Breaking News
light_mode

Konferda VI PDIP Maluku, Hasto Bakal Datang Bawa Pesan Megawati

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
  • visibility 329
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Setelah sepuluh tahun, PDI Perjuangan kembali menggelar Konferensi Daerah (Konferda) ke-VI Maluku, bersamaan dengan Konferensi Cabang gabungan tiga daerah: Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Maluku Tengah. Forum politik lima tahunan ini dijadwalkan berlangsung di Ballroom Hotel Santika, Ambon, Minggu 2/11/2025, dan bakal dihadiri langsung Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Konferda kali ini menjadi momentum strategis bagi partai berlambang banteng moncong putih itu untuk meneguhkan konsolidasi internal dan memperkuat arah perjuangan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 di bumi raja-raja.

“Ini bukan sekadar agenda rutin, tapi momentum untuk memperkuat arah perjuangan partai di daerah,” ujar Hendrik Sahureka, Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Maluku, dalam konferensi pers di kantor DPD PDI Perjuangan Maluku, Karang Panjang, Ambon, Kamis (30/10/2025).

Sahureka menjelaskan, kepengurusan DPD PDI Perjuangan Maluku yang terbentuk pada 2019 kini memasuki masa akhir dan telah dua kali mengalami perubahan kepemimpinan, dari Murad Ismail ke Benhur Watubun.

Mengacu pada Anggaran Dasar Partai Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (5), Konferda dan Konfercab memiliki empat mandat utama: menerima laporan pertanggungjawaban, menetapkan kebijakan strategis partai di daerah, menyusun struktur pengurus baru, dan merumuskan rekomendasi politik partai.

Tahun ini, Konferda VI PDI Perjuangan Maluku mengusung tema nasional “Satyam Eva Jayate, Berderap Dalam Satu Rampak Barisan”, dengan subtema lokal “Kedaulatan Maritim Maluku, Jalan Politik Kerakyatan Menuju Keadilan Sosial.”

“Tema ini relevan dengan arah pembangunan Maluku ke depan. PDI Perjuangan menilai kedaulatan maritim dan penguatan sektor pertanian harus jadi fondasi kesejahteraan rakyat,” ujar Sahureka.

“Kami ingin memberi warna terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, menempatkan laut dan sumber daya maritim sebagai basis utama ekonomi kerakyatan.” Tambahnya.

Sementara itu, Fungsionaris DPD lainnya, John Rahantoknam, menyebut Konferda VI dan Konfercab gabungan ini akan diikuti sekitar 360 peserta, terdiri dari pengurus DPP, DPD, DPC, dan PAC dari tiga kabupaten/kota.

“Forum ini diharapkan melahirkan kepemimpinan partai yang kuat, solid, dan punya legitimasi ideologis untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” ujarnya.

Selain peserta, DPD Maluku mendapat kehormatan karena Konferda akan dihadiri langsung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, empat fungsionaris DPP, dan anggota DPR RI asal Maluku, Mercy Barends.

Mengenai siapa yang bakal menakhodai DPD PDI Perjuangan Maluku periode 2025–2030, jajaran DPD memilih diam. Namun sumber internal menyebut, seluruh proses telah selesai dan nama calon ketua sudah berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“PDI Perjuangan partai demokratis. Semua keputusan didahului tahapan yang ketat dan itu sudah berjalan empat bulan lalu. Siapa pun yang nanti ditetapkan, keputusan itu tegak lurus dari DPP dan akan dibacakan langsung oleh Sekjen Hasto Kristiyanto,” tegas Jafri Taihitu, fungsionaris DPD lainnya.

Senada dengan itu, Nancy Purmiasa, juga fungsionaris DPD Maluku, menegaskan tema kemaritiman dalam Konferda kali ini bukan sekadar simbol, melainkan arah politik pembangunan yang sejalan dengan perjuangan Pemerintah Provinsi Maluku.

“Selama ini pembangunan lebih banyak fokus di darat, padahal laut kita adalah permata yang belum digarap maksimal. Kita berada di jantung Samudra Pasifik dan Hindia, maka politik pembangunan Maluku ke depan harus berpijak pada kedaulatan maritim,” tandas Purmiasa.

Konferda VI ini diharapkan menjadi tonggak arah baru PDI Perjuangan Maluku dalam meneguhkan garis politik kerakyatan berbasis laut, sembari menunggu siapa figur yang akan memimpin partai banteng di tanah para raja itu untuk lima tahun ke depan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Patuhi Rekomendasi KPK, Gubernur Hendrik Lewerissa Bakal Tarik Sejumlah Kendaraan Dinas

    Patuhi Rekomendasi KPK, Gubernur Hendrik Lewerissa Bakal Tarik Sejumlah Kendaraan Dinas

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa pastikan bakal menarik sejumlah kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Hal itu sebagai bentuk kepatuhan terhadap rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hendrik menegaskan, seluruh mobil dinas yang ditarik merupakan aset daerah, sehingga wajib dikembalikan dan dikelola sesuai aturan. Setelah penarikan, aset tersebut akan dilelang agar pengelolaannya lebih tertib dan […]

  • PLN UIW MMU Sukseskan Upacara HUT RI ke-80 Provinsi Maluku di Lapmer Ambon

    PLN UIW MMU Sukseskan Upacara HUT RI ke-80 Provinsi Maluku di Lapmer Ambon

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tanjukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) sukses siagakan sistem kelistrikan secara maksimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Lapangan Merdeka, Ambon, Minggu (17/8/2025). Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan kenegaraan tersebut, PLN UIW MMU menyiagakan 10 personel teknis yang mulai […]

  • Dinilai Gagal Paham Terapkan Pasal, Hermawan Makki Gugat Kapolda Maluku Soal Penangkapan Ilegal

    Dinilai Gagal Paham Terapkan Pasal, Hermawan Makki Gugat Kapolda Maluku Soal Penangkapan Ilegal

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Tim kuasa hukum Hermawan Makki, alias Wawan, dari Lembaga Bantuan Hukum Damar Keadilan Rakyat (LBH DKR) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Kepala Kepolisian Daerah Maluku (Kapolda Maluku). Gugatan ini terkait dengan penangkapan Hermawan Makki pada 20 Oktober 2024 oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku, yang kini berstatus tersangka dan ditahan di […]

  • Wanprestasi Vila Batu Tagepe, Kuasa Hukum Dr. Ruswan Latuconsina Siapkan Langkah Hukum

    Wanprestasi Vila Batu Tagepe, Kuasa Hukum Dr. Ruswan Latuconsina Siapkan Langkah Hukum

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dr. Ruswan Latuconsina, selaku kuasa hukum Musia Latuconsina mengaku tengah mempersiapkan langkah hukum terkait wanprestasi atas Vila Batu Tagepe. Hal itu menyusul adanya sengketa utang-piutang yang belum menemui titik terang antara kliennya selaku debitur dengan Deny Sukur selaku kreditur. Dimana sang kreditur belum ada niatan baik untuk menyelesaikan pokok dan bunga pinjaman dengan melibatkan kedua […]

  • Kurun Waktu 3 Tahun, Kabinda Maluku Aktif Cegah Konflik

    Kurun Waktu 3 Tahun, Kabinda Maluku Aktif Cegah Konflik

    • calendar_month Sabtu, 5 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Kritik terhadap kinerja Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Maluku terkesan parsial, tendensius dan tidak memiliki dalil yang mendesar. Wakil Ketua DPD KNPI Maluku, Faisal Marasabessy menilai, tuduhan kepada kerja-kerja Kabinda tidak berdiri di atas pijakan analisis yang kuat, dan justru cenderung mengabaikan kompleksitas dinamika keamanan di Maluku. “Kritik sah dalam demokrasi. Tapi menuding Kabinda […]

  • Gerak cepat ala Fachri, Birokrasi Tertib ala Amahoru.

    Gerak cepat ala Fachri, Birokrasi Tertib ala Amahoru.

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Tajukmaluku com-Di balik deretan visi pembangunan yang mulai mewarnai lanskap Seram Bagian Timur (SBT), ada fondasi yang menentukan keberlanjutan semua itu: disiplin birokrasi. Disiplin tak semata urusan administratif, melainkan jantung dari sistem tata kelola pemerintahan. Dalam konstelasi inilah, peran Ahmad Quadri Amahoru sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) diperhitungkan lebih dari sekadar jabatan struktural. Ia adalah penentu […]

expand_less