Breaking News
light_mode

Bappeda MBD Gelar Konsultasi Publik, Matangkan RPJMD 2025-2029

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 5 Jul 2025
  • visibility 112
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tiakur,Tajukmaluku.com-Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Bappeda Litbang gelar Forum Konsultasi Publik sebagai langkah awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Jumat, (4/7/2025).

Kegiatan ini menandai dimulainya tahapan strategis dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda MBD, Simon Dahoklory, S.Sos, M.Si, dalam sambutannya mewakili Bupati, menekankan pentingnya penyusunan RPJMD berbasis data dan analisis yang sistematis.

“RPJMD ini sangat penting, karena menjadi arah kebijakan pemerintah daerah selama lima tahun ke depan,” ujarnya. Ia mengajak seluruh peserta forum untuk aktif berpartisipasi memberi masukan yang memboboti rancangan dokumen yang tengah disusun.

Forum Konsultasi Publik ini membahas sejumlah isu strategis, antara lain:

  • Perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029: MBD yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal pada wilayah pulau dan gugusan kepulauan.
  • Peningkatan kualitas layanan publik.
  • Pengembangan potensi ekonomi lokal.
  • Penguatan infrastruktur.

Forum ini dihadiri berbagai unsur lintas sektor, termasuk Ketua DPRD Kabupaten MBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Babar Timur, perwakilan dari unsur pendeta, tokoh masyarakat, serta Ketua KNPI MBD.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik oleh para perwakilan peserta yang hadir. Penandatanganan ini menjadi simbol keterlibatan aktif seluruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan partisipatif.

Dengan pelibatan berbagai unsur masyarakat, pemerintah MBD berharap dokumen RPJMD dan RKPD yang tengah disusun benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menjadi arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.*(01-F)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Benhur Sebut A. M Sangadji Lebih Layak

    Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Benhur Sebut A. M Sangadji Lebih Layak

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Watubun menilai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto belum tepat. Pasalnya, pemberian gelar pahlawan itu lebih layak diberikan kepada A. M Sangadji yang pengusulan namanya sudah didorong lebih awal sejak tahun 2022 lalu. Baik dari keluarga maupun masyarakat luas, namun Soeharto ternyata lebih diprioritaskan. “PDI Perjuangan menolak keras langkah […]

  • GMPI Maluku Dukung Pemda Malteng Sahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    GMPI Maluku Dukung Pemda Malteng Sahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Maluku mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku Tengah untuk segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sekretaris Wilayah GMPI Maluku, Soetrisno Hatapayo, menegaskan, pengakuan hukum terhadap masyarakat adat akan memperkuat posisi mereka dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keberlanjutan budayanya. Perda ini […]

  • PLN UIW MMU dan Polda Maluku Utara Resmi Jalin Kerja Sama Pengamanan Objek Vital Nasional

    PLN UIW MMU dan Polda Maluku Utara Resmi Jalin Kerja Sama Pengamanan Objek Vital Nasional

    • calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Sofifi,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara (MMU) memperkuat komitmennya dalam menjaga keandalan pasokan listrik melalui langkah strategis pengamanan infrastruktur kelistrikan. Senin (2/2/2026). Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Teknis (PKT) tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek Tertentu di lingkungan PLN UIW MMU dengan Kepolisian Daerah (Polda) Maluku […]

  • Ridwan Nurdin: “Maluku Butuh RPH Terstandar untuk Jamin Kesehatan dan Kebersihan Daging”

    Ridwan Nurdin: “Maluku Butuh RPH Terstandar untuk Jamin Kesehatan dan Kebersihan Daging”

    • calendar_month Jumat, 24 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, H. Ridwan Nurdin, menyorot pentingnya pendirian Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar di Maluku. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Komisi II DPRD Maluku pada Kamis (24/01/2024), Ridwan menegaskan bahwa ketiadaan RPH berstandar di Maluku menjadi tantangan besar dalam menjamin kebersihan dan kesehatan daging yang dikonsumsi masyarakat. “Kondisi pemotongan […]

  • PLN UIW MMU dan Pemkab Halmahera Utara Siap Kolaborasi Majukan Sistem Kelistrikan dan Industri Daerah

    PLN UIW MMU dan Pemkab Halmahera Utara Siap Kolaborasi Majukan Sistem Kelistrikan dan Industri Daerah

    • calendar_month Rabu, 20 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Tobelo,Tajukmaluku.com-PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) melakukan kunjungan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Selasa (19/8/2025). Pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara itu dilakukan sebagai bagian dari komitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi strategis antara PLN dan pemerintah daerah dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Tobelo […]

  • Dihadapan Wagub, Warga Haya; Lindungi Tanah Adat Dari Dampak Tambang Waragonda

    Dihadapan Wagub, Warga Haya; Lindungi Tanah Adat Dari Dampak Tambang Waragonda

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah, terus bergulir. Perwakilan masyarakat Haya yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga Saniri Negeri secara langsung menemui Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, di kediamannya di Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Rabu, (23/04/2025). Dalam pertemuan itu mereka menyuarakan satu sikap menolak […]

expand_less