Soal Skandal Gedung Terarium Namalatu: Pemuda ICMI Maluku Desak Copot Jais Ely, Affandi Hassanusi dan Faisal Hukom
- account_circle Admin
- calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
- visibility 261
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Proyek Gedung Terarium di kawasan wisata Namalatu, Latuhalat, Ambon, kembali jadi sorotan. Proyek yang sudah menelan dana miliaran rupiah itu kini menyeret nama Kepala Dinas Pariwisata Maluku, Achmad Jais Ely.
Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Pemuda ICMI) Maluku menuding proyek yang sudah diguyur APBD tahun 2022 dan 2024 itu sarat masalah, namun tak kunjung memberi manfaat bagi masyarakat maupun sektor pariwisata.
“Ini anggaran rakyat, miliaran rupiah sudah keluar. Tapi apa hasilnya? Gedung terarium itu hanya jadi bangunan mangkrak tanpa manfaat. Aparat penegak hukum dan pemerintah tidak boleh diam,” tegas Koordinator Lapangan Pemuda ICMI Maluku, M. Riski Rumadan, dalam pernyataannya, Kamis (12/10/2025).
Pemuda ICMI merinci enam tuntutan dalam aksi yang mereka gelar di depan kantor kejaksaan Maluku. Mereka meminta aparat hukum memeriksa Afandi Hasanusi, Faisal Hukom, serta Kadis Pariwisata Maluku, Achmad Jais Ely, yang diduga punya andil dalam terbengkalainya proyek ini.
Selain itu, Pemuda ICMI juga mendesak:
- Kejati Maluku dan Ditkrimsus Polda Maluku memanggil serta memeriksa PPK-PPK dan kontraktor proyek Terarium Namalatu pada APBD 2022 dan 2024.
- Gubernur Maluku menonaktifkan ASN yang diduga terlibat dalam proses yang membuat proyek ini terbengkalai.
- Gubernur segera mencopot Jais Ely dari jabatan Kadis Pariwisata karena dinilai gagal, lalai, dan tak mampu mengawal proyek strategis.
- Dinas Pariwisata, PPK, dan kontraktor membuka secara transparan penggunaan anggaran, termasuk Rp800 juta (APBD 2022) dan Rp345 juta (APBD 2024).
“Kalau gubernur masih mempertahankan mereka, berarti ada yang salah dalam tata kelola pemerintahan,” kata Rumadan.
Mangkraknya proyek ini menurut mereka bukan semata urusan infrastruktur, melainkan menyangkut tata kelola pemerintahan, dugaan kerugian negara, dan hancurnya visi pariwisata Maluku.
Mereka menegaskan, bila aparat hukum dan pemerintah tidak menindaklanjuti tuntutan itu, aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar siap digelar.
“Kami tidak main-main. Bila tuntutan ini diabaikan, Pemuda ICMI akan kembali turun ke jalan dengan massa yang jauh lebih banyak untuk menuntut keadilan dan transparansi,” tegas Rumadan.*(01-F)
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar