Tantang SK Bupati, Lembaga Nanaku Maluku Akan Laporkan Kadis Kesehatan SBT ke Ombudsman
- account_circle Admin
- calendar_month Senin, 6 Jan 2025
- visibility 310
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Lembaga Nanaku Maluku berencana melaporkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Samun Rumakabis, ke Ombudsman Provinsi Maluku. Pelaporan ini terkait dugaan pengabaian terhadap Surat Keputusan (SK) Bupati SBT tentang pengangkatan Kepala Puskesmas Kecamatan Teluk Waru. SK tersebut, meskipun sudah ditandatangani, belum ditindaklanjuti dengan serah terima jabatan dari kepala puskesmas lama kepada pejabat yang baru.
Direktur Lembaga Nanaku Maluku, Usman Bugis, menyampaikan kekhawatirannya atas tindakan Kadinkes SBT yang dinilai menghambat implementasi SK Bupati. “Kami heran, apa pertimbangannya? SK Bupati adalah produk yang telah melalui berbagai tahapan verifikasi. Namun, seorang kepala Dinas justru mengabaikannya. Ini sangat merugikan, terutama bagi pelayanan kesehatan di Kecamatan Teluk Waru,” ujarnya dalam konferensi pers di ruang kerja Lembaga Nanaku Maluku
Menurut Usman, pengabaian ini tidak hanya mencerminkan sikap tidak profesional, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat. “Kami mendesak Ombudsman Provinsi Maluku untuk memberikan sanksi tegas kepada Kadinkes SBT atas tindakannya yang menghambat proses pelayanan publik,” tegasnya.
Selain itu, Usman juga mengungkapkan adanya permasalahan lain terkait pembayaran insentif tenaga kerja kesehatan di SBT. “Kami menerima laporan bahwa insentif para tenaga kesehatan (nakes) hanya dibayarkan sebagian. Ini tentu tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Lembaga Nanaku Maluku menilai tindakan Kadinkes SBT tidak hanya melawan aturan administrasi, tetapi juga mencederai otoritas Bupati sebagai kepala daerah. “Apakah jabatan kepala Dinas lebih tinggi dari Bupati? Mengapa SK yang jelas-jelas merupakan keputusan resmi Bupati justru diabaikan?” tanya Usman.
Laporan ke Ombudsman diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki kinerja Dinas Kesehatan SBT sekaligus memastikan hak-hak masyarakat di bidang kesehatan terpenuhi. “Kami tidak akan tinggal diam. Ini adalah upaya kami untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk masyarakat Teluk Waru,” pungkas Usman Bugis.*Redaksi
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar