Breaking News
light_mode

PLN UPK Maluku Jalin Kerja Sama Pengelolaan Sampah Domestik dengan DLH Kota Ternate

  • account_circle Admin
  • calendar_month Senin, 4 Agt 2025
  • visibility 153
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ternate,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melalui Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Maluku terus menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk konkret dari upaya tersebut, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengelolaan Sampah Domestik antara PLN dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate. Penandatanganan dilakukan oleh Manager PLTD Kayu Merah, Aris Sudarmadi, bersama Kepala DLH Kota Ternate, Muhammad Syafei, S.T., M.T.

Kegiatan serupa juga telah dilaksanakan sebelumnya di PLTD Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, antara Manager PLTD Tobelo, Andre Claevy, dan Kepala DLH Halmahera Utara, Yudihart Noya.

Manager PLN UIW MMU, Awat Tuhuloula menyampaikan, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab PLN untuk tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan di sekitar unit pembangkit.

“Kami menyadari bahwa keberadaan PLN harus memberi manfaat yang luas, tidak hanya dari sisi pasokan listrik, tetapi juga terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip ramah lingkungan,” ujar Awat Tuhuloula.

Ia menambahkan, PLN UIW MMU akan terus mendorong seluruh unit pelaksana di wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk membangun kolaborasi aktif dengan pemerintah daerah dalam berbagai aspek pengelolaan lingkungan.

Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari strategi PLN dalam memenuhi kriteria Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), khususnya terkait aspek pengelolaan sampah. Salah satu indikator penting dalam penilaian PROPER adalah adanya kerja sama aktif antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah domestik.

Adapun jenis sampah yang dikelola melalui kerja sama ini mencakup sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga, yang tidak termasuk dalam kategori sampah spesifik maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Manager UPK Maluku, Candra Sasmita menegaskan, kerja sama ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga sebagai upaya untuk membangun budaya bersih dan meningkatkan kesadaran lingkungan di internal PLN.

“Selain sebagai bagian dari pemenuhan kriteria PROPER, penandatanganan MoU ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran insan PLN terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik, mengurangi timbunan sampah di lingkungan, serta membina hubungan kolaboratif antara PLN dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan,” ujar Candra Sasmita.

Sebagai informasi, PROPER merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai instrumen pengawasan kinerja lingkungan perusahaan. Melalui program ini, perusahaan tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga didorong untuk berinovasi dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Bagi PLN, khususnya di unit-unit pembangkit seperti PLTD, pencapaian peringkat PROPER yang baik menjadi bukti nyata atas tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

PLN UIW MMU berkomitmen untuk terus berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, KPU Maluku Siapkan Petugas Hadapi Tantangan Teknis dan Prosedural

    Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada 2024, KPU Maluku Siapkan Petugas Hadapi Tantangan Teknis dan Prosedural

    • calendar_month Sabtu, 9 Nov 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad, secara resmi membuka kegiatan “Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024”. Acara yang digelar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Hal ini menjadi […]

  • Jelang Natal dan Tahun Baru Pemuda Muslim Air Salobar Ambon Komitmen Jaga Kondusifitas Kamtibmas

    Jelang Natal dan Tahun Baru Pemuda Muslim Air Salobar Ambon Komitmen Jaga Kondusifitas Kamtibmas

    • calendar_month Minggu, 21 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Pemuda Muslim Air Salobar menyatakan komitmen kuat untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Komitmen tersebut ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab moral pemuda dalam menjaga kedamaian, persatuan, dan kerukunan antarumat beragama di Kota Ambon. Pernyataan sikap ini disampaikan sebagai respons atas meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang akhir […]

  • PMII Minta Polda Maluku Tegas Usut Kasus SEKDA Buru

    PMII Minta Polda Maluku Tegas Usut Kasus SEKDA Buru

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon, Tajukmaluku.com– Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII IAIN Ambon kembali datangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku untuk memberikan laporan yang kedua kalinya terkait dugaan korupsi dan pencucian uang oleh Sekda Kab-Buru. Kedatangan ini menjadi pengingat kepada pihak kepolisian agar benar-benar serius dan tegas mendalami persoalan dimaksud. “Dugaan kami, berdasarkan laporan beserta […]

  • Daud Marasabessy Dilantik jadi Dekan FISIP Unidar Ambon: Komitmen Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

    Daud Marasabessy Dilantik jadi Dekan FISIP Unidar Ambon: Komitmen Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Moh. Daud Marasabessy dilantik dan diambil sumpah untuk mengemban jabatan sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Darussalam (UNIDAR) Ambon. Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola fakultas serta peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam sambutannya usai dilantik, Moh. Daud Marasabessy menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran kelembagaan FISIP […]

  • Soal Iran, Mercy Barends Dinilai Lakukan ‘Pembangkangan Halus’ Terhadap Megawati

    Soal Iran, Mercy Barends Dinilai Lakukan ‘Pembangkangan Halus’ Terhadap Megawati

    • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Sikap kritis politisi PDIP Mercy Chriesty Barends, mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap kapal sipil di selat hormuz menuai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Selain dinilai tidak objektif dalam menyuarakan masalah kemanusiaan, hal itu juga dinilai berbeda dari garis politik yang selama ini perjungangkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dalam pernyataan publiknya, Mercy menekankan bahwa serangan […]

  • Minta Polisi Usut Kebakaran Alat Berat PT SIM Dewan: Bupati Harus Bertanggung Jawab, Jangan Rakyat Jadi Korban

    Minta Polisi Usut Kebakaran Alat Berat PT SIM Dewan: Bupati Harus Bertanggung Jawab, Jangan Rakyat Jadi Korban

    • calendar_month Rabu, 30 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota DPRD Provinsi Maluku, Zain Syaiful Latukaisupy, menilai langkah Bupati menghentikan sementara operasional PT SIM sebagai bentuk blunder serius yang berdampak luas, khususnya terhadap tenaga kerja. Kebijakan itu dinilai gegabah dan tidak mempertimbangkan konsekuensi sosial yang ditimbulkannya. “Centol, kenapa Pak Bupati ini bisa buat blunder seperti itu? Akhirnya terjadi penghentian sementara, lalu berapa banyak pegawai […]

expand_less