Piru,Tajukmaluku.com-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Seram Bagian Barat (SBB) akan menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 1 September 2025. Aksi ini beriringan dengan gelombang protes di Jakarta beberapa waktu lalu, namun HMI SBB lebih menekankan pada persoalan-persoalan lokal yang dinilai mencederai pembangunan daerah.
Ketua Umum HMI Cabang SBB, Abdul Rahman Rahayaan, menyorot manuver DPRD SBB yang ngotot memasukkan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) sebesar lebih dari Rp30 miliar pada tahun 2026 adalah bentuk kemewahan politik yang tidak berpijak pada tupoksi DPRD dan berpotensi membebani daerah serta mengacaukan program pembangunan pemerintah daerah.
“PAD SBB saja tidak sampai Rp25 miliar. Bagaimana mungkin pokir sebesar itu dipaksakan. Lebih baik Rp10 miliar saja dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di SBB yang masih membutuhkan anggaran. Atau bila perlu dihapuskan saja karna itu menyalahi tupoksi mereka dimana kita ketahui bersama DPRD dalam penganggaran DPRD hanya membahas dan dan menyetujui APBD, eksekutornya ada di Eksekutif.” Papar Rahayaan kepada Tajukmaluku.com. Minggu (31/08/2028).
Isu pokir ini juga disebut sebagai biang molornya pembahasan APBD Perubahan 2025 dalam paripurna DPRD hingga tiga hari. HMI mencium adanya siasat sebagian anggota dewan yang mensyaratkan pengesahan pokir Rp30 miliar untuk kelancaran sidang.
“DPRD seolah menjadikan aspirasi rakyat sebagai alat barter, lebih baik mereka fokus pada fungsi mereka, Pemda juga sudah punya rencana Pembangunan melalui lembaga eksekutif jangan lagi dikacaukan oleh pokir-pokir yang bisa berpotensi korupsi didalamnya. Mau jadi DPRD atau kontraktor? ” catusnya.
Menurut Rahayaan aksi ini selaras dengan wacana nasional terhadap gaya hidup mewah dan tunjangan berlebih anggota legislatif.
“Kalau di pusat saja rakyat marah pada DPR yang doyan fasilitas , di SBB lebih parah. Anggota DPRD lebih sibuk memperbesar jatah pokir yang tidak rasional padahal Pemda adalah mitra Dewan yang seharusnya setiap anggota dewan memperhatikan kepentingan masyarakat yang sangat membutuhkan.
HMI Cabang SBB memastikan akan mengawal isu-isu ini hingga ada tindak nyata dari DPRD maupun aparat penegak hukum. “Kami ingin DPRD sadar, bahwa demokrasi bukan ruang untuk menumpuk privilese, melainkan wadah memperjuangkan kebutuhan rakyat,” tutup Abdul.*(01-F)
