Toleransi Ekonomi: Memangkas Kesenjangan Ekonomi Bangsa dan Negara

Oleh: Masyhuri Maswatu

(Wasekjen PP GP Ansor)

Tajukmaluku.com-Kesenjangan ekonomi jarak antara kelompok kaya dan miskin, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah tantangan struktural terbesar bagi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan membawa makna yang substantif jika tidak diiringi dengan pemerataan.

Saat ini, Indonesia masih berjuang mengatasi gini ratio yang berpotensi melebar akibat dampak pandemi, disrupsi teknologi, dan fluktuasi ekonomi global akibat perang terjadi di rusia dan ukraina sampai tahun 2026 belum terselesaikan, maka Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu kritis dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Meskipun perkembangan ini telah membawa banyak manfaat, ada pula dampak yang tidak diinginkan, yaitu ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat.

Fenomena ketimpangan ini telah menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dapat dilihat dalam berbagai aspek ekonomi, seperti pendapatan, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta peluang ekonomi yang adil. Kesenjangan ini menciptakan divisi sosial yang nyata antara kelompok yang mampu dan yang kurang mampu, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Persoalan ekonomi menjadi kompleks ketika sudah dihadapkan dengan masalah masalah kenyataan hidup, seperti kemiskinan, penganggguran, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa. Sistem tolerensi ekonomi muncul sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di Indonesia.

Bangsa Indonesia sebagian besar tidak menyukai ketidaksamaan sosial yang ada. Kedua sistem ekonomi yang lebih dulu ada lebih memacu pada pertumbuhan dibandingkan dengan pemerataan sehingga muncul gap sebagai jurang pemisah masyarakat. Sehingga dirasa tidak cocok ketika masuk kedalam bangsa Indonesia.

Perdebatan panjang mengenai sistem ekonomi Indonesia hampir setua usia kemerdekaan RI. Kapitalisme yang sempat juga menjadi sistem ekonomi di Indonesia memang memberikan kebebasan secara penuh kepada individu untuk melaksanakan kegiatan perekonomian tanpa campur tangan pemerintah. Dampaknya akan membuat monopoli atau oligopoli. Sedangkan sosialisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada individu dengan campur tangan pemerintah penuh, sehingga akan menimbulkan pemerintahan yang egaliter. Keduanya sangat bertolak belakang dengan ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Mengejar Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi satu kesatuan, sekalipun pengertiannya berbeda. Pembangunan (economi develepment) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus menerus menuju ke arah perbaikan ekonomi, yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang diikuti perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pembangunan ekonomi (economic growth) adalah proses kenaikan out put dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pandangan ekonomi klasik percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan melalui peningkatan investasi modal yang dikombinasikan dengan penurunan berbagai hambatan (dereguasi dan insentif pajak) dalam proses produksi barang dan jasa.

Pandangan ini memiliki kesamaan terhadap kebijkan pemerintah saat ini dengan strrategi pembangunan infrastruktur, deregulasi ekonomi, penurunan suku bunga dalam upaya mendorong investasi yang sedang berjalan Ekonomi yang bergerak dapat dilakukan melalui peningkatan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah harus tetap menjaga stabilitas daya beli masyarakat melalui pendekatan side demand, dimana kebutuhaan masyarakat akan direspon dengan peningkatan produksi sehingga terjadi peningkatan permintaan dalam ekonomi domestik. Sebaliknya jika produksi ditingkatkan, sementara permintaan tidak ada maka yang terjadi adalah penumpukan barang produksi yang justru menimbulkan kerugian.

Memperkuat Akses Pemerataan Pembangunan

Apa yang di tulis dalam bukunya ketua Umum Ansor Bang Addin Jauharudin Mata Rantai Cita-Cita Bangsa: Peran GP Ansor dalam Mengintegrasikan Logistik Perdesaan dan Rantai Pasok Pangan, Perlu kita ketahui Sejak tahun 1980-an sampai dengan sekarang masih diwarnai perdebatan ekonomi yang menyatakan bahwa masyarakat harus memilih atau mendahulukan pertumbuhan ekonomi atau senaliknya mengurangi kesenjangan? Namun, tidak sedikit studi yang menyatakan bahwa mengurangi kesenjangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Jerman pada masa kepemimpinan Kanselir Biscmark secara sadar memberikan jaminan sosial dan memberikan pendidikan yang berkualitas pada warganya terlepas dari kemampuan ekonomi. Jerman menjadi negara yang tinggi produktivitas dan pendapatannya, sambil menjaga kesenjangan rendah. Strategi ini kemudian ditiru oleh beberapa negara berkembang lainnya.

Kondisi di Indonesia menghadapi kesenjangan tajam antara kota dan desa, khususnya di daerah terpencil, pegunungan, dan pulau kecil. Studi menemukan bahwa di kota terdapat 8% masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan dan 7% untuk pendidikan. Namun, di perdesaan angkanya meloncat ke 41% dan 40%. Sangat jomplang. Bayangkan bila kita tinggal di salah satu dari 2.519 desa terpencil yang belum tersambung listrik. Kelas di sekolah tanpa lampu dan anak kecil tidak bisa belajar di malam hari. Lantaran tanpa pompa air, banyak waktu akan dihabiskan untuk mengangkut air dari sungai terdekat yang belum tentu bersih, bahkan ketimpangan itu pun terjadi di seluruh indonesia, bahkan di tempat saya tinggal yaitu Provinsi Maluku.

Mengurangi kesenjangan tidak bisa dipisahkan dari membangun desa sehingga lingkaran setan kemiskinan bisa diputus. Jangan lagi terulang anak dari keluarga miskin sering sakit karena kurang air bersih dan tidak bisa belajar dengan baik, serta tidak tinggi pendidikannya sehingga berpendapatan rendah.Jaringan listrik yang saat ini masih hanya menjangkau 81,5% masyarakat menjadi sangat penting untuk menaikkan kesejahteraan dan kesempatan penduduk desa. Sesuai apa yang menjadi program kerja presiden Prabowo melalui kinerja Menteri Esdm, Bahlil Lahadalia.

Konsep Toleransi dalam Konteks Ekonomi

Toleransi dalam konteks ekonomi mencakup pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam hal ekonomi. Hal ini melibatkan pengakuan bahwa individu dan kelompok memiliki kepentingan, nilai-nilai, preferensi, dan tujuan yang berbeda dalam aktivitas ekonomi.

Toleransi ekonomi bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan memungkinkan kerjasama yang saling menguntungkan di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks sistem keuangan, toleransi ekonomi mempromosikan integrasi sosial, pengurangan konflik, dan penciptaan lingkungan yang inklusif.

Karena hal ini berkaitan dengan individu dan kelompok, maka otomatis ia juga tergantung kepada perspektif penguasa (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam mengatur hubungan antar individu dan kelompok tersebut. Menarik jika melihat kepada apa yang disajikan oleh Helliwell dan Huang, dalam membahas hubungan antara kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat dalam kontek ekonomi. Menurut mereka, tata Kelola yang baik merupakan faktor penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Helliwell dan Huang menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik, yang melibatkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang adil, memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain melibatkam pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap berbagai pemangku kepentingan, toleransi dalam konteks ekonomi juga melibatkan keadilan dalam alokasi sumber daya yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. telah meneliti praktik rent-seeking dalam pengalokasian izin bagi reservat ekstraktif di Amazon Brasil. Penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan kebijakan yang adil dan toleran dapat membantu menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Secara eksplisit, penelitian Naritomi, menunjukkan bahwa penerapan prinsip toleransi dalam pengambilan keputusan ekonomi dapat mencegah praktik rent-seeking dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan secara ekonomi. Disini, tampak jelas bahwa toleransi dalam konteks ekonomi tidak hanya merupakan nilai moral, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan inovasi. Penting bagi kebijakan dan praktik ekonomi untuk mempertimbangkan faktor toleransi ini guna menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga memngkas kesenjangan yang terjadi di bangsa ini. Insya Allah.