Breaking News
light_mode

Tuasikal Diduga Alihkan Zona Hijau Banda Jadi Sertifikat Pribadi

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
  • visibility 1.120
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Banda,Tajukmaluku.com-Kasus kepemilikan tanah di Banda Naira menyeret nama mantan Bupati Maluku Tengah, Abdullah Tuasikal. Lahan yang sejak lama ditetapkan sebagai zona hijau dan penyangga bandara, kini berstatus sertifikat pribadi atas nama Tuasikal dan kerabatnya.

Aksi protes pun terjadi, masyarakat Banda punya ingatan panjang. Sejak 1975–1976, mereka dengan sukarela meninggalkan kawasan itu karena pemerintah menegaskan fungsinya sebagai zona hijau. Tidak ada satu orang pun yang membantah, sebab masyarakat paham bahwa itu untuk kepentingan negara.

Namun kini, keputusan itu justru menjadi luka sejarah. Tanah yang dulu dikorbankan untuk kepentingan publik itu, kini justru diklaim milik pribadi elit politik.

“Tidak ada satupun warga yang pernah mengklaim tanah itu. Bagaimana bisa keluar sertifikat atas nama pejabat? Itu yang membuat masyarakat dan mahasiswa marah besar,” tegas aktivis Saipul Karmen. Jumat, (19/10/2025).

Saipul menegaskan, lahan tersebut sempat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Laguna Biru, namun sudah dikembalikan ke negara.

“Ini jelas penyalahgunaan jabatan. Tanah negara dialihkan menjadi milik pribadi,” ujarnya.

Sementara Din Arsyat, tokoh masyarakat setempat berbeda pandangan. Menurutnya, pembangunan di kawasan itu justru bermanfaat dan tidak mengganggu masyarakat.

“Sertifikat tanah itu sudah ada atas nama Abdullah Tuasikal, begitu juga Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Jarak lokasi pembangunan juga 70–80 meter dari wilayah ritual adat. Jadi tidak ada yang diganggu. Kata Arsyat.

Bahkan menurutnya pembangunan itu bertujuan baik. Yakni mencegah abrasi dan tidak merusak ekosistem laut.

“Daerah itu hamparan pasir, bukan terumbu karang. Jadi tak ada yang dirusak. Bahkan sebelumnya sudah ada pembangunan, dan masyarakat tidak mempermasalahkannya. Tambahnya.

Pernyataan Arsyat itu langsung dibantah oleh Saipul Karmen, aktivis yang menolak keras klaim kepemilikan pribadi di kawasan itu. Menurutnya, persoalan utamanya bukan jarak ritual adat, tetapi asal-usul sertifikat yang ia anggap sarat manipulasi.

“Kawasan itu dulu ditetapkan sebagai lahan terbuka hijau dan zona bandara. Masyarakat bahkan rela direlokasi ke Dusun Tanah Rata, demi mendukung program pemerintah. Tidak ada satupun warga Banda yang pernah mengklaim tanah itu, apalagi mengurus sertifikat. Jadi bagaimana bisa tiba-tiba keluar sertifikat atas nama pejabat,” ujar Saipul.

Ia menyingkap sejarah panjang tanah tersebut. Pada masanya, kawasan itu sempat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Laguna Biru, namun dibebaskan kembali karena kebutuhan zona hijau. Sejak itu tanah kembali ke negara. Tetapi, belakangan masyarakat dikejutkan dengan fakta pahit tanah justru sudah berganti kepemilikan pribadi.

“Ini jelas-jelas kongkalikong eks pejabat Maluku Tengah. Permainan kotor. Tanah negara yang harusnya dijaga untuk kepentingan umum, dialihkan menjadi milik pribadi. Ini pengkhianatan terang-terangan,” tegasnya

Ia memperkirakan, lahan yang diklaim Tuasikal sekitar 1–2 hektare, sementara sisanya dimiliki oleh kerabat dan koleganya. Semuanya dengan dalih untuk perikanan dan pabrik es.

Yang membuat kecurigaan semakin menguat adalah waktu penerbitan sertifikat yang diduga terjadi saat Abdulah Tuasikal masih menjabat sebagai bupati malteng. Jika dugaan ini benar, maka kasus ini bukan lagi sekadar konflik tanah, tetapi penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri dan kroni.

“Inilah wajah gelap birokrasi kita. Elit memakai kekuasaan untuk memindahkan tanah negara menjadi harta pribadi. Dan itu dilakukan di atas pengorbanan masyarakat yang dulu rela direlokasi. Kalau ini dibiarkan, Banda akan jadi contoh nyata bagaimana negara kalah di hadapan mafia tanah,” Ujarnya.

Masyarakat dan mahasiswa kini menuntut agar tanah tersebut dikembalikan sesuai master plan awal: lahan terbuka hijau dan zona penyangga bandara. Mereka juga mendesak DPR untuk memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mengusut tuntas proses penerbitan sertifikat tersebut.

“Tidak boleh ada kompromi. Tanah ini harus dikembalikan ke fungsi awal. DPR harus buka mata, aparat penegak hukum harus turun tangan. Kalau tidak, rakyat akan kehilangan kepercayaan total kepada negara,” Tutup Saipul.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Nazaruddin Resmi Pimpin Indonesia Pickleball Federation Periode 2026–2031

    Nazaruddin Resmi Pimpin Indonesia Pickleball Federation Periode 2026–2031

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Muhammad Nazaruddin resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Indonesia Pickleball Federation (IPF) periode 2026–2031 dalam Musyawarah Nasional (Munas) IPF yang berlangsung di ARTOTEL Gelora Senayan, Selasa (31/3/2026). Munas yang dihadiri oleh 29 delegasi pengurus provinsi IPF dari seluruh Indonesia tersebut menetapkan Nazaruddin secara aklamasi untuk memimpin organisasi pickleball nasional lima tahun ke depan. Ia […]

  • Hadiri Gerakan Nasional “AYO Muliakan Sungai”, Wamen Ossy: Memuliakan Sungai Berarti Memuliakan Negara

    Hadiri Gerakan Nasional “AYO Muliakan Sungai”, Wamen Ossy: Memuliakan Sungai Berarti Memuliakan Negara

    • calendar_month Jumat, 19 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Kabupaten Bogor,Tajukmaluku.com-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menghadiri acara Gerakan Nasional “AYO Muliakan Sungai” di Yayasan Pesantren Pengrajin Bambu, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (19/06/2026). Pada kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memuliakan sungai sebagai bagian penting dari kehidupan serta akar peradaban bangsa […]

  • PLN UIW MMU Dorong Digitalisasi Pendidikan Lewat Super SUN Hybrid di Tiga Pulau Terpencil Halut

    PLN UIW MMU Dorong Digitalisasi Pendidikan Lewat Super SUN Hybrid di Tiga Pulau Terpencil Halut

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tobelo,Tajukmaluku.com-PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerataan akses energi di wilayah kepulauan. Melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tobelo, PLN UIW MMU sukses merealisasikan program penyediaan listrik berbasis energi baru terbarukan untuk mendukung digitalisasi pendidikan di tiga sekolah yang berada di Pulau Bobale, Pulau Dagasuli, dan […]

  • Menaru Asah Merubah Arah Kepemimpinan Baru di Pilgub Maluku

    Menaru Asah Merubah Arah Kepemimpinan Baru di Pilgub Maluku

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Maluku, sebuah provinsi yang kaya akan sejarah dan budaya, telah mengalami berbagai dinamika politik yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pemilihan gubernur sebelumnya sering kali dipenuhi dengan tantangan dan kompleksitas yang mencerminkan keragaman sosial dan geografis wilayah ini. Sejarah politik Maluku tidak terlepas dari berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial hingga masalah pembangunan yang belum […]

  • PLN UIW MMU Gerak Cepat Pulihkan Sistem Kelistrikan yang Terganggu akibat Pohon Tumbang di Ambon

    PLN UIW MMU Gerak Cepat Pulihkan Sistem Kelistrikan yang Terganggu akibat Pohon Tumbang di Ambon

    • calendar_month Selasa, 4 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Gerak cepat personel PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) memulihkan sistem kelistrikan di Kota Ambon. Untuk diketahui, hujan dan angin kencang menerpa Pulau Ambon dan sekitarnya disebabkan oleh Badai Angin Siklon, sehingga menyebabkan terjadinya pohon tumbang di beberapa titik pada Selasa (4/2/2025). Pohon yang tumbang menimpa sejumlah jaringan kelistrikan di kawasan […]

  • Benhur Watubun Minta Aktivitas Pertambangan PT Batu Licin Dihentikan

    Benhur Watubun Minta Aktivitas Pertambangan PT Batu Licin Dihentikan

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun meminta aktivitas pertambangan oleh PT. Batu Licin Beton Asphalt (BBA) di Kabupaten Maluku Tenggara, harus dihentikan karena tidak punya izin reklamasi. Dikatakan, perusahaan yang melakukan penambangan material tanah timbunan dan batuan tersebut, diketahui telah mengeruk setengah kawasan dari salah satu pulau di Ohoi Nerong, Kecamatan Kei Besar Selatan, dan membuat […]

expand_less