Breaking News
light_mode

Wakil Rakyat Geram Dexlite Naik Harga: Cermin Buruknya Perhatian Pemerintah Pusat ke Daerah

  • account_circle Admin
  • calendar_month Minggu, 5 Apr 2026
  • visibility 36
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo geram atas kebijakan kenaikan harga BBM jenis dexlite yang tembus Rp 26 ribu per liter.

Menurutnya, kenaikan Dexlite secara otomatis menegaskan arah kebijakan Pempus yang memangkas usulan Pemda Maluku untuk jenis BBM bersubsidi.

“Kebijakan Pempus menaikan harga BBM jenis Dexlite, pada sisi lain memangkas usulan Pemda untuk BBM Subsidi. Dampaknya terhadap distribusi BBM subsidi ke beberapa wilayah tidak merata seperti Pertalite dan Bio Solar,” kata Alhidayat merespons kebijakan Pempus, Selasa (5/4/2026).

Dia menjelaskan, kebijakan Pempus tidak diikuti dengan analisis daya beli dan produksi masyarakat. Pemerintah mestinya memberikan analisis dampak kenaikan BBM Non Subsidi dan BBM Industri. Akibatnya, harga beli menjadi turun, seperti kelapa, cengkeh dan lain-lain.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku menerima laporan warga dari Maluku Tengah (Malteng) jika harga kopra turun diangka Rp. 900.- / Kg, ini akibat dari Pemerintah menaikkan harga BBM Non Subsidi dan BBM Industri.

“Dari awal pemerintah Pusat seakan memberikan angin segar kepada Masyarakat Indonesia dengan menyatakan tidak menaikkan harga BBM, padahal untuk Masyarakat (Subsidi) tidak naik, namun Non Subsidi dan BBM Industeri malah di naikkan,” ketusnya tegas.

Dia menyebut, kenaikan BBM Non subsidi dan BBM Industeri membuat ekonomi makin merosot karena hampir 80% putaran ekonomi saat ini disokong oleh pihak swasta. Sementara APBN dan APBD, lanjut dia tidak jalan sama sekali.

“Ketergantungan putaran ekonomi ada pada pihak Swasta, namun saat ini swasta pun akan menghitung juga bahkan mungkin akan memberlakukan efisiensi anggaran, jika itu terjadi, maka dampak terburuk adalah pemutusan kontrak kerja (PHK) dan merosotnya perekonomian kita,” terangnya.

Bahkan, dia menekankan, kajian ekonomi Makro dan Mikro setiap bulan dan triwulan menggunakan indilator seperti apa. Namun, dia mengingatkan apapun kajian dan analisis kebijakan soal BBM, sebut Alhidayat, Pempus jangan bermain-main untuk menaikan harga BBM non-subsidi.

“Kami tidak tahu analisis yang di buat pemerintah dalam melakukan kajian Makro Ekonomi dan Mikro Ekonomi di setiap Bulan dan Triwulan, tapi satu hal yang perlu di tegaskan adalah Pemerintah jangan main-main dengan menaikkan harga BBM Nonsubsidi dan BBM Industri, karena akibatnya sangat fatal,” tutupnya.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tingkatkan Investasi, Serap Tenaga Kerja dan Perkuat Ekonomi mikro. PLN Siap Laksanakan RUPTL 2025-2034

    Tingkatkan Investasi, Serap Tenaga Kerja dan Perkuat Ekonomi mikro. PLN Siap Laksanakan RUPTL 2025-2034

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) siap melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 demi meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja dan memperkuat ekonomi mikro. RUPTL tersebut telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta pada Senin (26/5). Bahlil menegaskan RUPTL ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto dan […]

  • DPRD Maluku Jadwalkan Paripurna Perdana Gubernur Maluku 5 Maret Nanti

    DPRD Maluku Jadwalkan Paripurna Perdana Gubernur Maluku 5 Maret Nanti

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menjadwalkan paripurna perdana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih di 5 Maret 2025 nanti. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun Kepada wartawan di Baileo Karang Panjang Ambon, Selasa (25/2/2025). Menurutnya jadwal sidang paripurna perdana untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, […]

  • CV Rumbia Korban Hulu Balang AV

    CV Rumbia Korban Hulu Balang AV

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Samson Alkatiri, orang dekat Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath (AV), diduga kuat menjadi ‘pembisik’ utama dalam upaya merebut pengelolaan lahan parkir di kawasan Pasar Mardika, yang sebelumnya dipegang oleh CV. Rumbia. Dengan dalih penertiban, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kota, memutus sepihak kontrak kerja sama pengelolaan parkir dan sarana mandi cuci kakus […]

  • Hadiah Tahun Baru, PLN UIW MMU Sukses Tingkatkan Layanan Listrik dari 12 Jam ke 24 Jam di 10 Lokasi

    Hadiah Tahun Baru, PLN UIW MMU Sukses Tingkatkan Layanan Listrik dari 12 Jam ke 24 Jam di 10 Lokasi

    • calendar_month Jumat, 27 Des 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) kembali berhasil dalam meningkatkan layanan listrik dari 12 jam ke 24 jam bagi masyarakat di 10 lokasi yang tersebar kawasan kerjanya. Kehadiran listrik 24 jam ini ditandai dengan peresmian pada masing-masing Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) di bawah wilayah kerja PLN UIW MMU pada Jumat […]

  • AP2RM Soroti Dugaan 13 Transaksi Disdikbud Maluku Tanpa SPJ

    AP2RM Soroti Dugaan 13 Transaksi Disdikbud Maluku Tanpa SPJ

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Aliansi Pemuda Pemerhati Rakyat Maluku (AP2RM) soroti praktik pengelolaan anggaran di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku tahun 2025. Hal ini menyusul beredarnya dokumen pencairan dana senilai Rp9,2 miliar melalui 13 kali transaksi dari Januari hingga Juli 2025 yang disebut belum dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Fungsionaris AP2RM, Muttaqien Heluth, menegaskan bahwa praktik pencairan […]

  • Ridwan Nurdin: “Maluku Butuh RPH Terstandar untuk Jamin Kesehatan dan Kebersihan Daging”

    Ridwan Nurdin: “Maluku Butuh RPH Terstandar untuk Jamin Kesehatan dan Kebersihan Daging”

    • calendar_month Jumat, 24 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, H. Ridwan Nurdin, menyorot pentingnya pendirian Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar di Maluku. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Komisi II DPRD Maluku pada Kamis (24/01/2024), Ridwan menegaskan bahwa ketiadaan RPH berstandar di Maluku menjadi tantangan besar dalam menjamin kebersihan dan kesehatan daging yang dikonsumsi masyarakat. “Kondisi pemotongan […]

expand_less