HIV di Maluku Peringkat 14 Nasional, Anggaran Nol, Transaksi Lendir Bergeser ke Aplikasi Hijau
- account_circle Admin
- calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
- visibility 89
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ambon,Tajukmaluku.com-Ancaman HIV di Maluku dinilai semakin kompleks. Di satu sisi, kasus baru terus bermunculan. Di sisi lain, pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD untuk menopang program penanggulangan HIV/AIDS.
Direktur Yayasan Harmoni Hati Beta, Madina, mengatakan hingga 2026 sebagian besar program HIV di Maluku masih bergantung pada pendanaan Global Fund.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum adanya komitmen fiskal yang kuat dari pemerintah daerah.
“Kami bersama LSM, puskesmas, dan tenaga kesehatan tetap melakukan pendampingan. Tetapi program HIV masih berjalan karena didukung Global Fund. Kalau donor itu berhenti, bagaimana nasib program HIV di Maluku?” kata Madina saat sosialisasi bahaya dan pencegahan HIV/AIDS di SMA Negeri 11 Ambon. Kamis (23/7/2026).
Ia menegaskan, pemerintah seharusnya mulai mengambil alih pembiayaan melalui APBD agar layanan pencegahan, pemeriksaan, pendampingan, hingga pengobatan tidak bergantung pada bantuan internasional.
Menurut Madina, persoalan HIV juga mengalami perubahan pola. Praktik prostitusi tidak lagi terkonsentrasi di satu lokasi, tetapi berpindah ke ruang digital.
Ia menyebut banyak transaksi seksual kini berlangsung melalui aplikasi berwarna hijau, WhatsApp, Messenger, hingga media sosial. Pertemuan kemudian dilakukan di hotel, penginapan, rumah kos, maupun lokasi lain yang sulit dijangkau petugas kesehatan.
“Kelompok berisiko sekarang jauh lebih sulit dipantau karena mereka tidak lagi berada dalam satu titik. Ini menjadi tantangan baru dalam pengendalian HIV,” ujarnya.
Madina juga mengingatkan bahwa posisi Maluku di peringkat ke-14 nasional berdasarkan jumlah kasus HIV bukanlah capaian yang patut dibanggakan. Angka tersebut hanya menunjukkan kasus yang berhasil ditemukan dan dilaporkan.
“Kasus HIV terus muncul setiap hari. Yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan yang serius, bukan sekadar menunggu bantuan donor,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah segera menempatkan penanggulangan HIV sebagai prioritas kesehatan masyarakat dengan dukungan anggaran yang memadai serta strategi baru untuk menjangkau kelompok berisiko yang kini beroperasi melalui platform digital.
- Penulis: Admin
Saat ini belum ada komentar