Breaking News
light_mode

Rovik Afifuddin Nilai Pinjaman Dana SMI Rp 1,5 Trilun, jadi Opsi Atasi Fiskal Daerah

  • account_circle Admin
  • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
  • visibility 126
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin menilai kebijakan untuk pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 1,5 triliun merupakan opsi atasi fiskal daerah.

“Pengajuan pinjaman yang dilakukan Pemprov sebagai opsi penting untuk kepentingan fiskal daerah. Kebijakan pinjaman lahir karena dampak dari situasi nasional, kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer,” kata Rovik, Kamis (4/12/2025).

Diuraikan, kondisi fiskal yang sempit akibat pemoyongan anggaran sekitar Rp 300 miliar. Mestinya, Maluku mendapatkan anggaran Rp 2,1 triliun berkurang menjadi Rp 1,7 triliun akibat pemangkasan tersebut.

“Situasi ini yang membuat ruang fiskal menajdi sempit. Untuk itu, langkah pengajuan pinjaman untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Berkaitan dengan kekhawatiran sejumlah pihak, Rovik menyebut berbagai situasi kedepan telah menjadi pertimbangan dalam pembahasan di DPRD, termasuk skema pengembalian.

“Kekhawatiran publik sama dengan yang kami pikirkan. Untuk itu telah menjadi pembahasan secara serius dan fundamental dalam Banggar DPRD. Dan kedepan, semua pihak harus bersama-sama mengawal kebijakan pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tutupnya.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset untuk Pulihkan Hak Korban dan Kerugian Negara

    Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Pengamanan Aset untuk Pulihkan Hak Korban dan Kerugian Negara

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Pengamanan aset pertanahan yang menjadi objek sengketa maupun perkara hukum adalah hal krusial dalam langkah pemulihan hak korban dan pengembalian kerugian negara. Untuk memperkuat upaya tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia […]

  • DPRD Kab. Buru Tidak Berdaya Hadapi Seorang Kadis Pendidikan

    DPRD Kab. Buru Tidak Berdaya Hadapi Seorang Kadis Pendidikan

    • calendar_month Jumat, 27 Sep 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon, Tajukmaluku.com- Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru dinilai tidak punya nyali untuk memanggil seorang kepala dinas pendidikan. Pasalnya Kepala Dinas dianggap melakukan Mall Administrasi dan Mengeluarkan beberapa surat yang diduga kuat ilegal dan bertentangan dengan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Belajar, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB […]

  • Ika Fachri Alkatiri Dorong PKK SBT Jadi Poros Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

    Ika Fachri Alkatiri Dorong PKK SBT Jadi Poros Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga di Provinsi Maluku, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku menetapkan sejumlah program prioritas pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) X yang digelar di Ambon, Kamis (11/12/2025) lalu. Fokus program tersebut diarahkan pada penguatan peran perempuan dan keluarga sebagai fondasi pembangunan sosial di daerah. Ketua TP-PKK Kabupaten Seram […]

  • Ini Pandangan Akademisi Soal Pengalihan Utang ke Pengelolaan Kawasan Konservasi di Banda

    Ini Pandangan Akademisi Soal Pengalihan Utang ke Pengelolaan Kawasan Konservasi di Banda

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Abdul Ajiz Siolimbona, Dosen Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Khairun Ternate beberkan pandangannya terkait kebijakan pengalihan utang terhadap pengelolaan kawasan konservasi di Kecamatan Banda, Maluku Tengah. Dimana, sekitar 6,3 juta hektar kawasan konservasi terumbu karang di Banda tengah menjadi alat negosiasi Pemerintah Pusat untuk membayar sebagian utang dari total nilai […]

  • Kepala BPJN Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Guna Percepat Pemerataan Infrastruktur di Maluku

    Kepala BPJN Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Guna Percepat Pemerataan Infrastruktur di Maluku

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Yana Astuti, menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan lintas sektor guna mempercepat pemerataan infrastruktur di Maluku. Lintas sektor dimaksud mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi. “Tadi kami menekankan pentingnya sinkronisasi program antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan […]

  • AP2RM Soroti Dugaan 13 Transaksi Disdikbud Maluku Tanpa SPJ

    AP2RM Soroti Dugaan 13 Transaksi Disdikbud Maluku Tanpa SPJ

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Aliansi Pemuda Pemerhati Rakyat Maluku (AP2RM) soroti praktik pengelolaan anggaran di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku tahun 2025. Hal ini menyusul beredarnya dokumen pencairan dana senilai Rp9,2 miliar melalui 13 kali transaksi dari Januari hingga Juli 2025 yang disebut belum dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Fungsionaris AP2RM, Muttaqien Heluth, menegaskan bahwa praktik pencairan […]

expand_less