“Buah Simalakama” itu Bernama MIP (Bagian-II)

Oleh: M Kashai Ramdhani Pelupessy

(Dosen Psikologi di UIN AM Sangadji Ambon; Pemerhati Psikologi Lingkungan)

Tajukmaluku.com–Situasi di Maluku saat ini ibarat kita sedang terbawa arus deras sungai—tak berdaya melawannya, hanya berusaha bertahan agar kita tidak tenggelam. Dalam kondisi seperti itu, apa pun yang lewat di depan mata akan kita genggam. Bahkan jika yang terlihat adalah kotoran, kita usahakan menggenggamnya erat-erat agar kita tidak tenggelam terbawa arus.

Itulah situasi yang dialami sebagian anak-anak muda di Maluku saat ini. Nalar kritisnya tumpul. Kurang bisa membaca arah gerak sejarah kedepannya akan seperti apa (?). Apapun yang ada di depan mata kita, seperti megaproyek Maluku Integrated Port (MIP), jika menguntungkan maka langsung kita ambil sebagai “pegangan hidup”. Tanpa bertanya, bagaimana situasi yang akan dihadapi nantinya.

Mungkin, hanya sebagian kecil dari anak-anak muda Maluku yang mampu menganalisa, apa masalah utama yang nanti dihadapi ketika megaproyek itu terlaksana. Dan, mereka (anak-anak muda) itu adalah seperti Ali Syariati mengistilahkannya: “kaum-kaum tercerahkan dan terdidik”.

Dalam tulisan saya sebelumnya di tajukmaluku.com (08/10/2025), saya cenderung bertanya-tanya, apakah megaproyek MIP ini sudah ter-ilhami oleh falsafah hidup “siwalima” ataukah belum? Padahal, “siwalima” ini selalu kita agungkan di setiap mimbar-mimbar maupun di dalam ruang-ruang kelas. Namun, kenyataan di lapangan, falsafah hidup “siwalima” ini —tak lebih dan tak kurang— hanyalah menjadi stempel dari logo Pemerintah Provinsi Maluku saja.

Falsafah itu belum “membumi”. Meskipun falsafah itu terus diagungkan dalam kata-kata, tapi faktanya cenderung dikhianati dalam tindakan nyata. Sejumlah proyek pembangunan di Maluku belakangan ini, jika diperiksa, sebetulnya belum ter-ilhami oleh falsafah hidup “siwalima”. Dan, saya berasumsi, megaproyek MIP ini pun juga belum ter-ilhami oleh falsafah “siwalima”.

Atas dasar itulah, saya membayangkan di masa depan, ketika megaproyek MIP ini berjalan tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Maluku. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, pertumbuhan ekonomi itu nantinya untuk siapa? Apakah untuk masyarakat Maluku secara kolektif? Ataukah sebaliknya, hanya menguntungkan sebagian kalangan konglomerat lokal tertentu?

Pertanyaan di atas itu memang tampak klise, tetapi penting dipahami agar suatu saat kita tidak menjadi “babu” di negeri sendiri. Jangan seperti pepatah bilang begini: “lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang”. Kalau bisa, pepatah itu harus diubah menjadi begini: “walaupun hujan emas di negeri orang itu baik, tetapi lebih baik lagi apabila hujan emas di negeri sendiri”.

Artinya, dampak dari megaproyek MIP ini harus dapat mengucurkan hujan emas bagi seluruh masyarakat di Maluku. Namun, saya membayangkan kedepannya, kucuran hujan emas itu hanya berhenti di kalangan tertentu saja, alias tidak merata. Berikut ini saya akan jelaskan alasannya, kenapa megaproyek MIP ini nantinya tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Maluku.

Dalam tulisan saya sebelumnya, saya telah mengulas bahwa ada dua problem yang bakalan muncul ketika megaproyek MIP ini terlaksana. Pertama adalah “perampasan lahan”. Kedua, nelayan lokal akan mengalami kerentanan psikososial. Untuk selebihnya, silahkan baca tulisan saya sebelumnya di tajukmaluku.com (08/10/2025).

Berikut ini, saya akan tambahkan lagi beberapa persoalan yang bakal muncul ketika megaproyek MIP ini terlaksana. Persoalan ini lebih terkait dengan “penyerapan tenaga kerja”. Belakangan ini saya ikuti, banyak yang sangat menaruh harapan, bahwa kalau megaproyek MIP ini terlaksana maka akan membuka lapangan kerja yang besar bagi masyarakat Maluku. Benarkah demikian? Jangan-jangan, harapan itu akan berubah menjadi “buah simalakama” di kemudian hari.

Dalam konteks itu, saya ambil contoh yang terjadi di Maluku Utara saat ini. Waktu itu, banyak masyarakat menaruh harapan besar dari hasil pertambangan nikel. Banyak yang membayangkan akan sejahtera di kemudian hari. Namun, belakangan ini, situasi yang terjadi di lapangan tampak sangat memilukan. Gejala sosial yang paling terasa dialami di Maluku Utara saat ini adalah persaingan mencari suaka antara “orang lokal” dan “pendatang”. Jika ini tak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan masalah konflik horizontal di kemudian hari.

Itulah situasi di Maluku Utara saat ini. Mari kita tengok kembali di Maluku, apakah megaproyek MIP akan mendatangkan kesejahteraan? Ataukah, sebaliknya, justru melahirkan persoalan baru di masa depan yakni “perebutan lapangan kerja” antara “orang lokal” dan “pendatang”? Dari situlah kita harus banyak bertanya, apakah anak-anak muda kita sudah siap dan punya kapasitas sebagai “pekerja” untuk mengelola MIP? Seberapa banyak-kah itu?

Jangan sampai, megaproyek MIP ini justru berubah menjadi “buah simalakama” bagi masyarakat Maluku di masa mendatang. Olehnya itu, pemerintah Provinsi Maluku harus benar-benar memastikan, apakah megaproyek MIP ini dapat memberi kesejahteraan secara kolektif bagi masyarakat Maluku ataukah tidak? Saya berasumsi, kemungkinan di masa depan, pertanyaan seperti itu akan muncul lagi dengan suara yang lebih keras. Kita tunggu saja.*