Breaking News
light_mode

Walikota Tual Gandeng BI Kendalikan Inflasi dan Tingkatkan PAD

  • account_circle Admin
  • calendar_month Selasa, 12 Agt 2025
  • visibility 611
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Wali Kota Tual, Akhmad Yani Renuat, menyambangi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Maluku di Ambon.

Diterima langsung oleh Kepala BI Maluku, Muhammad Latif.
Didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, Pertemuan ini membahas pengendalian inflasi, digitalisasi layanan pemerintah, dan peningkatan pendapatan daerah. Senin.(11/08/2025).

Renuat memaparkan inflasi tahunan (year-on-year) Kota Tual per Juli 2025 tembus 3,5 persen, melonjak dari 1,8 persen pada Juni.

“Butuh langkah strategis untuk meredam kenaikan. Kontributor terbesar adalah komoditas makan-minum dan tembakau, terutama beras, cabai, tomat, dan ikan segar,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Muhammad Latif mengatakan, BI tidak hanya berperan sebagai penasihat pemerintah daerah, tetapi juga menjadi penopang program pengendalian inflasi. Dukungan BI mencakup digital farming, digitalisasi nelayan, dan pengembangan UMKM. Saat ini, BI juga mendampingi pasokan pangan dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) ke Tual.

“BI Maluku siap mendukung pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir, memperkuat UMKM, mendorong digitalisasi, dan membantu meningkatkan pendapatan daerah,” kata Latif.

Dukungan BI meliputi pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir, transformasi digital, dan penguatan PAD.

Wali Kota Tual menyambut komitmen tersebut sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan ekonomi daerah.(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • GMPI Maluku: Dugaan Keterlibatan HL dengan FKM-RMS Tidak Mendasar

    GMPI Maluku: Dugaan Keterlibatan HL dengan FKM-RMS Tidak Mendasar

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Sekretaris Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Maluku, Soetrisno Hatapayo, menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan Gubernur Maluku terpilih, Hendrik Lewerissa (HL), dengan organisasi terlarang Front Kedaulatan Maluku (FKM)/Republik Maluku Selatan (RMS) tidak memiliki dasar yang kuat dan merupakan hoaks. Hatapayo menyebut bahwa isu ini bukanlah hal baru, melainkan narasi lama yang pernah digunakan sebagai kampanye hitam […]

  • Politik Kebajikan Melalui Abolisi dan Amnesti ataukah Fenomena Ade Pasang Gaya, Kaka Tabola bale

    Politik Kebajikan Melalui Abolisi dan Amnesti ataukah Fenomena Ade Pasang Gaya, Kaka Tabola bale

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Oleh: Dr. Abdul Manaf Tubaka, M.Si Tajukmaluku.com-Di bulan kemerdekaan ini, tepatnya menjelang 17 Agustus 1945 kita dikejutkan oleh dorman, barang mewah yang tersembunyi dari atribut hukum yakni abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ialah Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara mendapatkan abolisi dan Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara mendapatkan amnesti dari […]

  • Kuasa Hukum : Pemberitaan Soal Setoran, Pungli, Bagi-bagi proyek yang Dilayangkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Adalah Fitnah dan Tidak Berdasar.

    Kuasa Hukum : Pemberitaan Soal Setoran, Pungli, Bagi-bagi proyek yang Dilayangkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Adalah Fitnah dan Tidak Berdasar.

    • calendar_month Rabu, 13 Nov 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Kuasa Hukum Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, S. Hamid Fakaubun, SH, MH, menegaskan bahwa tuduhan terkait setoran, pungutan liar (pungli), dan bagi-bagi proyek yang diarahkan kepada kliennya, Insum Sangadji, merupakan fitnah yang tidak berdasar. Fakaubun meluruskan bahwa pemberitaan yang tersebar tidak akurat serta berpotensi merusak reputasi kliennya dan mencoreng integritas lembaga pendidikan […]

  • Solissa: “MUSDA BADKO HMI MALUKU Ke-I Belum Final”

    Solissa: “MUSDA BADKO HMI MALUKU Ke-I Belum Final”

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon, Tajukmaluku.com – Musyawarah Daerah (MUSDA) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku ke-I yang di laksanakan di Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku akhirnya dilanjutkan setelah ada dinamika dan di skorsing beberapa hari oleh presidum sidang. Ketua Panitia Musda Badko, Sahrul Solissa menerangkan Sidang Musda yang dibuka oleh PLH Sekretaris Daerah Maluku jumat, 04 […]

  • Tak Dapat Dukungan dari Dinas Pendidikan, DPRD Maluku Bantu Siswa SMA 12 Ambon Ikut 4 Pilar di Jakarta

    Tak Dapat Dukungan dari Dinas Pendidikan, DPRD Maluku Bantu Siswa SMA 12 Ambon Ikut 4 Pilar di Jakarta

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Rencana keberangkatan siswa SMA Negeri 12 Ambon untuk mengikuti ajang Empat Pilar Kebangsaan di Jakarta pada Minggu (16/11/2025) sempat terkendala akibat belum adanya dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Padahal, kegiatan 4 Pilar yang digagas MPR RI itu bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan — Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika […]

  • Pengawasan ke Sejumlah Daerah, Ari Sahertian Mengaku Temui Kasus Reboisasi Fiktif

    Pengawasan ke Sejumlah Daerah, Ari Sahertian Mengaku Temui Kasus Reboisasi Fiktif

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com– Anggota DPRD Maluku, Ari Sahertian telah temui sejumlah kasus reboisasi yang diduga fiktif. Hal itu disampaikan berdasarkan hasil pengawasan ke sejumlah daerah di Provinsi Maluku. Untuk itu, dia minta aparat penegak hukum tidak tutup mata proyek kegiatan penghijauan kembali pada lahan yang telah gundul atau rusak ini. “Kami minta aparat penegak hukum jangan tutup […]

expand_less