Banggar Soroti Transparansi Pinjaman Daerah dan Kesiapan SDM Blok Masela

Ambon,Tajukmaluku.com-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku meminta pemerintah daerah memastikan anggaran pembangunan digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Sejumlah perhatian Banggar meliputi pemanfaatan pinjaman daerah, pemerataan pembangunan, kesiapan tenaga kerja lokal untuk proyek Blok Masela, dan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Catatan itu disampaikan Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Maluku, Asmain Pelu, yang mewakili Sekretaris DPRD Maluku Farhatun Rabiah Samal. Pelu membacakan laporan hasil kerja Banggar dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Maluku Tahun Anggaran 2026, Rabu, (30/9 2026).

Laporan tersebut memuat hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD disepakati sebesar Rp712,86 miliar, naik dari target sebelumnya Rp704,44 miliar. Banggar meminta pemerintah provinsi terus menggali potensi pendapatan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.

Sementara itu, belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 disepakati sekitar Rp2,508 triliun. Banggar berharap anggaran tersebut diarahkan pada program prioritas, terutama pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat.

Di luar pembahasan anggaran, Banggar meminta pemerintah provinsi membuka informasi mengenai penggunaan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga diminta menyampaikan rincian program dan alokasi anggaran untuk setiap kabupaten dan kota kepada DPRD, khususnya untuk proyek yang dibiayai melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Bank Maluku dan Maluku Utara.

“Banggar juga meminta agar kebijakan pinjaman daerah melalui PT Bank Maluku dan Maluku Utara memperhatikan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru dan wilayah Sorong bagian Timur,” kata Pelu.

Menurut Banggar, rincian program dan pembiayaan diperlukan agar DPRD dapat memantau penggunaan pinjaman serta memastikan pembangunan menjangkau wilayah yang membutuhkan.

Banggar juga meminta pemerintah provinsi segera mengalokasikan anggaran untuk penyediaan lahan pemakaman umum di Kota Ambon dan berkoordinasi dengan pemerintah kota.

Dalam laporan itu, Banggar turut menyoroti kesiapan sumber daya manusia lokal untuk menyambut pengembangan Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Pemerintah daerah diminta menyiapkan tenaga kerja asal Maluku melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi.

“Pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya manusia melalui program pelatihan guna mempersiapkan anak-anak daerah menjadi tenaga kerja yang terampil dan kompeten, serta mendapatkan sertifikasi,” ujar Pelu.

Persiapan tersebut dinilai penting agar masyarakat lokal memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri dan dapat mengisi peluang kerja yang terbuka seiring pengembangan Blok Masela.

Banggar juga meminta pemerintah menangani kekurangan air bersih yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah akibat musim kemarau berkepanjangan. Pemerintah diharapkan mengambil langkah untuk menjaga ketersediaan air, terutama bagi warga yang sulit mengakses sumber air.

Catatan tersebut menjadi bagian dari rekomendasi Banggar terhadap Ranperda Perubahan APBD Maluku 2026. Laporan disampaikan dalam rapat paripurna sebagai salah satu tahapan sebelum DPRD dan pemerintah provinsi mengambil keputusan atas perubahan anggaran tersebut.*(01-F)