Breaking News
light_mode

Sering Macet, DPRD Maluku Minta Pertamina Segera Tertibkan Antrean di SPBU Kebun Cengkeh

  • account_circle Admin
  • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
  • visibility 439
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Komisi II DPRD Provinsi Maluku meminta PT Pertamina mengambil langkah penertiban terhadap aktivitas SPBU Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kota Ambon.

Pasalnya, SPBU yang satu ini dinilai kerap menyebabkan kemacetan panjang di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Maluku, Nita bin Umar usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, letak SPBU yang berada tepat di perempatan jalan mengakibatkan antrean kendaraan pengisi BBM sering melebar ke badan jalan. Dampaknya, kemacetan tidak terhindarkan dari dua arah, baik kendaraan yang ingin naik ke arah Passo maupun kendaraan dari arah bawah (kota).

“Antrean pengisian BBM sering kali panjang, sehingga membuat jalan menyempit, apalagi di situ ada batas pembatas jalan dari pihak kepolisian. Ruas jalan menjadi sempit, antrian dari atas macet, dari bawah juga macet. Banyak masyarakat mengeluhkan hal ini,” tegas Nita.

Lebih lanjut, kemacetan tersebut dikeluhkan warga karena sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Tak jarang masyarakat baru bisa tiba di rumah pada malam hari karena terjebak antrean kendaraan di sekitar SPBU, apalagi saat jam sibuk menjelang waktu salat Asar dan Magrib.

Komisi II berharap Pertamina sebagai induk bisa memberikan arahan tegas kepada pengelola SPBU, terutama terkait waktu pengisian serta pembatasan jarak antrean kendaraan agar tidak mengambil badan jalan.

“Kami minta Pertamina menertibkan SPBU Kebun Cengkeh, sehingga proses pengisian tetap berjalan, tapi batas antriannya jelas. Kendaraan yang mau isi tidak boleh ambil badan jalan utama arah naik maupun turun,” pungkasnya.* (03-M)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPP IKMANEMA Dukung Hilirisasi Perikanan di Maluku: Dorong Sinergi Beragenda Nasional

    DPP IKMANEMA Dukung Hilirisasi Perikanan di Maluku: Dorong Sinergi Beragenda Nasional

    • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (IKMANEMA) mendukung langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang tengah mendorong hilirisasi sektor perikanan. Dukungan ini sejalan dengan agenda besar pemerintah pusat yang menjadikan hilirisasi sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional. Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw menyebut, Maluku memiliki posisi strategis dalam percaturan perikanan nasional. Dengan 92,4 persen […]

  • PERMAHI Ambon Somasi RS Bhayangkara Soal Dugaan Pelanggaran SOP Penanganan Pasien di IGD

    PERMAHI Ambon Somasi RS Bhayangkara Soal Dugaan Pelanggaran SOP Penanganan Pasien di IGD

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Ambon melayangkan somasi kepada Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Ambon terkait dugaan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan pasien yang juga merupakan salah satu kader PERMAHI, Alm. Akhmad Thariq Samal di Instalasi Gawat Darurat (IGD) bulan lalu. Somasi tersebut dilayangkan setelah kader PERMAHI mengalami kondisi gawat darurat dan dibawa […]

  • Saudah Tethool Soroti Hilangnya Dokumen Dana BOS, Diduga Ada Unsur Kesengajaan

    Saudah Tethool Soroti Hilangnya Dokumen Dana BOS, Diduga Ada Unsur Kesengajaan

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tethool soroti kasusng hilangnya 30 karung dokumen penting yang berisi laporan Dana BOS dan DAK SMK milik Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Dimana dokumen-dokumen tersebut sebelumnya disimpan di gudang penyimpanan. Menurut Saudah, ada kejanggalan di balik hilangnya dokumen negara itu. Ia menduga ada unsur kesengajaan dalam kejadian ini. “Pertanyaannya, […]

  • Tercatat 1.000 Transaksi Lewat PLN Mobile di HPN 2025 PLN UIW MMU

    Tercatat 1.000 Transaksi Lewat PLN Mobile di HPN 2025 PLN UIW MMU

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Peringatan Hari Pelanggan Nasional (HPN) 2025 yang digelar PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) di Pattimura Park, Ambon, disambut antusiasme luar biasa oleh masyarakat. Sabtu (202/9/2025). Ribuan pelanggan hadir memeriahkan acara, dengan 1.000 pelanggan di antaranya memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan transaksi langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Angka ini […]

  • Patuhi Rekomendasi KPK, Gubernur Hendrik Lewerissa Bakal Tarik Sejumlah Kendaraan Dinas

    Patuhi Rekomendasi KPK, Gubernur Hendrik Lewerissa Bakal Tarik Sejumlah Kendaraan Dinas

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa pastikan bakal menarik sejumlah kendaraan dinas di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Hal itu sebagai bentuk kepatuhan terhadap rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hendrik menegaskan, seluruh mobil dinas yang ditarik merupakan aset daerah, sehingga wajib dikembalikan dan dikelola sesuai aturan. Setelah penarikan, aset tersebut akan dilelang agar pengelolaannya lebih tertib dan […]

  • DPP Holistik Gelar FGD, Perdalam Pemahaman Publik Terkait Kedudukan Polri

    DPP Holistik Gelar FGD, Perdalam Pemahaman Publik Terkait Kedudukan Polri

    • calendar_month Jumat, 30 Jan 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Jakarta,Tajukmaluku.com-Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Holistik menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Polri di Bawah Presiden: Amanat Sejarah dan Konstitusi”, Jumat (30/1/2026). Kegiatan ini bertujuan memperdalam pemahaman publik mengenai kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan, sekaligus merespons berbagai wacana yang berkembang terkait independensi dan tata kelola institusi kepolisian. FGD tersebut menghadirkan tiga narasumber […]

expand_less