Tual, Tajukmaluku.com-Untuk pertama kalinya di Indonesia, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi digelar dan Kota Tual menjadi daerah perdana di Indonesia yang melaksanakannya, bahkan sebelum daerah-daerah lain mengambil langkah serupa.
Dalam sambutannya Walikota Tual, Hi Akhmad Yani Renuat menegaskan bahwa kepercayaan menjadikan Tual sebagai tuan rumah sosialisasi pertama di Indonesia bukan hanya suatu kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar dalam menyiapkan daerah menghadapi perubahan regulasi nasional.
“Ini bukan sekadar seremoni. Kita di Tual menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyambut perubahan besar ini. Jangan sia-siakan kesempatan berharga ini,” tegas Walikota Yani Renuat dengan nada semangat di podium Balai Kota Tual. Selasa, (13/5/2025).
Perpres 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 Tahun 2018. Menurut Renuat, regulasi terbaru ini bukan sekadar revisi administratif, melainkan bentuk adaptasi strategis terhadap dinamika pembangunan nasional, transformasi digital, serta efektivitas belanja publik. Salah satu perubahan krusial yang disoroti adalah penguatan peran pemerintah desa dalam sistem pengadaan, termasuk implementasi katalog elektronik versi 6 sebagai instrumen digital yang harus segera diadopsi secara luas.
“Dengan regulasi baru ini, pemerintah desa dituntut lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Ini tantangan, tapi juga peluang besar bagi desa menjadi motor utama pembangunan,” ujar Renuat.
Secara khusus Renuat menilai pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa. Ia menegaskan bahwa desa kini tak lagi sekadar pelaksana kegiatan administratif, tetapi telah menjelma menjadi episentrum pembangunan yang strategis. Untuk itu, pemahaman terhadap aturan baru dan penguasaan instrumen digital seperti e-katalog menjadi mutlak.
“Kegiatan ini harus jadi media pembelajaran strategis, bukan hanya sekadar hadir lalu lupa. Kepala desa harus serius mengikuti, mencatat, dan menerapkan,” Tegasnya.
Walikota juga memberikan apresiasi kepada para narasumber nasional yang hadir langsung di Tual. Ia menyebut kehadiran mereka sebagai bentuk nyata dari kolaborasi antardaerah untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa, utamanya di wilayah timur Indonesia.
Pemilihan Kota Tual sebagai lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi ini tak lepas dari komitmen daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan menjadi daerah pertama yang menyambut dan mengimplementasikan Perpres 46 Tahun 2025, Tual dipandang mampu menjadi role model nasional dalam sistem pengadaan yang modern dan akuntabel.
Sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, camat, kepala desa, dan aparatur desa se-Kota Tual. Pemerintah Kota Tual sedang mengupayakan tata kelola yang semakin profesional.
“Jika kita serius, saya yakin proses pengadaan kita—baik di OPD maupun desa—akan lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Renuat. *(01-F)
