Pendapat Ikhsan Tualeka Soal 100 Hari Kerja Hendrik-Vanath

Wawancara eksklusif Tajukmaluku.com bersama Ikhsan Tualeka.

Senin, 2 Juni 2025 | Oleh: Redaksi Tajukmaluku.com

Genap sudah seratus hari masa kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath. Tiga bulan lebih berlalu sejak pelantikan, namun geliat perubahan yang dijanjikan masih menjadi perdebatan di ruang publik. Di satu sisi, ada pihak yang menilai pasangan ini belum menunjukkan taji—gagal membangun momentum, minim terobosan, dan cenderung simbolik. Di sisi lain, ada yang memberi ruang waktu dan apresiasi atas upaya awal mereka membenahi birokrasi dan menjalin komunikasi dengan pusat.

Di tengah ricuhnya ruang publik Maluku soal pro dan kontra itu, Redaksi TajukMaluku.com berhasil mewawancarai Ikhsan Tualeka, salah satu tokoh muda Maluku yang sementara berada di Bangkok, Thailand.

Berikut petikan wawancara eksklusif kami bersama Ikhsan Tualeka.

Sudah 100 hari pasangan Hendrik Lewerissa–Abdullah Vanath memimpin Maluku. Apa penilaian Anda terhadap masa-masa awal pemerintahan ini?

“Sejatinya memberikan penilaian untuk 100 hari kerja rasanya kurang proporsional, karena masa jabatan kepala daerah itu 5 tahun. Namun mestinya 100 hari pertama menjadi momentum penting dalam membangun psikologi atau semangat kolektif yang dapat mendorong perubahan yang signifikan.”

Salah satu janji utama pasangan ini saat kampanye adalah pengentasan kemiskinan. Bagaimana Anda melihat kinerja mereka dalam isu ini selama 100 hari?

“Ada beberapa catatan kritis saya. Misalnya dalam 100 hari pertama belum terlihatnya upaya signifikan dalam penanggulangan kemiskinan di Maluku. Meskipun pasangan ini menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama, hingga saat ini belum terlihat langkah atau upaya signifikan dalam kebijakan atau program yang langsung menyentuh masyarakat miskin.Padahal Maluku masih berada di peringkat keempat provinsi termiskin di Indonesia, dengan banyak daerah mengalami kemiskinan ekstrem. Program-program konkret untuk mengatasi masalah ini belum terlihat atau terealisasi secara efektif.”

Selain kemiskinan, reformasi birokrasi juga menjadi perhatian publik. Apa catatan Anda soal ini?

“Harus diakui dalam 100 hari kepemimpinan belum dijadikan sebagai momentum reformasi birokrasi. Harapan akan reformasi birokrasi yang lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi belum juga diinisiasi. Masih terdapat praktik-praktik lama, seperti proyek-proyek yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kritik terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak memiliki jiwa kewirausahaan juga menjadi catatan, menunjukkan perlunya perubahan dalam struktur dan budaya kerja birokrasi di Maluku.”

Bagaimana Anda menilai progres program-program prioritas yang dijanjikan saat kampanye?

“Program-program prioritas yang dijanjikan selama kampanye, seperti pembangunan pelabuhan terpadu dan peningkatan konektivitas antarwilayah, belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Memang ada lobi-lobi yang dilakukan, tapi masih sebatas simbolis. Meskipun ada upaya untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, hasil konkret dari inisiatif tersebut masih belum dirasakan oleh masyarakat Maluku.”

Isu Stunting termasuk salah satu prioritas nasional. Apa pendapat anda terkait ini di Maluku?

“Terhadap pendekatan pengentasan stunting di Maluku, yang setelah 100 hari ini tidak terlihat, bila tak mau dikatakan belum ada.
Program pengentasan stunting yang dijanjikan saat kampanye lalu perlu dikritisi karena pendekatannya belum kelihatan, atau tidak efektif. Kalau dicermati, penggunaan anggaran sejauh ini lebih banyak untuk kegiatan administratif dibandingkan dengan intervensi langsung kepada masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian strategi dalam menangani masalah kesehatan masyarakat.”

Jika Anda berada dalam posisi untuk memberi saran langsung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, apa langkah-langkah strategis yang menurut Anda harus segera mereka ambil?

“Agar pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath berhasil mengatasi berbagai tantangan dan membangun kepercayaan masyarakat, saya kira mereka perlu mengambil langkah-langkah strategis dan konkret.

Pertama, Membuat roadmap pembangunan jangka pendek dan menengah yang terukur. Antara lain dengan menyusun program kerja realistis dengan target 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Selanjutnya harus lebih fokus pada sektor prioritas: kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan konektivitas antar pulau.Mereka juga harus melibatkan berbagai pihak, seperti kalangan akademisi dan praktisi lokal untuk merancang indikator capaian yang terukur dan transparan termasuk mengoptimalkan mesin birokrasi. Kepala daerah jangan ‘one man show’.

Kedua, Percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting. Ini harus menjadi fokus. Alokasikan anggaran lebih besar ke program langsung menyentuh masyarakat, bukan sekadar rapat dan birokrasi.Implementasi program bisa dengan menggandeng LSM, gereja, masjid, dan tokoh adat sebagai jembatan intervensi sosial. Juga gunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran.

Ketiga, Reformasi birokrasi dan manajemen ASN. Caranya adalah evaluasi kinerja seluruh kepala dinas dan pejabat eselon berdasarkan hasil kerja, bukan kedekatan politik. Gubernur harus berani menerapkan Sistem Merit dan e-Government untuk transparansi pengadaan dan pelayanan publik. Juga mendorong ASN menjadi agen perubahan dan wirausaha sosial di Maluku.

Keempat, perlu ada kemauan dan kemampuan untuk membangun solidaritas dan kompak sebagai pemimpin. Singkirkan orang-orang dengan ambisi pribadi yang bisa mengganggu harmoni pemerintahan.Tunjukkan kesatuan visi antara Gubernur dan Wakil Gubernur melalui komunikasi publik yang konsisten dan harmonis. Antara lain dengan membentuk tim komunikasi strategis yang solid untuk menjembatani persepsi publik dan kerja pemerintah, Pak Hendrik bisa belajar dari kepemimpinan di daerah lain. Seperti yang ditunjukkan Gubernur Maluku Utara dan Gubernur Jakarta.

Kelima, Akselerasi proyek strategis dan kerjasama pusat. Gubernur mestinya bisa lebih fokus pada proyek unggulan seperti pelabuhan logistik, konektivitas antar-pulau, dan kawasan industri perikanan.Lakukan lobi aktif ke pemerintah pusat dan investor untuk membawa dana APBN dan investasi swasta ke Maluku. Perlu ada paradigma untuk jadikan Maluku sebagai poros maritim timur Indonesia dengan proyek-proyek bernilai tambah.

Keenam, Perkuat dialog dengan masyarakat dan tokoh lokal. Ini penting, dengan adanya dialog terbuka reguler di kabupaten/kota aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Bisa juga dengan membentuk forum konsultasi daerah yang melibatkan tokoh adat, pemuda, perempuan, dan pengusaha lokal. Tingkatkan kehadiran langsung pemimpin di lapangan, bukan hanya dari balik meja atau sibuk bolak-balik Jakarta–Ambon.

Saran terakhir, Bangun citra pemerintahan yang bersih dan merakyat. Gubernur HL harus berani menolak keras segala bentuk nepotisme, suap jabatan, hingga proyek fiktif atau ada kadar korupsinya. Selain itu publikasikan laporan kinerja secara terbuka melalui media lokal dan digital. Tunjukkan gaya kepemimpinan merakyat dan solutif, bukan simbolik dan elitis.”

Terakhir, Anda cukup percaya Gubernur dan Wakil Gubernur bisa melakukan perubahan signifikan di Maluku?

“Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath saya yakin dengan pengalaman mereka, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, mau mendengar masukan dan kritik publik, apalagi dari kalangan intelektual.”

Profile Singkat Narasumber:

Ikhsan Tualeka, adalah seorang pegiat sosial, Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka