerima Penghargaan Kontribusi Pemulihan Kelistrikan Bencana Sumatera dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada acara Safety Hall Town Meeting Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Senin (9/2/2026). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif PLN UIW MMU dalam […]

  • Jaga Konektivitas Antar Pulau, DPRD Maluku Minta PD Panca Karya Segera Operasikan Kapal Bahtera Nusantara

    Jaga Konektivitas Antar Pulau, DPRD Maluku Minta PD Panca Karya Segera Operasikan Kapal Bahtera Nusantara

    • calendar_month Senin, 27 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya diminta untuk segera mengoperasikan Kapal Bahtera Nusantara pada pertengahan Agustus 2026. Hal itu guna mendukung konektivitas transportasi laut antar pulau di Maluku dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo mengatakan ,pengoperasian kapal tersebut tidak boleh kembali mengalami penundaan, karena sangat dibutuhkan. “Kami memberikan batas waktu, […]

  • DPRD Maluku Nilai Pemprov Belum Serius Tangani Masalah Gunung Botak

    DPRD Maluku Nilai Pemprov Belum Serius Tangani Masalah Gunung Botak

    • calendar_month Kamis, 29 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tajukmaluku.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum menunjukkan keseriusan penuh dalam menangani persoalan pertambangan rakyat di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penilaian ini mengemuka menyusul masih adanya berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola tambang rakyat yang hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh. Untuk itu, Anggota Komisi II DPRD Maluku, H. […]

expand_less