Breaking News
light_mode

DPP IKMANEMA Dukung Hilirisasi Perikanan di Maluku: Dorong Sinergi Beragenda Nasional

  • account_circle Admin
  • calendar_month Sabtu, 13 Sep 2025
  • visibility 641
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Ambon,Tajukmaluku.com-Dewan Pengurus Pusat Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (IKMANEMA) mendukung langkah Pemerintah Provinsi Maluku yang tengah mendorong hilirisasi sektor perikanan.

Dukungan ini sejalan dengan agenda besar pemerintah pusat yang menjadikan hilirisasi sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Umum DPP IKMANEMA, Burhanudin Rumbouw menyebut, Maluku memiliki posisi strategis dalam percaturan perikanan nasional.

Dengan 92,4 persen wilayahnya didominasi laut, garis pantai sepanjang 10.630 KM, serta masuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) utama, Maluku menyimpan potensi luar biasa.

“Total potensi perikanan Maluku di WPP 714, 715, dan 718 diperkirakan mencapai 4,39 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sekitar 3,28 juta ton. Angka ini menyumbang 36,5 persen dari total potensi ikan nasional. Artinya, Maluku adalah jantung perikanan Indonesia timur yang seharusnya mendapat perhatian besar dalam agenda hilirisasi,” ujar Burhanudin, Sabtu (13/9/2025).

Lanjutnya, selain potensi tangkap, Maluku juga memiliki kekayaan besar di sektor budidaya. Potensi lahan budidaya laut mencapai 495.300 hektar, namun baru dimanfaatkan sekitar 5 persen.

Ada pula lahan budidaya air payau seluas 191.450 hektar yang masih terbuka lebar untuk dikembangkan.

Dari sisi jenis komoditas, ikan tuna, udang vaname, kerapu, dan kakap menjadi andalan Maluku. Bahkan, pada semester I tahun 2022, ekspor perikanan Maluku tercatat senilai 18,72 juta dolar AS dengan volume 2,55 juta kilogram serta 100.561 ekor ikan hidup.

Angka ini menunjukkan bahwa produk laut Maluku telah memiliki daya saing internasional, meskipun masih dalam skala terbatas.

Namun, Burhanudin menekankan bahwa potensi besar ini belum dimanfaatkan optimal. Sebagian besar hasil laut masih dijual dalam bentuk mentah dan diolah di luar daerah, sehingga masyarakat Maluku hanya menjadi pemasok bahan baku tanpa menikmati nilai tambah.

Menurut Burhanudin, hilirisasi adalah solusi tepat untuk memastikan manfaat potensi laut benar-benar dirasakan masyarakat.

“Hilirisasi perikanan akan menjadikan Maluku bukan sekadar penyedia bahan baku, tetapi pusat industri pengolahan hasil laut. Dampaknya luas: peningkatan pendapatan nelayan, tumbuhnya UMKM, terbukanya lapangan kerja, dan Maluku bisa lebih kuat bersaing di pasar global,” jelasnya.

IKMANEMA menilai bahwa mendukung hilirisasi sektor perikanan di Provinsi Maluku dapat membawa banyak manfaat nyata, seperti:

  • Peningkatan Nilai Ekonomi: Produk perikanan yang diolah secara lokal akan memiliki nilai tambah lebih tinggi.
  • Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka peluang kerja baru di sektor pengolahan, logistik, dan pemasaran.
  • Peningkatan Kualitas Produk: Hasil olahan lebih mudah menembus pasar internasional dengan standar mutu tinggi.
  • Pemanfaatan Optimal SDA: Sumber daya laut Maluku dimanfaatkan secara berkelanjutan dan maksimal.

IKMANEMA juga menawarkan strategi untuk mempercepat hilirisasi di Maluku, antara lain:

  • Pengembangan Infrastruktur: Pabrik pengolahan, gudang penyimpanan berpendingin, pelabuhan perikanan terpadu, dan fasilitas pemasaran modern.
  • Pelatihan dan Pendidikan: Meningkatkan kapasitas masyarakat nelayan dalam pengolahan dan pemasaran produk.
  • Kemitraan dan Investasi: Menggandeng swasta, BUMN, dan investor asing untuk memperkuat rantai pasok.
  • Pengembangan Teknologi: Modernisasi pengolahan, pengemasan, dan distribusi produk perikanan agar efisien dan berdaya saing global.

IKMANEMA menegaskan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal implementasi kebijakan hilirisasi perikanan ini. Organisasi yang menaungi masyarakat nelayan tersebut berkomitmen menyerap aspirasi nelayan, memperkuat kapasitas, serta memastikan kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.

“Kami percaya, bila program hilirisasi ini dijalankan konsisten dan berpihak pada rakyat, Maluku bisa tampil sebagai poros maritim Indonesia timur, dan nelayan tidak lagi menjadi penonton di tanahnya sendiri,” pungkas Burhanudin.

Dengan dukungan penuh masyarakat nelayan, Pemerintah Provinsi Maluku diharapkan semakin percaya diri mempercepat hilirisasi perikanan. Apalagi, langkah ini selaras dengan visi nasional untuk menjadikan hilirisasi sebagai lokomotif ekonomi Indonesia, bukan hanya di sektor pertambangan, tetapi juga di sektor kelautan dan perikanan.* (03-M)

  • Penulis: Admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bertemu DPRD, KNPI Minta Bentuk Dewan Pengawas CSR Serta Desak Audit Dana Hibah Rp48,6 Miliar

    Bertemu DPRD, KNPI Minta Bentuk Dewan Pengawas CSR Serta Desak Audit Dana Hibah Rp48,6 Miliar

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Tajuk Maluku.com
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku bersama anggota DPRD Provinsi Maluku, Suleman Letsoin menggelar pertemuan untuk membahas sejumlah agenda strategis, termasuk soal dorongan agar dana hibah Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 diaudit secara terbuka. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Fraksi Nurani Pembangunan DPRD Maluku, yang sekaligus merupakan ruang kerja Suleman Letsoin, anggota dewan dari […]

  • 2.000 Sertipikat Perlu Dipulihkan Pascabencana di Aceh Tamiang, Menteri Nusron Targetkan Selesai pada Akhir Desember

    2.000 Sertipikat Perlu Dipulihkan Pascabencana di Aceh Tamiang, Menteri Nusron Targetkan Selesai pada Akhir Desember

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Aceh Tamingan,Tajukmaluku.com-Sebanyak 2.000 sertipikat tanah masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang harus dipulihkan setelah hilang atau rusak akibat bencana banjir dan longsor Sumatera 2025. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan seluruh proses penerbitan sertipikat pengganti tersebut rampung pada akhir Desember 2026. “Tahap selanjutnya adalah penerbitan sertipikat pengganti. Di Aceh Tamiang […]

  • DPD LKPHI Maluku Apresiasi Gerak Cepat Kapolres Ambon Atasi Konflik Pemuda di Tugu Trikora

    DPD LKPHI Maluku Apresiasi Gerak Cepat Kapolres Ambon Atasi Konflik Pemuda di Tugu Trikora

    • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,TajukMaluku.com–Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPD LKPHI) Maluku memberikan apresiasi atas langkah tegas dan cepat Kapolres Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim, dalam menangani konflik antar kelompok pemuda di kawasan Tugu Trikora, Kota Ambon. Direktur Eksekutif DPD LKPHI Maluku, M. Husen Marasabessy, S.H., menyampaikan penghargaan tersebut sebagai respons […]

  • GP Ansor dan Banser Maluku Bersinergi dengan TNI/Polri dalam Pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru di Ambon

    GP Ansor dan Banser Maluku Bersinergi dengan TNI/Polri dalam Pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru di Ambon

    • calendar_month Selasa, 24 Des 2024
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Maluku turun tangan mendukung pengamanan perayaan Natal 2024 di Gereja Maranatha dan Gereja Silo, Kota Ambon. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap toleransi dan keberagaman, serta menindaklanjuti Surat Edaran dan instruksi dari Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser untuk ikut serta menjaga kelancaran perayaan keagamaan saudara […]

  • Pemecatan ASN di SBT Dinilai Tak Adil Buntut Ibu Kandung Wakil Bupati Bebas Sanksi Meski Lama Tak Bertugas

    Pemecatan ASN di SBT Dinilai Tak Adil Buntut Ibu Kandung Wakil Bupati Bebas Sanksi Meski Lama Tak Bertugas

    • calendar_month Minggu, 10 Agt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Kasus pemecatan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dinilai tak adil. Mengingat, penerapan sanksi ini tidak dilakukan secara merata bagi seluruh ASN, melainkan adanya praktik diskriminatif disertai unsur politik. Hal itu disampaikan Sabandarlisa Kelilauw, pengacara muda asal Maluku sekaligus putra daerah SBT kepada Tajukmaluku.com, Minggu (10/8/2025). “Keputusan pemecatan […]

  • Alhidayat Wajo Soroti Kebijakan KKP Terkait Program PIT di Laut Arafura

    Alhidayat Wajo Soroti Kebijakan KKP Terkait Program PIT di Laut Arafura

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Admin
    • 0Komentar

    Ambon,Tajukmaluku.com-Anggota Komisi II DPRD Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, saat menyoroti kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan praktik alih muatan (transhipment) di Laut Arafura. Dalam forum penyampaian aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, Alhidayat secara keras mendesak agar kebijakan transhipment di wilayah perairan Maluku segera dicabut. Ia menilai, kebijakan […]

expand_less