Breaking News
light_mode

Wasekjend Semmi: “Abdullah Vanath ‘Asal Bicara’, Kabid PTKP HMI Cabang Ambon ‘Asal Berpikir’?

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
  • visibility 218
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Pernyataan Calon Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, tentang “Pemimpin Islam Tartau Malu” menuai kritik dari Ali Alkatiri, Wakil Sekretaris Jenderal PB SEMMI, terhadap pernyataan Vanath ditanggapi oleh Kabid PTKP HMI Cabang Ambon, Sahrul Soulissa, dalam rilisan berita di salah satu media online, ia (Sahrul) menyebutkan bahwa kritikan Ali Alkatiri tersebut dianggap menggeneralisir situasi dan tidak memahami konteks dari ucapan Vanath.

Menanggapi tudingan Sahrul, Alkatiri mempertanyakan, “Apakah kebebasan berbicara calon pemimpin bisa begitu saja dimaafkan dengan alasan konteks politik dan moralitas publik?” Ali berpendapat bahwa dalam situasi politik yang kompleks seperti ini, justru sikap tegas perlu ditegakkan demi memastikan pemimpin tidak sembarang membuat pernyataan yang berpotensi merusak solidaritas antarumat beragama di Maluku.

Menurut Alkatiri, kritiknya terhadap Vanath bukan sekadar menanggapi kalimat justru ia melihat pada konteks lebih luas di mana pernyataan seorang pemimpin harus mencerminkan persatuan, keadilan, dan tidak merendahkan satu kelompok dengan pernyataan generalisir (Baca; “Pemimpin Islam Tartau Diri).

Alkatiri memaparkan, bila setiap ucapan politisi dimaknai secara bebas tanpa penalaran kritis, masyarakat akan terus-menerus dibawa pada ilusi dan tidak mampu menilai objektivitas calon pemimpin yang diusung. Pernyataan Vanath terkait “Pemimpin Islam Tartau Malu” memiliki konsekuensi yang serius terhadap pandangan publik dan tidak dapat dinormalisasi sebagai ujaran yang bebas dari kritik.

Alkatiri menegaskan bahwa setiap pernyataan politik yang disampaikan calon pemimpin, apalagi menyentil agama, harus melalui pertimbangan matang. Menurutnya, Vanath justru berbicara dalam konteks pemimpin Islam yang lebih luas, sebab tak ada batasan dan spesifikasi wilayah tertentu, Vanath seolah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai calon pemimpin untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu keresahan publik, terkhusus umat muslim Maluku.

Vanath yang menggaungkan perlunya pemimpin bermoral itu justru tercoreng oleh tindakan di lingkaran terdekatnya. Baru-baru ini, dalam sebuah video yang beredar saat kampanye, istrinya melontarkan tudingan yang tak pantas, dengan menyebut suku Bugis, Manado, Buton, dan Jawa sebagai “pekerja seks komersial” di Maluku.

Tindakan tersebut tidak hanya menyinggung martabat suku-suku besar yang memiliki peran bersejarah di Maluku, tetapi juga mencerminkan kemunafikan yang terang-terangan. Bagaimana mungkin seorang calon pemimpin yang menekankan moralitas dan tanggung jawab dalam politik membiarkan narasi negatif yang mengandung unsur diskriminatif dan penghinaan kepada etnis tertentu?

Sebagai seorang yang berlatar belakang HMI, Alkatiri pun menyayangkan respons Sahrul Solissa yang cenderung “melindungi” ucapan Vanath tanpa berpikir yang konstruktif, menurutnya, Sahrul hanya asal berpikir.

Alkatiri menegaskan bahwa kritiknya adalah bentuk edukasi politik kepada publik. Pernyataan yang tidak mengindahkan prinsip keadilan bisa berakibat buruk dalam jangka panjang. “Kritik saya adalah sikap untuk mendorong kedewasaan dalam politik, bukan sebaliknya. Pernyataan Vanath harus dikritisi sebagai bagian dari proses pilkada yang sehat dan transparan,” ujarnya.

Sebagai aktivis SEMMI, Alkatiri menyerukan agar publik tetap kritis dalam menyikapi setiap narasi yang berkembang, terlebih dalam kontestasi politik yang rentan terhadap sentimen primordial. Menurutnya, membiarkan pernyataan Vanath tanpa kritik, sama saja memberi legitimasi pada calon pemimpin untuk “asal bicara.” Apa yang dilakukan Vanath justru berdampak pada penurunan kualitas demokrasi dan merendahkan moralitas publik.

Setiap politisi yang berlaga di panggung demokrasi, terutama di Maluku, perlu mempertimbangkan dampak ucapannya terhadap keutuhan masyarakat apalagi dari seorang yang telah berhaji (Baca;Abdullah Vanath). Alkatiri mengingatkan bahwa tanpa kritik yang jelas dan tegas, iklim demokrasi di Maluku akan terbawa pada arah yang tidak kondusif. Tutup.*Redaksi

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Paripurna Nota Kesepahaman KUA-PPAS Perubahan APBD 2025, Ini Deretan Cacatan Penting Banggar DPRD Maluku

    Paripurna Nota Kesepahaman KUA-PPAS Perubahan APBD 2025, Ini Deretan Cacatan Penting Banggar DPRD Maluku

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna pertama masa sidang I tahun sidang 2025-2026, Selasa (23/9/2025). Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, resmi dibuka dengan dihadiri 35 anggota dewan, sementara 5 anggota lainnya izin, dan sebagian tidak menyampaikan keterangan. Agenda utama rapat paripurna tersebut adalah penandatanganan nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum […]

  • Akademisi: Pertemuan Karel Ralahalu dan Kakanwil Kemenag Jadi Contoh Pembangunan Integratif

    Akademisi: Pertemuan Karel Ralahalu dan Kakanwil Kemenag Jadi Contoh Pembangunan Integratif

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pembangunan inklusif dan distribusi kesejahteraan yang merata dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas sosial di Maluku. Dalam konteks masyarakat yang heterogen, peran elit dan tokoh masyarakat sangat menentukan arah pembangunan yang menyentuh seluruh elemen sosial. Akademisi Fisipol Universitas Pattimura, Amir F. Kutarumalos, menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang holistik sebagai instrumen untuk meredam potensi konflik […]

  • Langkah Nyata Dukung Asta Cita, Walikota Tual Launching Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    Langkah Nyata Dukung Asta Cita, Walikota Tual Launching Pemeriksaan Kesehatan Gratis

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Sebagai bagian dari implementasi delapan misi Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran yang menitikberatkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan berdaya saing global, bertempat di Puskesmas Kun, Pemerintah Kota Tual dibawah pimpinan Walikotta Hi. Akhmad Yani Renuat dan Wakil Walikota, Hi. Amir Rumra resmi luncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Kamis (24/04/2025). Dalam sambutannya. Walikota […]

  • Pj Kades Waeperang Pecat Massal Perangkat Desa, Diduga Bermotif Balas Dendam Politik

    Pj Kades Waeperang Pecat Massal Perangkat Desa, Diduga Bermotif Balas Dendam Politik

    • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Buru,Tajukmaluku.com-Kekuasaan tampaknya terlalu dini mengubah haluan akal sehat Abukasim Umanailo. Baru beberapa waktu menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Waeperang, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru, Abukasim langsung memicu kegaduhan publik dan stabilitas desa dengan tindakan kontroversialnya. Memecat seluruh perangkat pemerintah desa. Enam tenaga Posyandu, empat petugas Linmas, seluruh Ketua RT dan RW, sekretaris desa, hingga staf admnistrasi […]

  • PLN UIW MMU Dorong Digitalisasi Pendidikan Lewat Super SUN Hybrid di Tiga Pulau Terpencil Halut

    PLN UIW MMU Dorong Digitalisasi Pendidikan Lewat Super SUN Hybrid di Tiga Pulau Terpencil Halut

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tobelo,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses energi di wilayah kepulauan. Melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tobelo, PLN UIW MMU sukses merealisasikan program penyediaan listrik berbasis energi baru terbarukan untuk mendukung digitalisasi pendidikan di tiga sekolah yang berada di Pulau Bobale, Pulau Dagasuli, dan […]

  • 20 Tahun Tak Ada Perbaikan, DPRD Desak Pemerintah Serius Tangani Ruas Jalan Provinsi di MBD

    20 Tahun Tak Ada Perbaikan, DPRD Desak Pemerintah Serius Tangani Ruas Jalan Provinsi di MBD

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil KKT–MBD, Yan Zamora Noach, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar serius menangani ruas jalan provinsi di Letwurung dan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Pasalnya, ruas jalan dimaksud telah lebih dari 20 tahun tidak tersentuh perbaikan. Desakan itu disampaikan Noach usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balai Jalan […]

expand_less