Kenapa Megawati Bisa Sangat Kuat? Gen Z Perlu Baca Ini (Bagian II)

Catatan Redaksi Tajukmaluku.com

Megawati Di Puncak Kekuasaan dan Prestasi Yang Terlupakan

Seringkali, narasi sejarah mengenai kepresidenan Megawati selama periode 2001 hingga 2004 tenggelam di balik bayang-bayang besar figur Bung Karno atau tertutup oleh kritik mengenai gaya komunikasinya yang irit bicara.

Namun jika kita membedah data secara jujur dan tajam, masa kepemimpinan Megawati sebenarnya adalah salah satu periode di mana fondasi rumah demokrasi Indonesia yang hancur pasca krisis 1998 dibangun kembali dengan tangan dingin.

Megawati saat itu mewarisi sebuah negara yang sedang mengalami komplikasi penyakit. Mulai dari ekonomi yang lumpuh, separatisme yang membara di berbagai daerah hingga ketidakstabilan politik yang membuat kursi kepresidenan sebelumnya berganti dalam waktu yang singkat.

Di tengah kekacauan itulah Megawati bekerja dalam senyap. Ia melakukan kerja-kerja tenokratis yang tidak populis, namun sangat menentukan keselamatan bangsa pada masa itu.

Prestasi pertamanya yang paling fundamental adalah keberhasilannya menjaga stabilitas ekonomi mikro dan makro di tengah puing-puing reformasi.

Banyak yang lupa bahwa di bawah arahannya, Indonesia berhasil mengambil langkah berani untuk mengakhiri program bantuan dengan International Monetary Fond atau IMF pada akhir tahun 2003.

Apa yang dilakukan Megawati itu adalah sebuah pernyataan kedaulatan. Dengan memutus ketergantungan pada IMF, Megawati mengembalikan harga diri bangsa yang sebelumnya harus mendiktekkan kebijakan ekonominya pada lembaga internasional.

Ia berhasil menurunkan rasio utang pemerintah terhadap PDB secara signifikan, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan menekan inflasi ke tingkat yang lebih masuk akal.

Megawati membuktikan bahwa seorang pemimpin tidak perlu berteriak tentang ekonomi kerakyatan di podium setiap hari jika ia mampu mengeksekusi kebijakan yang membuat dapur rakyat kembali mengepul dan pasar kembali bernafas dengan baik.

Selain di sektor ekonomi, Megawati kerap dijuluki sebagai Ibu institusi demokrasi modern.

Jika hari ini kita melihat koruptor kelas kakap pemakai rompi orange, itu adalah buah dari keputusan politik Megawati. Dimana dialah yang menandatangani Undang-Undang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 di saat sistem hukum konvensional masih syarat dengan pengaruh sisa-sisa Orde Baru, Megawati merestui lahirnya lembaga super body yang akan menyasar siapa saja bahkan kader partainya sendiri.

Tidak berhenti sampai di situ. Ia juga membidani lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga gawang konstitusi agar tidak ada lagi penafsiran tunggal penguasa atas hukum tertinggi negara.

Prestasi monumental lainnya adalah keberhasilannya menyelenggarakan Pemilu pada tahun 2004. Itu menjadi pemilu langsung pertama di mana rakyat memilih presiden secara langsung. Hal itu adalah lompatan besar dalam sejarah demokrasi kita dan Megawati adalah Dirigen yang memastikan transisi dari sistem perwakilan ke sistem langsung berjalan tanpa pertumpahan darah.

Selain itu, pencapaian tertinggi Megawati yang bisa dibanggakannya adalah kualitas moralnya.

Sebagai seorang demokrat sejati yang seringkali diabaikan oleh para pencari kekuasaan hari ini, ketika Megawati kalah dalam Pemilu 2004 dari Susilo Babang Yudhoyono, ia tidak melakukan manuver untuk mencegah hasil pemilu atau mengerahkan massa untuk tetap melanggengkan kekuasaannya.

Ia menunjukkan sikap seorang negarawan yang sangat berwibawa dengan menyerahkan tampu kekuasaan secara damai sesuai aturan main demokrasi.

Langkah ini adalah pelajaran mahal bagi demokrasi Indonesia yang saat itu masih sangat belia.

Ia mengajarkan bahwa kekuasaan hanyalah mandat sementara yang bisa datang dan pergi.

Dengan menyerahkan kursi kepresidenansecara elegan, ia telah memberikan hadiah berupa tradisi transisi kekuasaan yang sehat. Sebuah preseden yang memastikan Indonesia tidak jatuh kembali ke dalam lubang kudeta atau perbuatan kekuasaan yang anarkis.

Kerja-kerja sunyi Megawati di puncak kekuasaan ini seringkali tidak mendapatkan tepuk tangan yang meriah karena sifatnya yang kurang fotogenik dalam kacamata politik pencitraan. Ia tidak membangun monumen besar atau melakukan promosi atas kebijakannya. Namun institusi-institusi yang ia bangun dan stabilitas ekonomi yang ia rintis perlu diakui telah menjadi tulang punggung yang membuat pemerintahan-pemerintahan setelahnya bisa berlari kencang.

Antara Marhaenisme dan Realitas Pasar

Salah satu teka-teki terbesar dalam studi politik Indonesia adalah bagaimana Megawati Soekarno Putri mampu mempertahankan citranya sebagai pendekar marhainisme. Sementara kebijakan ekonominya seringkali sangat ramah terhadap pasar global dan kapitalisme internasional.

Marhainisme yang dirumuskan oleh Bung Karno sebagai ideologi pembebasan untuk kaum melarat yang memiliki alat produksi kecil namun tetap tertindas oleh sistem, secara teoritis menuntut negara untuk berdaulat penuh dan berdiri di atas kaki sendiri.

Namun saat Megawati menjabat sebagai presiden, realitas pasar yang keras memaksa terjadinya sebuah pergeseran ideologis yang menciptakan jurang pemisah antara retorika diatas panggung dan kebijakan di atas meja kerja.

Fenomena ini bisa dilihat sebagai bentuk pragmatisme dingin yang harus dijalankan agar negara tidak kolaps di tengah transisi reformasi.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Megawati juga tak lepas dari kritik keras yang terus dialamatkan kepadanya, terlebih pada kebijakannya terkait privatisasi aset negara. Ini adalah kebijakan paling kontroversial dan bahkan kritikan tersebut masih dihembuskan hingga hari ini.

Namun, kebijakan kontroversial ini pun sebenarnya sangat kompleks untuk dipahami dan tidak bisa serta-merta disederhanakan begitu saja sebagai ambisi untuk menjual kekayaan negara.

Perlu diketahui bahwa saat itu Indonesia sedang menghadapi masa kritis di hampir seluruh aspek ekonomi. Megawati, sebagai pemimpin negara, ia jelas harus mengambil tindakan darurat untuk mengatasi situasi tersebut.

Saat menjabat sebagai presiden, Indonesia masih terikat dalam perjanjian Letter of Inten atau LOI dengan IMF. Negara memiliki beban utang yang sangat besar akibat krisis 1998. Ditambah kewajiban membayar bunga obligasi, rekapitulasi perbankan yang jumlahnya ratusan triliun rupiah.

APBN saat itu mengalami defisit yang sangat besar. Privatisasi yang dilakukan Megawati memang seolah menjadi titik puncak di mana ideologi marhainisme seolah bertabrakan dengan realitas pasar.

Bagi kaum ideologis, penjualan aset strategis ini dilihat sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan ekonomi. Namun bagi Megawati saat itu sebagai teknokrat tertinggi, langkah privatisasi lebih seperti jalan pintas yang diambilnya untuk dua tujuan utama.

Pertama, untuk mendapatkan dana segar atau cash inflow yang bisa menutupi lubang APBN tanpa harus terus-menerus meminjam uang dari luar negeri yang bunganya mencekik.

Kedua, perlu diketahui lebih dulu bahwa banyak BUMN saat itu dikelola secara tidak profesional dan menjadi sarang korupsi atau sapi perah elit. Dengan masuknya investor swasta, terutama investor asing diharapkan terjadi transformasi manajemen dan transparansi.

Contoh kasus privatisasi yang paling sering digugat publik adalah penjualan 67,5% saham PT TBK kepada Singapura Teknologis Telemedia atau ST Telemedia pada akhir tahun 2002 senilai kurang lebih Rp5,6 triliun.

Banyak orang yang mengkritik, karena Indosat dianggap sebagai aset strategis yang memiliki orbit satelit dan infrastruktur telekomunikasi vital. Makanya penjualan ini dianggap menggadaikan kedaulatan data dan komunikasi nasional. Masalahnya, pemerintahan juga saat itu membutuhkan dana cepat untuk memenuhi target setoran APBN agar ekonomi tidak kolaps.

Selain itu, sektor telekomunikasi dianggap memerlukan suntikan teknologi dan modal besar yang saat itu tidak dimiliki oleh kas negara yang sedang kosong. Makanya keputusan menjual sebagian besar saham Indosat dianggap lebih mungkin diambil untuk menyelamatkan negara.

Selain Indosat, pemerintah juga melakukanprivatisasi atau divestasi saham di bank-bank yang sebelumnya diselamatkan negara melalui skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Salah satu yang terbesar adalah penjualan saham Bank BCA ke Faral Capital dan Bank Danamon ke konsorsium Asia Mobile Holding alias Temasek.

Langkah ini bertujuan agar negaratidak terus-menerus menanggung beban biaya operasional bank-bank tersebut dan mengembalikan bank ke tangan profesional agar fungsi intermediasi atau menyelokkan kredit ke rakyat bisa berjalan kembali.

Kebijakan privatisasi ini memang menghasilkan dampak yang bersifat dua arah. Sisi positifnya, Indonesia berhasil menjaga rasio utang terhadap PDB tetap aman. Kepercayaan investor internasional juga pulih karena Indonesia dianggap patuh pada reformasi ekonomi dan BUMN yang diprivatisasi umumnya mengalami peningkatan kinerja dan setoran pajak yang lebih besar karena manajemen yang lebih profesional.

Namun sisi negatifnya pun terlihat jelas, seperti hilangnya kontrol langsung negara atas beberapa sektor strategis. Munculnya sentimen nasionalisme yang terluka karena rakyat merasa aset yang dibangun dengan uang pajak itu justru dinikmati oleh korporasi asing. Sehingga secara politik, kebijakan tersebut menjadi peluru abadi bagi lawan politik Megawati untuk mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang pro asing dan tidak pro Wong cilik.

Secara teknokratis, privatisasi di era Megawati memang menjadi langkah pragmatis untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan total. Sebuah langkah yang mungkin menjadi dilema besar bagi seorang pemimpin di masa transisi. Karena ia harus mengambil keputusan yang dibenci secara populer. Namun bila dibaca deng kacamata matematik, apa yang dilakukan megawati sejatinya untuk mencegah kehancuran yang lebih besar.

Lantas, bagaimana Megawati tetap bisa menjaga loyalitas jutaan wong cilik kala itu meskipun kebijakannya terasa sangat neoliberal?

Bersambung……